Kemenkominfo Siap Laksanakan Aksi Pencegahan Korupsi

Kemenkominfo Siap Laksanakan Aksi Pencegahan Korupsi

28 Maret 2023

Tekad pelaksanaan Aksi Pencegahan Korupsi tahun 2023-2024, ditunjukkan oleh semua K/L pelaksana Aksi PK. Sepanjang minggu ini, dari tanggal 27 Maret hingga awal April 2023, berbagai K/L melaksanakan koordinasi internal untuk mengawal pelaksanaan Aksi PK di masing-masing KL. Terpantau di jadwal Sekretariat Stranas PK, ada undangan dari 2-3 K/L setiap harinya untuk sosialisasi, asistensi dan pembahasan strategi pelaksanaan dan teknis pemantauan dan pelaporan capaian aksi pada aplikasi jaga.id. Salah satunya adalah Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Bertempat di Hotel Avenzel Hotel and Convention Cibubur, Sekretariat Jenderal Kemenkominfo mengundang semua komponen internal Kemenkominfo untuk membahas 4 (empat) dari 15 aksi yang di dalamnya Kemenkominfo menjadi pelaksana dari aksi-aksi tersebut. Keempat aksi tersebut adalah

Penguatan Digitalisasi Perencanaan-Penganggaran dan Pelaporan untuk Sinergi Program Pengentasan Kemiskinan Ekstrim;
Peningkatan efektifitas pencegahan korupsi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah;
Penguatan sistem penanganan perkara tindak pidana berbasis teknologi informasi; dan
Penguatan peran APIP dalam pengawasan pembangunan.

Hadir secara online dari Sekretariat Stranas PK, Fridolin Berek mewakili Koordinator Harian Stranas PK. Dalam pemaparannya, Frido menegaskan peran Kemenkomifo sebagai bagian dari Tim Koordinasi SPBE untuk mengawal seluruh komponen intervensi dalam semua Aksi PK, yang berkaitan dengan digitalisasi. “Meskipun Kemenkominfo hanya menjadi pelaksana 4 dari 15 Aksi PK, namun sebagai anggota tim koordinasi SPBE yang mengampu domain aplikasi dan teknologi, maka perlu dikawal semua komponen terkait hal ini” jelas Frido.

Dalam keempat aksi yang di dalamnya Kemenkominfo menjadi pelaksana, ada komponen intervensi terkait standar teknologi dan aplikasi. Pada aksi perencanaan-penganggaran misalnya, ada tantangan dalam meningkatkan standar teknologi dan aplikasi SISKEUDES agar bisa diinterkoneksikan dengan SIPD. Pada aksi penguatan APIP misalnya, ada output yang berkaitan dengan integrasi Sistem Pengawasan Desa secara terpadu. Dalam hal seperti ini, Kemenkominfo harus terlibat secara penuh untuk memastikan proses bisnis, maupun aplikasi yang digunakan, sudah memenuhi standar-standar SPBE.

Secara khusus, dalam pertemuan ini juga dibahas kendala infrastruktur jaringan internet di daerah dan desa. Oleh karena itu, Kemenkominfo perlu memastikan ketersediaan jaringan infrastruktur internet tersedia di semua desa. “Informasi yang kami peroleh, Kemenkominfo melalui BAKTI akan menyediakan fasilitas internet di 10.000 desa, melalui koneksi satelit. Mohon ini dapat dikonfirmasi kembali”, ungkap Frido.