Lagi, Aksi Pelabuhan Sumbang Peningkatan Pendapatan Negara

Lagi, Aksi Pelabuhan Sumbang Peningkatan Pendapatan Negara

15 Oktober 2024

Tim aksi reformasi tata kelola pelabuhan menghadiri acara penyerahan SK konsesi dari kementerian perhubungan kepada pelaku Badan Usaha Pelabuhan serta penandatangan konsesi dengan BUP dalam acara optimalisasi penerimaan negara melalui tata kelola pelabuhan di ruang Mataram Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta, Senin (14/10).

Optimalisasi penerimaan negara melalui tata kelola badan usaha pelabuhan merupakan salah satu pelaksanaan dari output aksi pelabuhan 2023-2024, yaitu digitalisasi layanan untuk percepatan layanan dan penguatan pengawasan, dimana Kementerian Perhubungan merupakan salah satu pelaksana aksi pencegahan korupsi 2023 -2024.

Stranas mendorong layanan pelabuhan yang transparan dengan digitalisasi guna menutup celah korupsi . Sehingga, dibutuhkan pelabuhan dengan infrastruktur yang mendukung digitalisasi. Untuk mengakselerasi pembangunan pelabuhan tersebut, pemerintah memberikan peluang yang luas kepada badan usaha dalam negri maupun asing untuk berinvestasi melalui skema konsesi dan kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU). Hasilnya , terjadi peningkatan pendapatan negara bukan pajak (PNBP)

Sejak 2022 , telah ada 11 badan usaha pelabuhan yang menandatangani perjanjian konsesi, dan 6 badan usaha yang telah mendapatkan penunjukan konsesi yang selanjutnya akan melakukan penandatanganan konsensi.

Penandatanganan konsesi ini merupakan wujud komitmen optimalisasi penerimaan negara melalui tata kelola badan usaha pelabuhan. “Dengan penguatan tata kelola badan usaha pelabuhan dan modernisasi infrastruktur, kita tidak hanya mempercepat arus logistik dan perdagangan, tetapi juga memastikan sektor transportasi laut menjadi pilar penting dalam meningkatkan penerimaan negara,” Jelas Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi alam sambutannya Senin sore.

Kementerian perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut , telah berhasil merealisasikan PNBP sebesar Rp. 4,7 triliun atau sebesar 97,78%, dari target APBN 2024. Sementara itu hingga 11 Oktober 2024, total capaian realisasi PNBP Kementerian Perhubungan sebesar Rp. 9,49 triliun dari target Rp. 10,41 triliun.

Adapun pada tahun 2024, telah dilakukan perbaikan tata kelola PNBP pada Ditjen Perhubungan Laut seperti; perubahan mekanisme perhitungan hasil konsesi, transformasi digital baik dalam aspek perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasan PNBP, serta menyeragamkan mekanisme rekonsiliasi dan pembayaran PNBP jasa Pandu Tunda Kapal.

Selain telah menyumbang peningkatan PNBP, capaian aksi reformasi tata kelola pelabuhan per oktober 2024 , telah berdampak pada terpangkasnya biaya penanganan kargo, biaya logistic, hingga biaya pengapalan karena berkurangnya waktu pergerakan barang/layanan kapal / dan layanan barang.

Capaian Aksi Reformasi Tata Kelola Pelabuhan per Oktober 2024