Kawal Pembenahan Tambang di Kawasan Hutan, Stranas PK Beberkan Sejumlah Fakta!

3 Sep 2024

Pemerintah masih terus gencar melakukan perbaikan tata kelola pertambangan terutama yang berada dalam kawasan hutan. Diantaranya melalui mekanisme pengenaan sanksi administratif (untuk yang kegiatan usahanya dilakukan sebelum terbitnya UU Cipta Kerja) hingga sanksi pidana (untuk yang kegiatan usahanya dilakukan setelah terbitnya UU Cipta Kerja.

Pada Senin (02/09), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menggelar kegiatan monitoring dan evaluasi pemegang PPKH (Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan) yang mayoritas bergerak di bidang usaha pertambangan mineral dan batubara (minerba). Bertempat di Hotel Sheraton Gandaria City, Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan KLHK membuka acara yang dihadiri oleh kementerian/lembaga terkait serta perusahaan pertambangan.

Stranas PK hadir menjadi salah satu narasumber yang menyampaikan hasil analisis kegiatan pertambangan di dalam kawasan hutan. M. Isro, Tenaga Ahli Stranas PK menyampaikan analisis tersebut yang terdiri dari beberapa tipologi, yaitu:

Pertambangan dalam kawasan hutan memiliki perizinan usaha pertambangan (WIUP) tapi tidak memiliki persetujuan penggunaan kawasan hutan (PPKH)
Pertambangan dalam kawasan hutan tidak memiliki perizinan usaha pertambangan (WIUP) dan tidak memiliki perizinan di bidang kehutanan (PPKH)
Pertambangan dengan perizinan di bidang kehutanan (PPKH) di luar kawasan hutan
Pertambangan di luar kawasan hutan dan di luar perizinan usaha pertambangan (WIUP)
Pertambangan dalam kawasan hutan memiliki perizinan usaha pertambangan (WIUP) dan memiliki persetujuan penggunaan kawasan hutan (PPKH)
Pertambangan di luar kawasan hutan memiliki perizinan usaha pertambangan (WIUP)

Selain itu, turut hadir sebagai narasumber lainnya dari Kementerian Keuangan yang menyampaikan mengenai Optimalisasi Penagihan Piutang PNBP yang pengurusannya telah diserahkan kepada PUPN. Sedangkan dari Ditjen Penegakan Hukum KLHK menyampaikan mengenai Penyelesaian Ilegal Mining di Dalam Kawasan Hutan.

Total kegiatan pertambangan di Indonesia berdasarkan analisis CSRT (5 meter) seluas 854.684 ha. Dari luas total tersebut, seluas 499.852 ha (60%) berada di luar kawasan hutan atau areal penggunaan lain (APL). Seluas 334,813 ha (40%) lainnya berada dalam kawasan hutan.

Berdasarkan hasil analisis kegiatan tambang dalam kawasan hutan seluas 334,813 ha dan perizinan di bidang kehutanan, ditemukan bahwa seluas 136.784 ha memiliki atau berada di dalam areal Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (IPPKH/PPKH) dan seluas 198.029 ha lainnya berada di luar areal Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (IPPKH/PPKH).

Dari hasil analisis kegiatan tambang dalam Kawasan Hutan seluas 198.029 ha, WIUP, dan PPKH ditemukan Kegiatan pertambangan di dalam WIUP tanpa PPKH seluas 42.628 ha dan Kegiatan pertambangan di luar WIUP tanpa PPKH seluas 155.401 ha.

Sebagai tindak lanjut atas pertemuan ini, Stranas PK meminta agar KLHK membuka kepada publik mengenai progres penyelesaian tambang dalam kawasan hutan. Selain itu, ditekankan juga bahwa upaya percepatan penerbitan SK sanksi juga perlu dilakukan melalui rekonsiliasi data dan klarifikasi. Dan bagi perusahaan yang telah memperoleh SK sanksi, diminta agar segera melunasi dendanya!