Kebijakan Satu Peta Untuk Pencegahan Korupsi

Kebijakan Satu Peta Untuk Pencegahan Korupsi

15 Juli 2024

Kasus korupsi di sektor sumber daya alam masih menjadi salah satu kasus dengan kerugian terbesar di Indonesia. Sebut saja diantaranya kasus korupsi timah yang menghebohkan publik beberapa waktu lalu dan masih banyak lagi jejak kasus serupa. Hal ini terjadi salah satunya akibat permasalahan tumpang tindih pemanfaatan ruang.

Presiden Joko Widodo telah meluncurkan Geoportal Kebijakan Satu Peta/One Map Policy sejak akhir 2018 dan pemanfaatannya terus dikembangkan untuk berbagai pembenahan tata ruang, perizinan serta perumusan kebijakan berbasis spasial.

Dalam rangka pencegahan korupsi di sektor sumber daya alam, Stranas PK sudah menggunakan pendekatan Kebijakan Satu Peta sejak pelaksanaan aksi pencegahan korupsi periode pertama, yaitu tahun 2019 hingga saat ini. Terutama dalam upaya pembenahan tata kelola perkebunan sawit dan pertambangan.

Kontribusi Stranas PK pada One Map Policy Summit 2024

Kementerian Koordinator bidang Perekonomian mengadakan rangkaian kegiatan One Map Policy Summit bertempat di Hotel St. Regis Jakarta pada 11-12 Juli 2024. Stranas PK turut berkontribusi sebagai salah satu co-partner, berpartisipasi dalam penyusunan White Paper One Map Policy yang akan diserahkan kepada Presiden RI Joko Widodo pasca acara, serta menjadi narasumber dalam salah satu talkshow.

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron turut menghadiri sesi Ministerial Meeting One Map Policy pada Kamis (11/07) yang dibuka secara resmi oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto beserta Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Luar Negeri Retno L. Marsudi, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Menteri KLHK Siti Nurbaya Bakar dan Kepala BIG M. Aris Marfai.

“Bersama Kantor Staf Kepresidenan (KSP) yang tergabung dalam Stranas PK, kami mendorong implementasi Kebijakan Satu Peta. Urgensinya selain untuk memberikan kepastian investor, juga untuk menyelamatkan para penyelenggara negara baik di pusat maupun daerah agar tidak ada ruang untuk penyelewengan dalam tata kelola ruang dan pertanahan.“ tegas Nurul Ghufron.

Selain itu, Koordinator Sekretariat Nasional Pencegahan Korupsi (Setnas PK) Pahala Nainggolan yang juga merupakan Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK didapuk menjadi salah satu narasumber pada sesi One Map Policy Talkshow (12/07). Beserta sejumlah pakar lainnya, sesi ini membahas mengenai keberlanjutan pemanfaatan, terobosan serta tantangan implementasi Kebijakan Satu Peta. Diantaranya Danang Sri Hadmoko Dekan Fakultas Geografi UGM, Luky Adrianto Guru Besar Pengelolaan Sumberdaya Perikanan IPB dan Yanuar Nugroho, Founder dan Advisor Nalar Institute.

Pahala Nainggolan menegaskan bahwa kunci untuk penyelesaian tumpang tindih lahan dengan kawasan hutan dimulai dengan adanya peta dasar. Namun, dibutuhkan anggaran yang sangat besar, BIG saja membutuhkan dana 4 triliun untuk menyusun peta dasar di pulau Kalimantan, Sumatera, Sulawesi dan Papua! Selain masalah anggaran, permasalahan ini semakin pelik karena Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah belum saling berbagi pakai data petanya masing-masing.

“Kepemilikan data dalam sebuah peta yang komprehensif dan detail itu sangat berkaitan dengan kemajuan ekonomi suatu negara.”, tegas Yanuar Nugroho pada sesi talk show One Map Policy Summit 2024.

Untuk pembenahan tata kelola sawit dan tambang, Stranas PK bersama Satgas Sawit terus mendorong diterapkannya sanksi administratif terhadap korporasi dengan mengacu pada pasal 110 A dan 110 B Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK).