Laporan Khusus Penelusuran TUKS dan TERSUS: Wilayah Kerja Pelabuhan Trisakti Banjarmasin

Laporan Khusus Penelusuran TUKS dan TERSUS:

Wilayah Kerja Pelabuhan Trisakti Banjarmasin

Tak Sekedar keriuhan Pasar Terapung

5 Juni 2023

Temuannya ternyata kapal yang membawa komoditas batubara memang lolos dari pengawasan karena sistem STS (Ship to Ship). Kurangnya SDM dan infrastruktur menjadi alasan sehingga STS tidak bisa diawasi secara penuh. Tak ada pengawasan, kapal pun keluar masuk. Berdasarkan perhitungan BPK, potential loss dr kapal bermuatan batubara yang lalu lalang tanpa masuk ke sistem pencatatan di pelabuhan Banjarmasin berjumlah 903 M per tahun.

Kalimantan Selatan, wilayah yang memiliki sistem sungai yang mengalir dari daerah pedalaman ke lautan, suatu keistimewaan yang membawa pengaruh terhadap perkembangan sosial dan ekonomi warganya. Lalu lalang kapal menjajakan hasil bumi dan makanan khas Banjar yang dikenal dengan pasar apung, itu amat biasa. Yang tak biasa adalah lalu lalang kapal pengangkut sumber daya alam batubara.

Dibandingkan dengan provinsi lainnya di Pulau Kalimantan, wilayah Kalimantan Selatan boleh saja paling kecil, Namun kandungan batubaranya adalah yang terbesar. Dikutip dari berbagai sumber, selain perusahaan–perusahaan besar dari Jakarta dan modal asing, pengusaha setempat pun menjadi pemain besar batubara di Kalimantan Selatan.

Masing-masing perusahaan memproduksi batubara yang besar hingga memiliki pelabuhan khusus untuk mengapalkan batubara ke wilayah Indonesia seperti Pulau Jawa maupun untuk diekspor ke luar negri. Masih dikutip dari berbagai media dan laman resmi perusahaan, batu bara diangkut menuju Terminal Khusus (TERSUS) atau ke Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) milik perusahaan. TERSUS dan TUKS di Kalimantan Selatan sebagian besar berada di sepanjang perairan sungai yang menghubungkan ke laut lepas untuk mengirimkan komoditas ke berbagai daerah dan negara lain, dari kapal di perairan sungai menuju kapal untuk berlayar di laut, atau dalam istilah lain: STS (Ship to Ship) atau dari kapal ke kapal. Lalu lalang kapal pengangkut batubara ini tidak tercatat. Kalaupun ada catatan, itu dilakukan secara manual dan tidak masuk ke sistem yang ada.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan, TERSUS atau Terminal Khusus adalah terminal yang terletak di luar lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat yang berfungsi untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya. Sementara TUKS atau Terminal untuk Kepentingan Sendiri merupakan terminal yang terletak di dalam daerah lingkup perusahaan atau di area lingkup kerja. TUKS digunakan untuk menunjang semua kegiatan usaha pokok yang ada di perusahaan tersebut, baik untuk kebutuhan perusahaan maupun untuk kegiatan ekspor dan impor serta men-supply barang ke tempat lain. Seharusnya, kapal yang lalu lalang di TUKS dan Tersus tercatat karena merupakan salah satu sumber Pemasukan Negara Bukan Pajak (PNBP) di kawasan pelabuhan.

Sejak aksi pelabuhan Stranas PK bergulir 2021 lalu, implementasi NLE atau National Logistic Ecosystem merupakan salah satu output aksi yang diterapkan di 14 pelabuhan yang menjadi contoh. Salah satu indikator output ini adalah Single Submission Pengangkut, pada proses integrasinya ada sistem penting yaitu Inaportnet. Inaportnet adalah sistem layanan tunggal secara elektronik berbasis internet/web untuk mengintegrasikan sistem informasi kepelabuhanan yang standard dalam melayani kapal dan barang secara fisik dari seluruh instansi dan pemangku kepentingan di pelabuhan. Seperti diketahui, ada sekitar 18 stakeholders terlibat dalam pelayanan pelabuhan. Tidak terintegrasinya sistem dari masing-masing stakeholder menjadikan celah pungli yang berakibat pada inefisiensi dan mahalnya layanan pelabuhan, selain potential loss PNBP.

