Kemenkeu : Apresiasi Pengelolaan Kekayaan Negara Untuk Stranas PK

23 November 2023

Kementerian Keuangan memberikan penghargaan kepada kementerian/lembaga yang telah melakukan pengelolaan kekayaan negara dengan judul Penghargaan Reksa Bendha (Apresiasi Pengelolaan Kekayaan Negara). KPK menjadi salah satu penerima pengharagaan. Dalam surat undangan yang ditujukan kepada Pimpinan KPK, disebutkan bahwa untuk pertama kalinya pada tahun ini, KPK mendapat apresiasi Reksa Bandha pada “kategori khusus”, karena KPK sebagai koordinator Stranas PK terlibat dalam upaya peningkatan penyelamatan asset. Penghargaan khusus diberikan dengan kategori lembaga yang mengangkat pengelolaan barang milik negara (BMN) sebagai bagian dari Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK).

Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) No 54 Tahun 2018 yang merupakan penyempurnaan Perpres No 55 Tahun 2012. Stranas PK diampu oleh 5 Kementerian/Lembaga, yaitu :

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sekaligus selaku Koordinator
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas
Kementerian Dalam Negeri
Kantor Staf Presiden
Kementerian Penertiban Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi

Sesuai amanat Perpres No 54 Tahun 2018, Sekretariat Nasional Stranas PK berada di KPK untuk menyelarasakan dengan pencegahan di KPK. Oleh karena itu, Koordinator Pelaksana Stranas PK adalah Deputi Pencegahan & Monitoring KPK. Sesuai Amanah Perpres, Stranas merencanakan kegiatannya setiap 2 (dua) tahunan dengan fokus pada 3 (tiga hal), yaitu:

Perizinan dan Tata Niaga
Keuangan Negara
Penegakan Hukum dan Reformasi Birokrasi

Aksi Aset Negara atau Barang Milik Negara (BMN) baru dimulai pada Rencana Kerja Stranas PK Tahun 2023-2024 dengan judul : “Mengurangi Risiko Kebocoran Pendapatan Negara melalui Penataan Aset Tetap Pemerintah Pusat”

Rencana Aksi Aset Negara ini merupakan 1 dari 15 Aksi dalam Rencana Kerja Stranas PK Tahun 2023-2024, dan merupakan bagian dari fokus ke 3 : “Keuangan Negara”

Dalam Rencana Kerja Stranas PK 2023-2024, Aksi Aset Negara (BMN) ini mempunyai 4 output, yaitu:

Penatausahaan BMN yang lengkap, akurat, dan terkini.
Penyempurnaan regulasi penyelesaian BMN yang bermasaah.
Digitalisasi sertifikasi lahan BMN.
Penyelesaian BMN bermasalah pada Kementerian/Lembaga prioritas, yaitu:

(1) Kementerian Kesehatan, terkait :

Rumah negara (RN) dan
Pemanfaatan BMN di lingkungan Rumah Sakit.

(2) Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset & Teknologi, terkait :

Rumah negara (RN) dan
Pemanfaatan BMN di lingkungan Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN BH).

(3) Kementerian PUPR terkait :

Lahan sempadan Danau dan Situ.

Secara keseluruhan, pelaksanaan rencana kerja Stranas PK Tahun 2023-2024 melibatkan 161 Kementerian/Lembaga, 34 Pemerintah Provinsi, dan 68 Pemerintah Kabupaten/Kota. Sementara Aksi Aset Negara (BMN) pada tahun 2023-2024, baru melibatkan 7 Kementerian/Lembaga, yaitu :

Kementerian Keuangan
Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
Kementerian Kesehatan
Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset & Teknologi
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Kementerian Sekretariat Negara
Kementerian Dalam Negeri

Berdasarkan Laporan Pelaksanaan Stranas PK Triwulanan III Tahun 2023-2024, pencapaian total Aksi Stranas PK pada 61 K/L dan 34 Pemda Provinsi serta 68 Pemda Kab/Kota telah mencapai 21,77% . Pencapaian Aksi Aset Negara (BMN) s.d Triwulan III Tahun 2023-2024 secara total pada 7 K/L terkait sebesar 29,72%.