Kaya akan Nikel, Kolonodale Diusulkan Dipimpin Syah Bandar

11 Agustus 2023

Jalanan yang sempit dan berlubang diapit perbukitan dengan beberapa bagian botak karena dibuka untuk pertambangan, itulah pemandangan sepanjang perjalanan menuju Unit Penyelenggara Pelayaran / UPP Kolonodale , Kabupaten Morowali Utara , Sulawesi Tengah. Tak hanya itu, di beberapa tempat di pinggir jalan utama nampak alat berat dan truk keluar masuk beberapa lokasi proyek baru di pinggir pantai. Proyek besar yang membuat bumi Suku Mori bergeliat dalam 5 tahun kebelakang karena kekayaan nikelnya.

Kabupaten Morowali Utara memang banyak dikembangkan untuk pembangunan smelter-smelter baru. Smelter adalah pabrik yang mengelola produk pertambangan menjadi bahan setengah jadi. Smelter nikel dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas ekspor nikel Indonesia. Tujuannya salah satunya tentu untuk meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak. Namun, semakin mendekati Kawasan pembangunan smelter baru , seolah memberi isyarat bahwa hasil bumi Morowali tidak serta merta bisa dirasakan warga, setidaknya dengan kondisi jalan rusak dan berlubang.

Setelah sekitar 2,5 jam perjalanan darat dari pusat kota Morowali di Bungku Tengah, sampailah tim ke kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan/ UPP Kelas III Kolonodale. Tim Stranas yang datang bersama tim National Logistic Ecosystem / NLE Pusat, tim dari Kementerian Perhubungan, Bea Cukai, dan Pelindo, mengevaluasi implementasi NLE di UPP Kelas III ini. Dari temuan lapangan menunjukkan peningkatan PNBP dari tahun ke tahun karena ekspor impornya. Tenaga Ahli Stranas PK, Febriyantoro, menyatakan bahwa sumber daya alam Morowali memang sangat besar terutama dari sektor pertambangan. Tenaga ahli reformasi pelabuhan sekaligus tenaga ahli Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Sektor Minerba ini pun mengingatkan pentingnya UPP Kolonodale untuk masuk sistem demi mencegah kebocoran PNBP; ”Inaportnet harus sudah diinstal dan diutamakan segera SSm pengangkut. SPB juga harus keluar melalui sistem dan tidak boleh ada manual lagi. Kita tidak mau kecolongan lagi”, tegas Febriyantoro. Seperti diketahui bahwa di Bulan Juni lalu, kapal bermuatan nikel tertangkap di perairan Molawe karena tidak memiliki SPB. Kapal tersebut diketahui berangkat dari wilayah kerja UPP Kolonodale. “Setiap kapal yang keluar dan masuk, harus tercatat sistem . Ijin juga keluar dari sistem, bukan manual”, jelas Febriyantoro.

Sementara Kepala UPP Kolonodale menyatakan bahwa sangat sulit mengawasi wilayah kerjanya yang begitu luas dengan sumberdaya manusia yang sedikit. Untuk Tersus dan TUKS saja , tercatat sebanyak 66 lokasi dengan sebagian besar merupakan Tersus dan TUKS terkait bahan tambang, nikel. Febriyantoro tidak menampik tekanan yang mungkin dihadapi Kepala UPP Kolonodale. “Kehadiran Stranas untuk menguatkan posisi Kepala UPP , karena kendali ada di Kepala UPP”, jelas Febriyantoro.

Mengingat luasnya wilayah , banyaknya Tersus dan TUKS, dan potensi yang besar dari nikel di wilayah kerja Kolonodale, Stranas PK bahkan akan mengusulkan Kolonodale untuk naik kelas dan layak dikomandoi Syahbandar atau Kepala Otorita Pelabuhan. “kami akan coba laporkan dan agar Kementerian Perhubungan dan Kemenpan RB mengevaluasi kinerja dan kemampuan UPP, karena potensi resiko nya tingga, sumber daya alam yang luar biasa”, jelas Febriyantoro.

Seperti diketahui bahwa sejak 2019 lalu, kegiatan penambangan nikel di Morowali terus berkembang. Sehingga muncul smelter baru yanag dilengkapi dengan jeti dan berkembang menjadi Terminal khusus dan TUKS.

Tersus dan TUKS masuk menjadi salah satu fokus aksi reformasi Tata Kelola pelabuhan 2023-2024. Total terdapat 1200 TUKS TERSUS yang menjadi target aksi selama 2 tahun kedapan. Hingga semester pertama (6 bulan) aksi, total hampir 500 TUKS TERSUS yang sudah dipantau Stranas PK untuk implementasi NLE dan masuk dalam sistem Inaportnet.