Konsolidasi Data Perizinan Tambang dalam Kawasan Hutan menjadi Tahap Awal Penyelesaian Tumpang Tindih

Konsolidasi Data Perizinan Tambang dalam Kawasan Hutan menjadi Tahap Awal Penyelesaian Tumpang Tindih

14 April 2023

Terdapat 5,2 juta hektar Izin Usaha Pertambangan (IUP) dalam kawasan hutan, dan hanya 10% di antaranya yang statusnya tidak bermasalah, sementara sebanyak 90% sisanya, yaitu 4,7 juta hektar terindikasi bermasalah.

Kondisi tumpang tindih dalam penerbitan perizinan sektor pertambangan di Indonesia dengan kawasan hutan maupun tata ruang telah menyebabkan sejumlah permasalahan yang serius mulai dari ketidakpastian hukum, konflik lahan di lapangan, hingga potensi kerusakan ekologis. Sejak tahun 2019, Stranas PK terus mendorong implementasi One Map Policy (Kebijakan Satu Peta) untuk percepatan penyelesaian permasalahan tumpang tindih.

Pada Jumat (14/04/23), tenaga ahli Stranas PK Muhammad Isro menghadiri rapat koordinasi pelaksanaan penyelesaian ketidaksesuaian perizinan pertambangan dalam kawasan hutan yang diadakan oleh Kementerian Koordinator bidang Perekonomian. Bertempat di Hotel Mercure Batavia Jakarta, turut hadir dalam kegiatan ini adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Sekretariat Kabinet, dan Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi.

Berdasarkan Peta Indikatif Tumpang Tindih Informasi Geospasial (PITTI) Ketidaksesuaian Perizinan Pertambangan yang diidentifikasi oleh Kemenko Perekonomian, yang ditetapkan oleh Keputusan Menko Perekonomian No. 164/2021 terdapat 5,2 juta hektar Izin Usaha Pertambangan (IUP) dalam kawasan hutan, dan hanya 10% di antaranya yang statusnya tidak bermasalah, sementara sebanyak 90% sisanya, yaitu 4,7 juta hektar terindikasi bermasalah. Oleh karena itu, Kemenko Perekonomian mengajak partisipasi aktif Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mendorong percepatan penyelesaiannya. Harapannya agar tidak terjadi lagi permasalahan serupa di kemudian harinya.

Muhammad Isro pun memberikan kritik terhadap PITTI yang jumlahnya terlalu banyak, sehingga menimbulkan kebingungan di antara kementerian, lembaga dan pemerintah daerah. Selain itu, data yang berbeda-beda juga dapat menghambat proses penyelesaian tumpang tindih. Indikasi tambang dalam kawasan hutan seluas 5,2 juta hektar harus didetailkan agar terlihat progresnya. Kementerian ESDM dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah bersepakat bahwa penyelesaian PITTI diklasifikasikan menjadi 3 kategori, yaitu kategori berat, kategori sedang dan kategori ringan, dengan penjelasan sebagai berikut :

Kategori Berat adalah IUP dalam kawasan hutan yang belum memiliki IPPKH/PPKH, namun ada indikasi bukaan tambang (data Penutupan Lahan Tahun 2020, KLHK) dan IUP yang berada pada Kawasan Konservasi dah Kawasan Hutan Lindung.
Kategori Sedang adalah IUP Operasi Produksi dan IUP Eksplorasi dalam kawasan hutan dan belum memiliki IPPKH/PPKH pada seluruh wilayah IUPnya.
Kategori Ringan adalah IUP Operasi Produksi dan IUP Eksplorasi dalam kawasan hutan yang secara entitas telah memiliki IPPKH pada sebagian wilayah IUPnya.

Penyelesaian ketidaksesuaian perkebunan sawit dan pertambangan dalam kawasan hutan di Provinsi Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur (termasuk kawasan Ibu Kota Negara), Sulawesi Barat, Papua dan Riau menjadi salah satu target capaian Aksi Penyelesaian Tumpang Tindih Pemanfaatan Ruang melalui Pendekatan Kebijakan Satu Peta yang didorong Stranas PK tahun 2023-2024.