Kuatkan APIP Untuk Awasi Program Pembangunan

Kuatkan APIP Untuk Awasi Program Pembangunan

19 Mei 2023

“Kami ingin mendengar langsung dari daerah, apa yang menjadi masalah? Kenapa jumlah belum terpenuhi, dan bagaimana pula dengan tingkat maturitasnya?” jelas Sri Wahyuningsih, Tenaga Ahli Stranas PK.

Penguatan peran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) sudah dimulai sejak tahun 2017 lalu, namun setelah lebih dari 5 tahun perjalanannya seperti merangkak, padahal semua unsur pencegahan korupsi terkait dengan APIP. Stranas PK mendorong agar APIP memiliki kompetensi, “Saat ini kita juga sedang menyusun pedoman audit untuk e-purchasing sehingga diperlukan kompetensi yang tinggi untuk memahami sistem, tidak hanya terkait mengaudit dana desa saja,” demikian ditegaskan oleh Niken Ariati selaku Koordinator Harian Stranas PK dalam diskusi penguatan peran APIP untuk Sinergi Pengawasan Desa di kantor Inspektorat Provinsi Jawa Timur, Rabu (17/5) sore.

Selain masalah kompetensi, terpenuhinya jumlah Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintah di Daerah atau yang disebut dengan P2UPD juga menjadi topik bahasan dalam diskusi pada Rabu sore tersebut. Dari 38 daerah di Jawa Timur, baru 11 daerah saja yang sudah memenuhi jumlah P2UPD, sementara sisanya belum. “Kami ingin mendengar langsung dari daerah, apa yang menjadi masalah? Kenapa jumlah belum terpenuhi, dan bagaimana pula dengan tingkat maturitasnya?” jelas Sri Wahyuningsih, Tenaga Ahli Stranas PK.

Diskusi Rabu siang dihadiri oleh tim Stranas PK yang terdiri dari Koordinator Harian dan 4 tenaga ahli, Inspektur Provinsi Jawa Timur, dan perwakilan Kabupaten Sumenep, Bojonegoro, Pamekasan, Pasuruan, dan Mojokerto. Alasan diundangnya 5 kabupaten ini adalah karena kelima kabupaten ini belum memiliki P2UPD, walaupun baru diketahui belakangan pada Rabu siang tersebut bahwa Kabupaten Sumenep telah memiliki 2 P2UPD yang belum dilaporkan.

Sementara itu, keempat daerah lainnya yang hadir dalam diskusi Rabu sore belum memiliki P2UPD. Kabupaten Pamekasan sudah mengajukan ke KemenpanRB dan sudah disetujui sebanyak 32 formasi, sementara Kabupaten Bojonegoro telah mengajukan formasi, “Namun pusat memberi formasi sedikit dan tidak sesuai dengan jumlah formasi yang diajukan,” demikian jelas perwakilan Kabupaten Bojonegoro.

Selain masalah jumlah P2UPD yang belum terpenuhi, seluruh perwakilan daerah yang hadir menyampaikan keluhan terkait terlalu banyak program dari kementerian/lembaga lain, sehingga tugas internal terkait dengan daerah mereka masing-masing menjadi tidak maksimal.

Inspektur Provinsi Jawa Timur menutup diskusi dengan kesimpulan bahwa terdapat tiga masalah terkait penguatan APIP, yaitu kelembagaan, anggaran, dan SDM. Ketiga hal tersebut sebenarnya bisa dipetakan dan diselesaikan apabila masing-masing kepala daerah memiliki niat dan kemauan untuk penguatan APIP. Inspektur Provinsi Jawa Timur meminta dukungan Stranas PK agar mendorong seluruh kepala daerah memiliki kesungguhan yang sama dalam penguatan APIP.

Aksi Penguatan APIP merupakan salah satu aksi dari fokus 3 (Penegakan Hukum dan Reformasi Birokrasi) yang sebenarnya mulai digulirkan sejak aksi 2021-2022 lalu. Pada periode 2023-2024, aksi ini lebih difokuskan dalam pengawasan program pembangunan. Aksi ke-12 ini memiliki 4 outputs dan 12 milestones.