Kawal Ketat!! Kapal Siluman Jangan Sampai Lolos Pengawasan

27 Juni 2023

Digitalisasi di layanan pelabuhan memang belum menjadi jaminan meniadakan kecurangan. Data terakhir dari Pelabuhan Balikpapan di Bulan Mei 2023 menyebutkan bahwa terdapat 4.765 pergerakan kapal yang sudah mulai tercatat, sedangkan pada bulan yang sama di Tahun 2022 hanya tercatat 1.304 pergerakan kapal. Teridentifikasinya ribuan kapal siluman ini adalah bukti bahwa peran digitalisasi layanan kapal telah berdampak. Kapal siluman adalah kapal yang lalu lalang di Kawasan pelabuhan dan tidak tercatat dalam sistem, padahal National Logistic Ecosystem telah diimplementasikan pelabuhan ini sejak aksi sebelumnya, yaitu periode aksi 2021-2022. Sistem belum sepenuhnya digunakan atau kalaupun digunakan tidak bisa mengakomodasi hal-hal yang krusial.

“Kami sudah mengingatkan sejak tahun lalu meskipun saya tahu bahwa Balikpapan sudah digitalisasi, sudah Inaportnet, sudah pakai sistem kapal dan beacukai, tetapi saya mendapat laporan di lapangan, ada saja kapal yang lolos. Artinya masih ada yang berusaha ngakalin agar tak masuk sistem,” tegas Tenaga Ahli Stranas Untuk Aksi Reformasi Tata Kelola Pelabuhan, Febriyantoro.

Temuan Stranas PK terkait kapal siluman di Balikpapan memang mencengangkan, bahwa sejak Mei tahun 2022 hinga Mei 2023, pergerakan kapal yang lolos dari pengawasan dan mulai masuk ke dalam sistem jumlahnya terus bertambah. Dari 1000-an menjadi hampir 5000 pergerakan kapal.

Tim Kesyahbandaran dan Otorita Pelabuhan Balikpapan mengakui hal tersebut, dan telah melakukan penertiban dan pengawasan yang lebih ketat. Hasilnya, jumlah kapal siluman yang bisa diidentifikasi jumlahnya terus bertambah. “Kami apresiasi temuannya dan tolong masih ada 15 hingga 20 persen lagi kapal siluman yang perlu ditertibkan,” pinta Febriyantoro.

Kapal yang tidak tercatat dalam sistem tentu merugikan negara, karena ada potensi pendapatan negara dari pergerakan kapal dan muatan yang ada di dalamnya. Tim Stranas PK meminta pihak KSOP Pelabuhan untuk melakukan kajian dan menghitung potential loss penerimaan negara karena kasus kapal siluman ini. Febriyantoro juga mencontohkan temuan BPK di Pelabuhan Banjarmasin akibat kapal yang lalu-lalang tanpa pengawasan dan tidak masuk sistem yang berpotensi mengakibatkan kerugian negara hampir 1 triliun rupiah. Stranas PK meminta agar kapal siluman ini tidak lagi diberi layanan per awal Juli 2023, dan harus diberi sanksi yang tegas. Pembenahan kapal siluman ini menjadi laporan wajib Pelabuhan Balikpapan sebagai pelaksana aksi untuk pelaporan triwulan kedua (B06).

Dalam rapat koordinasi yang dihadiri seluruh stakeholder layanan pelabuhan baik dari pusat dan Pelabuhan Balikpapan, Tim KSOP juga mengutarakan kendala dalam pengurusan Pemberitahuan Kedatangan Kapal (PKK) yang memakan waktu hampir 2 hari. Oleh karena itu Stranas PK mendorong Perhubungan Laut yang juga ikut hadir dalam rapat koordinasi untuk meng-upgrade Inaportnet agar bisa digunakan secara optimal dalam kaitannya dengan PKK dan Pemberitahuan Kedatangan Kapal Asing (PKKA).

Catatan lain dari implementasi NLE di Balikpapan adalah bahwa kapal pengangkut CPO belum bisa menggunakan Ssm pengangkut karena risiko dikenakan denda oleh bea cukai. Kendala ini sudah dilaporkan ke pusat agar muatan CPO bisa menggunakan Ssm pengangkut, begitu juga dengan kapal batu bara. Pihak KSOP juga sudah melakukan sosialisasi kepada seluruh agen untuk menggunaan Ssm pengangkut. Stranas PK meminta tim NLE untuk melakukan asistensi terkait kendala Ssm pengangkut ini.

Selain masalah kapal siluman, PKK, dan Ssm pengangkut, Stranas PK juga mengingatkan masih adanya Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) yang berusia di atas 60 tahun. Hal ini tidak sesuai dengan peraturan yang baru. Oleh karena itu, Stranas PK meminta KSOP untuk mengevaluasi dan mulai melakukan sosialisasi dan pertemuan dengan kementerian terkait pengelolaan TKBM.

Kunjungan lapangan dan rapat koordinasi diakhiri dengan apresiasi Stranas PK kepada Balikpapan karena hampir 90 persen TUKS , Tersus, dan BUP sudah teregistrasi PMKU. Sosialisasi PMKU memang telah dilakukan selama setahun terakhir, meski hampir semua yang teregistrasi tersebut belum terintegrasi ke Inaportnet.