Konflik Kepentingan? Ini Dia upaya Stranas PK dan Mahkamah Agung

27 Oktober 2023

Implementasi kebijakan penanganan konflik kepentingan memang masih menjadi persoalan dalam praktik penyelenggaraaan pemerintahan di Indonesia. Permasalahan tersebut muncul di berbagai cabang kekuasaan, mulai dari eksekutif, legislatif, hingga yudikatif.

Mengingat penanganan konflik kepentingan sangat penting dalam upaya pencegahan korupsi, Stranas PK mendorong pelaksanaan aksi Penguatan Integritas Penanganan Perkara Pidana dimana salah satu outputnya adalah penguatan penerapan pengelolaan konflik kepentingan pada Kementerian/ Lembaga prioritas. Berkaitan dengan hal tersebut, salah satu lembaga yang diprioritaskan oleh Stranas PK terkait pembentukan regulasi untuk mengelola konflik kepentingan ialah Mahkamah Agung.

Sebagai langkah awal dari pelaksanaan aksi ini adalah telah dilakukan kick-off meeting Kelompok Kerja (Pokja) Optimalisasi Pencegahan Konflik Kepentingan dalam Penanganan Perkara di Lingkungan Badan Peradilan yang dilaksanakan di ruang rapat Gedung MA, Jakarta, Jumat pagi. Pada pertemuan ini, Ketua Kelompok Kerja tersebut, H. Dwiarso Budi Santiarto, S.H. M.Hum (Ketua Kamar Pengawasan) yang memimpin jalannya rapat membuka kesempatan kepada seluruh anggauta tim untuk memberi masukan dan pemikiran untuk pokja agar arah dan tujuan pokja jelas sehingga bisa ditentukan langkah selanjutnya dalam optimalisasi pencegahan konflik kepentingan dalam penanganan perkara di lingkungan badan peradilan.

Koordinator Harian Stranas PK, Niken Ariati yang hadir bersama Tenaga Ahli Stranas, Andreas N. Marbun memberikan apresiasi kepada Mahkamah Agung selaku pelaksana aksi pencegahan Korupsi 2023-2024, “kami berterimakasih kepada MA sebagai lembaga yudikatif dalam pelaksanaan aksi dan telah membentuk kelompok kerja untuk output terkait pengelolaan konflik kepentingan”, jelas Niken Ariati.

Tenaga ahli Stranas PK, Andreas N. Marbun menambahkan bahwa akan diselenggarakan studi komparasi dengan sistem dari Amerika Serikat. Stranas PK telah menggandeng United State Department of Justice / USDOJ untuk mendatangkan para hakim agung di Amerika Serikat. Sementara tugas yang perlu dilakukan saat ini adalah menganalisis kebutuhan Mahkamah Agung terkait pengelolaan konflik kepentingan guna mendapat capaian, diantaranya draft aturan pengelolaan konflik kepentingan. Berkaitan dengan pembentukan regulasi tersebut, Andreas N. Marbun menambahkan bahwa ”draft dapat berbentuk SEMA dan tidak harus PERMA karena tidak merubah hukum acara apapun”.

Capain lain yang diharapkan oleh Stranas PK untuk dibentuk oleh MA adalah tersedianya pembentukan peta jalan untuk memutakhirkan sistem IT di MA terkait konflik kepentingan; ”Sistem yang akan memilih hakim bedasarkan database yang ada, sehingga sistem sudah bisa mendeteksi adanya kecenderungan konflik kepentingan”, tambah Andreas.

Andreas N. Marbun juga menambahkan bahwa secara umum terdapat 3 jenis konflik kepentingan, yaitu konflik kepentingan potensial, konflik kepentingan aktual, dan konflik kepentingan yang dipersepsikan. Adapun konflik kepentingan potensial adalah situasi dimana hakim, pejabat, atau pegawai publik yang memegang jabatan atau kewenangan pada suatu saat nanti di masa mendatang dapat dipengaruhi kepentingan pribadi atau kelompoknya ketika melaksanakan tugas. Sementara yang disebut dengan konflik kepentingan aktual adalah situasi dimana hakim, pejabat, atau pegawai publik yang memegang jabatan atau kewenangan dan pada saat ini dalam posisi dapat dipengaruhi kepentingan pribadi atau kelompok ketika hendak melaksanakan tugas. Terakhir adalah konflik kepentingan yang dipersepsikan, yaitu situasi dimana hakim, pejabat, atau pegawai publik memegang jabatan atau kewenangan dan apda saat ini dalam posisi dipersepsikan memiliki kepentingan pribadi atau kelompok ketika hendak melaksanakan tugas.

Sebelum dilaksanakan pertemuan dengan hakim agung Amerika, ketua pokja membentuk tim kecil berjumlah 6 orang untuk merumuskan fokus dari pekerjaan pokja, yang terdekat adalah persiapan acara di Bali. Selanjutnya tim kecil ini akan berkoordinasi dengan Stranas PK dalam mengawal output penguatan penerapan pengelolaan konflik kepentingan yang merupakan salah satu output dari aksi ke-13, yaitu aksi Penguatan Integrasi Penanganan Perkara Pidana.