Pelabuhan Trisakti Banjarmasin menjadi salah satu pelabuhan pantauan aksi PK 2023-2024 bersama 260 pelabuhan lainnya di Indonesia. Tim Stranas PK bersama kementerian terkait (Kementerian Koordinator Perekonomian, Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi, Kementerian Perhubungan, Kementerian Keuangan dalam hal ini lembaga National Single Window) mengunjungi Pelabuhan Trisakti di akhir Mei 2023 selama 4 hari.

Waduh, Kapal Lalu Lalang di Depan Mata! Potential Lost PNBP Hampir 1 Triliun!

Hari Pertama :
Tim Stranas PK mendatangi Kantor Syahbandar dan Otorita Pelabuhan sebagai “ketua kelas” dalam operasional pelabuhan. Tim selain bertemu dengan kepala KSOP, juga bertemu dengan stakeholder pelabuhan guna memastikan implementasi NLE. Temuannya ternyata kapal yang membawa komoditas batubara memang lolos dari pengawasan karena sistem STS (Ship to Ship). Kurangnya SDM dan infrastruktur menjadi alasan sehingga STS tidak bisa diawasi secara penuh. Tak ada pengawasan, kapal pun keluar masuk. Berdasarkan perhitungan BPK, potential loss dari kapal bermuatan batubara yang lalu lalang tanpa masuk ke sistem pencatatan di pelabuhan Banjarmasin berjumlah 903 M per tahun.

Lokasi TUKS dan TERSUS yang sebagian besar berada di pedalaman dan susah sinyal dijadikan salah satu alasan tidak masuk ke sistem Inaportnet. Di wilayah pelabuhan Trisakti, saat ini terdapat 46 TUKS TERSUS, dan di antaranya hanya 5 TERSUS dan 1 TUKS yang baru melakukan pemberitahuan melakukan kegiatan Usaha PMKU.

PMKU merupakan singkatan dari Pemberitahuan Melakukan Kegiatan Usaha. Perusahaan yang ingin melakukan kegiatan usaha angkutan barang dan truk di pelabuhan wajib melakukan pendaftaran Pemberitahuan Melakukan Kegiatan Usaha (PMKU). Dikutip dari laman resmi Kementerian Perhubungan, dasar hukum PMKU adalah sebagai berikut :

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pelayaran;
Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan;
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan;
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Maritim;
Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perijinan Perusahaan Terintergrasi secara Elektronik;
Peraturan Menteri Nomor 34 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otortitas Pelabuhan Utama;
Peraturan Menteri Nomor 146 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Jasa Pengurusan Transportasi;
Peraturan Menteri Nomor 74 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut;
Peraturan Menteri Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Keagenan Kapal;
Peraturan Menteri Nomor 83 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Depo Peti Kemas;
Peraturan Menteri Nomor 152 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Bongkar Muat Barang dari dan ke Kapal;
Peraturan Menteri Nomor 89 Tahun 2018 tentang Norma,Standar, Prosedur dan Kriteria Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik sektor Perhubungan Laut.

PMKU bertujuan untuk mempermudah para pelaku usaha untuk melakukan kegiatan usaha di pelabuhan. Dengan begitu, pengguna jasa pelabuhan tidak perlu harus jauh-jauh datang ke pelabuhan, karena pendaftaran dapat dilakukan secara online. Simak temuan Tim Stranas PK di TUKS dan TERSUS di wilayah kerja Pelabuhan Trisakti dalam laporan selanjutnya.