Komitmen Badan Karantina Indonesia Untuk Pencegahan Korupsi

1 Februari 2024

Satu lagi kementerian/lembaga yang berkomitmen sebagai pelaksana aksi Stranas PK. Bertempat di kantor Badan Karantina Makassar, Kepala Badan Karantina Indonesia , Sahat Manaor Panggabean, mendantangani komitmen sebagai pelaksana aksi Stranas PK 2023-2024, dihadapan seluruh badan karantina daerah di seluruh Indonesia, yang menyaksikan penandatangan secara langsung dan melalui aplikasi zoom. Pendandatangan juga disaksikan tim Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, Stranas PK yang hadir langsung di Makassar. Penandatanganan komitmen oleh Kepala Badan menjadikan Badan Karantina sebagai satu-satunya K/L pelaksana aksi yang komitmennya ditandatangani langsung oleh kepala badan

Penandatanganan komitmen sebagai pelaksana aksi 2023-2024, sejatinya sudah dilakukan di awal tahun 2023 lalu oleh sekretasis jenderal masing-masing kementerian dan lembaga, setelah diluncurkannya 15 aksi PK. Penandatangan komitmen dilaksanakan 3 kali sesuai fokus pencegahan korupsi yang diamanatkan Perpres 54 tahun 2018. Untuk fokus Perizinan dan Tata Niaga, penandatanganan dilaksanakan di KPK, sebagai koordinator Timnas PK. Untuk Fokus Keuangan Negara , penandatanganan dilaksanakan di Bappenas sebagai salah satu Timnas PK. Sementara Timnas lainnya, Kemenpan RB menjadi tuan rumah untuk penandatanganan komitmen dari fokus ke-3, Penegakan Hukum dan Reformasi Birokrasi. Dengan ditandatanganinya komitmen olen Badan Karantina Indonesia sebagai pelaksana aksi 2023-2024, jumlah kementerian/lembaga pelaksana aksi 2023-2024 bertambah menjadi total 62 pelaksana aksi PK.

Badan Karantina Indonesia menandatangai komitmen setahun setelah aksi 2023-2024 diluncurkan karena Badan Karantina Indonesia merupakan lembaga non kementerian baru yang merupakan hasil dari salah satu output dari aksi Reformasi Tata Kelola Pelabuhan 2023-2024. Seperti diketahui dalam salah satu output aksi pelabuhan, Stranas mendorong penguatan kelembagaan diantaranya guna efektifitas dalam proses karantina di pelabuhan. Selain terbentuknya Badan Karantina Indonesia, output penguatan kelembagaan lainnya adalah penyatuan kepala syahbandar dan kepala otoritas pelabuhan sehingga tidak terjadi dobel komando dalam layanan pelabuhan.

Badan Karantina Indonesia berdiri 20 Juli 2023 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2023 yang merupakan Amanah dari Undang-undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan. Badan Karantina Indonesia merupakan penggabungan dari Badan Karantina pertanian yang berada di bawah Kementerian pertanian, Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yang berada di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta unsur pengawasan dan/atau pengendalian terhadap produk rekayasa genetik, sumber daya genetik, agensia hayati, jenis asing invasif, tumbuhan dan satwa liar, serta tumbuhan dan satwa langka di tempat pemasukan dan tempat pengeluaran di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Sementara hingga akhir 2023, untuk capaian dari aksi reformasi tata kelola pelabuhan adalah meningkatnya jumlah pelabuhan yang terdigitalisasi. Peningkatan hampir 20 kali lipat dibanding periode sebelumnya, yaitu hampir 270 pelabuhan telah terdigitalisasi. Tak hanya pelabuhan utama, namun lebih dari 1800 Terminal Khusus / Tersus dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri / TUKS juga telah terdigitalisasi. “Saya mau Barantin disebut nanti dalam video capaian Stranas, seperti kita lihat tadi. Tidak hanya capaian KL lain, tapi Barantin harus ada berkontribusi memberi rapor hijau untuk aksi pelabuhan Stranas”, tegas Sahat dalam sambutannya.