Lokakarya Pencegahan Konflik Kepentingan di Sektor Publik Perkuat Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas

Lokakarya Pencegahan Konflik Kepentingan di Sektor Publik

Perkuat Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas

3 Juni 2025

Jakarta, 3 Juni 2025 – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) dengan dukungan dana dari Kerajaan Norwegia, menyelenggarakan Lokakarya Pencegahan Konflik Kepentingan di Sektor Publik. Kegiatan ini merupakan bagian dari strategi pemberantasan korupsi KPK, khususnya melalui pendekatan pencegahan dan pendidikan, serta menjadi dalah satu aksi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (STRANAS PK) terkait Penguatan Pengelolaan Konflik Kepentingan (COI).

Lokakarya yang menargetkan Inspektorat Jenderal Kementerian dan Lembaga seluruh Indonesia ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman dan pencegahan konflik kepentingan dalam sektor publik. Kegiatan ini juga menjadi langkah penting untuk memperkuat tata kelola pemerintah yang beretika, mendorong dialog, dan kolaborasi antar pihak untuk membangun kapasitas, berbagi pengetahuan, serta mengembangkan strategi konkrit penegakan integritas di seluruh instansi publik di Indonesia.

Dalam pembukaannya, Pimpinan KPK menegaskan pentingnya upaya pencegahan konflik kepentingan melalui pendekatan Trisula yakni Pendidikan, Pencegahan dan Penindakan. "Dengan strategi pencegahan dan pendidikan, KPK berupaya untuk dapat menjadi center of excellent dalam upaya memberantas korupsi dari akarnya yaitu melalui pengendalian konflik kepentingan khususnya pada sektor publik," ujar Ibnu Basuki Widodo. Pengendalian dan pencegahan terhadap konflik kepentingan ini menjadi sebuah urgensi yang harus dilakukan, terlebih jika melibatkan pejabat publik, karena keberpihakan dan profesionalisme pejabat publik ini menjadi komponen yang penting untuk menjaga integritas dalam administrasi publik.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) dalam keynote speech-nya menyampaikan, "Peraturan Menteri PAN-RB No. 17 Tahun 2024 tentang Manajemen Konflik Kepentingan tidak ada maknanya tanpa diikuti pemahaman oleh ASN, “Setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) harus menjaga kompas integritas, untuk membangun kepercayaan publik yang merupakan aset berharga.", tegas Rini Widyantini.

Lokakarya ini terselenggara atas kolaborasi KPK dan UNODC, di mana UNODC menyediakan bantuan teknis untuk perluasan dan penguatan konflik kepentingan sebagai bagian darui upaya pencegahan korupsi. Dalam bantuan teknis ini tercakup diseminasi Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 17 Tahun 2024 tentang Manajemen Konflik Kepentingan. KPK melalui Direktorat Monitoring, ACLC dan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (STRANAS PK) bertindak sebagai pelaksana program. Tim Monitoring KPK berperan penting terutama dalam pembahasan regulasi dan implementasi pengelolaan konflik kepentingan di internal KPK. Tim ACLC, menjadi pelaksana utama Lokakarya hari ini. Sementara STRANAS PK sendiri secara terpisah menargetkan 13 Kementerian, Sekretariat MPR, Sekretariat DPR, dan Mahkamah Agung untuk memperbaiki manajemen pengelolaan konflik kepentingan.

Tenaga Ahli STRANAS PK, Frida Rustiani dan Rizki S Assegaf, bertindak sebagai koordinator dalam dua sesi diskusi yang mengupas tuntas berbagai aspek pencegahan konflik kepentingan. Lokakarya ini akan membahas topik-topik krusial seperti praktik baik dalam tata kelola pemerintahan, kerangka regulasi baik di Indonesia maupun dalam lingkup internasional (bagian dari agenda UNCAC dan OECD), pengaturan kelembagaan untuk penegakan hukum, mekanisme sanksi, kode etik, serta perangkat praktis untuk mengidentifikasi dan mengelola konflik kepentingan.

Diharapkan, setelah mengikuti lokakarya ini, para peserta akan dibekali dengan pengetahuan dan alat untuk mengatasi masalah konflik kepentingan dengan lebih baik di dalam institusi mereka masing-masing, serta menumbuhkan budaya tata kelola pemerintahan yang beretika. Acara Lokakarya Pencegahan Konflik Kepentingan di Sektor Publik ini digelar selama 2 hari, yaitu pada Selasa, 3 Juni 2025, dan Rabu, 4 Juni 2025.