Lapor! Ini Hasil Implementasi Aksi Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2021-2022

Lapor! Ini Hasil Implementasi Aksi Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2021-2022

13 Juni 2023

Berdasarkan data dari toko daring LKPP, pihak Ditjen Pajak melakukan kajian dan ditemukan bahwa pelaku usaha dengan nilai transaksi terbesar ternyata tidak termasuk dalam data pelaku usaha dengan setoran pajak terbesar. Ditjen Pajak juga mengutarakan kesulitannya untuk berkoordinasi dengan sejumlah kementerian/lembaga terkait diantaranya LKPP, Kemendagri dan KemenkopUKM.

Salah satu aksi pencegahan korupsi yang didorong Stranas PK Tahun 2021-2022 adalah aksi pengadaan barang/jasa dan pembayaran berbasis elektronik. Seperti kita ketahui bersama, kasus korupsi tertinggi yang ditangani KPK diduduki oleh kasus korupsi pengadaan barang/jasa. Melalui mekanisme pengadaan barang/jasa dan pembayaran secara digital diharapkan dapat meminimalisir potensi korupsi.

Salah satu capaian aksi tersebut adalah penetapan regulasi tentang pembayaran elektronik (e-payment) untuk belanja online. Dan dengan terbitnya sejumlah regulasi mulai dari PMK 97/2021, PMK 58/2022, PMK 59/2022, Permendagri 27/2021, Permendagri 56/2021 dan Permendagri 79/2022 maka Stranas PK menyatakan bahwa target tersebut sudah tercapai.

Setahun pasca diterbitkannya, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Ditjen Pajak Kemenkeu) melaporkan sejumlah dampak dan hasil implementasi PMK 58/2022 sebagai salah satu target aksi pengadaan barang/jasa dan pembayaran berbasis elektronik tahun 2021-2022. Pada Senin pagi (12/06), tenaga ahli Stranas PK Fridolin Berek berdiskusi dengan Kasubdit Peraturan PPN Perdagangan, Jasa dan Pajak Tidak Langsung Lainnya Ditjen Pajak, Bonarsius Sipayung beserta jajarannya terkait implementasi PMK 58/2022 di kantor Ditjen Pajak Jakarta.

Bonar menyampaikan bahwa pelaku usaha yang sudah tergabung dalam Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah saat ini sudah mencapai 124, tapi yang datanya sudah terintegrasi dengan Ditjen Pajak baru tercatat sebanyak 31 pelaku usaha. Selain itu, penerimaan pajak sampai dengan April 2023 atas mekanisme pengadaan barang/jasa secara elektronik tercatat mencapai sekitar 625 milyar.

Namun, berdasarkan data dari toko daring LKPP, pihak Ditjen Pajak melakukan kajian dan ditemukan bahwa pelaku usaha dengan nilai transaksi terbesar ternyata tidak termasuk dalam data pelaku usaha dengan setoran pajak terbesar. Ditjen Pajak juga mengutarakan kesulitannya untuk berkoordinasi dengan sejumlah kementerian/lembaga terkait diantaranya LKPP, Kemendagri dan KemenkopUKM.

Hasil implementasi PMK 58/2022 sebagai salah satu target capaian dalam aksi pencegahan korupsi 2021-2022 termasuk kendalanya akan disampaikan oleh Ditjen Pajak Kemenkeu kepada Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK selaku Koordinator Pelaksana Stranas PK, Pahala Nainggolan.

Tenaga ahli Stranas PK, Fridolin menyatakan bahwa untuk menyikapi kesulitan dan kendala tersebut, maka perlu dilakukan dan akan difasilitasi rapat koordinasi bersama antara Ditjen Pajak dengan LKPP, Kemendagri dan KemenkopUKM.