Lagi, Stranas PK dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Bersinergi

Lagi, Stranas PK dan Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Bersinergi

Jumat pagi (20/1), Stranas PK melakukan diskusi awal dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk membahas rencana aksi pencegahan korupsi yang akan menggandeng Kementerian PUPR di 2023-2024. Koordinator Harian Stranas PK, Niken Ariati yang hadir bersama dengan tiga orang tenaga ahli Stranas PK bertemu dengan staf khusus Menteri PUPR, Binsar Simanjuntak beserta timnya.

Dalam diskusi tersebut, Niken Ariati dan tim memaparkan tiga buah aksi yang akan diampu oleh Kementerian PUPR dalam rencana aksi pencegahan korupsi 2023–2024. Di dalam rencana tersebut terdapat dua aksi yang sudah dijalankan pada periode 2021-2022 lalu, yaitu:
1. Pemanfaatan Data Beneficial Ownership (BO), dan
2. Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ).

Pada periode 2021 -2022, Kementerian PUPR memperoleh apresiasi dari Stranas PK atas kontribusinya dalam pelaksanaan aksi implementasi pengadaan barang dan jasa elektronik, khususnya dalam hal implementasi katalog sektoral konstruksi.

Untuk tahun 2023 -2024, Stranas PK menekankan pentingnya membangun sistem audit terutama di e-purchasing, digitalisasi Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN), dan dimasukkannya teknologi di sektor konstruksi untuk memperbaiki e-katalog.

Satu aksi yang merupakan aksi PK yang baru adalah aksi Penataan Asset Pusat, yang akan melibatkan Kementerian PUPR dalam pelaksanaannya pada periode 2023 -2024. Stranas PK mengharapkan agar dengan aksi ini terjadi penguatan sistem basis data asset PUPR, peningkatan sertifikasi asset negara, dan optimalisasi pemanfaatan asset.