Ketua KPK : Upaya Stranas PK Menyumbang Peningkatan IPK Indonesia

Ketua KPK : Upaya Stranas PK Menyumbang Peningkatan IPK Indonesia

14 Februari 2025

Jakarta, 12 Februari 2025 – Komitmen pemerintah dalam upaya pencegahan korupsi semakin diperkuat dengan penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) Pencegahan Korupsi 2025-2026 oleh Tim Nasional Pencegahan Korupsi (Timnas PK). Acara yang berlangsung di Gedung Merah Putih KPK ini dihadiri oleh pimpinan lima kementerian/lembaga anggota Timnas PK, serta diikuti secara luring dan daring oleh 64 kementerian/lembaga dan 34 pemerintah provinsi.

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selaku Koordinator Timnas PK, Setyo Budiyanto dalam sambutannya menegaskan bahwa keberhasilan dalam pencegahan korupsi tercermin dari peningkatan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia. “Saya yakin kemarin sudah menjadi keberhasilan. Salah satu ukuran keberhasilan adalah angka IPK kita menjadi lebih baik. Tapi kita tidak bisa menganggap berhenti sampai di sini. Perjalanan masih panjang untuk bisa melaksanakan program Bapak Presiden terkait Asta Cita. Ada beberapa hal yang tentu kita pahami menjadi sasaran sampai lima tahun ke depan,” ungkapnya.

Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia mengalami peningkatan pada tahun 2024, dengan skor naik 3 poin menjadi 37 dari sebelumnya 34 pada tahun 2023. Peningkatan ini membawa Indonesia ke peringkat 99 dari 180 negara yang dinilai oleh Transparency International.

Meskipun terjadi peningkatan, skor ini masih berada di bawah rata-rata global yang berada di angka 43. Selain itu, Indonesia masih tertinggal dibandingkan dengan beberapa negara tetangga di Asia Tenggara, seperti Malaysia dengan skor 50 dan peringkat 57, serta Vietnam dengan skor 40 dan peringkat 88.

Ruang Lingkup dan Fokus Aksi Pencegahan Korupsi 2025-2026

Sebagai wujud implementasi Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK), aksi 2025-2026 mencakup 15 aksi strategis yang disusun dengan mempertimbangkan tiga hal utama:

Digitalisasi dan Transparansi Layanan Publik – Pemanfaatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) untuk mempercepat pelayanan masyarakat sekaligus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.
Optimalisasi Penerimaan Negara – Peningkatan penerimaan negara baik dari sektor pajak maupun non-pajak.
Akomodasi Asta Cita Presiden – Khususnya pada aspek reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta penguatan pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Tiga fokus utama yang ditetapkan sesuai dengan Perpres 54/2018, yaitu:

Perizinan dan Tata Niaga – Termasuk reformasi tata kelola logistik dan penyelesaian tumpang tindih izin di kawasan hutan.
Keuangan Negara – Meliputi optimalisasi belanja pemerintah, penerimaan pajak, serta penyelamatan aset negara.
Penegakan Hukum dan Reformasi Birokrasi – Termasuk penguatan peran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dan sistem penanganan perkara pajak.

Komitmen Bersama untuk Indonesia Bebas Korupsi

SKB ini menegaskan bahwa pencegahan korupsi adalah tanggung jawab bersama yang harus dilakukan secara sistematis, berkelanjutan, dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Penandatanganan ini bukan hanya simbolis, tetapi merupakan komitmen konkret yang akan dikawal oleh Sekretariat Nasional Pencegahan Korupsi di bawah Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK.

Melalui langkah-langkah strategis ini, diharapkan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia semakin efektif dan berdampak nyata bagi masyarakat. “Saya berharap Stranas PK melalui pelaksanaan aksi-aksi pencegahan korupsi dapat menjadi instrumen paling ampuh dalam upaya pemerintah melakukan pencegahan korupsi untuk Indonesia yang lebih maju,” tutup Ketua KPK.