Masa Depan Logistik Indonesia Timur

24 Februari 2024

Salah satu aksi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, STRANAS PK, mendapat perhatian Presiden. Kamis pagi, Presiden meresmikan Makassar New Port yang merupakan salah satu dari 46 pelabuhan utama yang menjadi sasaran aksi Reformasi Tata Kelola Pelabuhan. Stranas PK mendorong digitaliasi layanan pelabuhan untuk mendorong efisiensi dan efektivitas layanan pelabuhan guna mendorong salah satunya kemudahan investasi di Indonesia.

Aksi Reformasi Tata Kelola Pelabuhan , masuk dalam fokus 1 (Perizinan dan Tata Niaga). Sejak periode aksi 2021-2022, Stranas PK mendorong digitalisasi dan integrasi sistem dari setidaknya 18 kementerian / lembaga yang terlibat dalam layanan pelabuhan. Pasalnya, sistem dari kementerian dan lembaga yang beroperasi dalam layanan pelabuhan tidak terintegrasi yang menyebabkan pelayanan tidak efisien karena sistem yang terpisah dan tentunya membuka peluang pungli yang berujung pada tingginya biaya layanan pelabuhan. Dengan digitalisasi , Stranas mendorong terintegrasinya sistem dari masing-masing kementerian dan lembaga pemberi layanan. Dengan demikian setiap pengguna jasa kepelabuhanan ditargetkan hanya membayar sekali saja (one single billing) untuk mendapatkan jasa pelabuhan termasuk labuh dan sandar, bongkar muat, karantina, imigrasi, trucking dan sebagainya. Digitalisasi membuat transparan biaya yang harus dikeluarkan oleh pengguna jasa dan tentu berkurangnya waktu layanan.

Periode aksi 2021-2022, dari digitalisasi di 14 pelabuhan piloting , telah membantu memangkas waktu dan biaya layanan di 14 Kawasan Pelabuhan utama di Indonesia untuk menurunkan biaya logistik sekaligus menghapus pungutan liar (pungli). Cargo stay dan port stay yang berkurang telah menjadikan performa pelabuhan di Indonesia masuk 20 besar terbaik di dunia versi UNCTAD 2022 lalu.

Sementara hingga akhir 2023, jumlah pelabuhan utama yang telah terdigitalisasi meningkat hingga hampir 20 kali lipat dibanding periode sebelumnya, yaitu hampir 270 pelabuhan telah terdigitalisasi. Tak hanya pelabuhan utama, namun lebih dari 1800 Terminal Khusus / Tersus dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri / TUKS juga telah terdigitalisasi.

Digitalisasi layanan pelabuhan merupakan satu dari 4 output aksi Pelabuhan. Output kedua ini menekankan implementasi National Logistic Ecosystem NLE dalam layanan pelabuhan. NLE adalah program terobosoan pemerintah untuk memastikan kelancaran pergerakan arus barang ekspor dan impor, maupun pergerakan arus barang domestik baik antar daerah dalam satu pulau , maupun antar pulau. Penataan NLE diatur dalam instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2020 tentang penataan Ekosistem Logistik nasional.

Beberapa waktu sebelum kunjungan Presiden ke Makassar New Port, Tim STRANAS PK telah melakukan evaluasi NLE di pelabuhan yang merupakan masa depan logistik Indonesia Timur ini.

Terdapat 8 indikator NLE yang menjadi acuan STRANAS PK dalam mengevaluasi performa pelabuhan yang menjadi sasaran aksi. Kedelapan indicator tersebut adalah SSm Pengangut, SSm QC, DO Online, SP2 Onlime, gate system, STID, SIPT , dan single blling. Dari hasil evaluasi STRANAS, Makassar New Port higga awal 2024 memiliki rapor hijau. Dari 46 Pelabuhan utama yang menjadi focus STRANAS PK, 5 pelabuhan memiliki rapor hijau, 29 pelabuhan kuning dan 12 pelabuhan berapor merah.

Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) diberi mandat oleh Peraturan Presiden Nomor 54/2018 yang memuat fokus dan sasaran sehingga pencegahan korupsi dapat dilaksanakan dengan lebih terfokus, terukur dan berdampak. Saat ini pelaksanaan aksinya telah memasuki periode kedua. Terdapat total 163 instansi pelaksana aksi yang terdiri dari 61 Kementerian/Lembaga (K/L/D) dan 102 Pemerintah Daerah (Pemda) yang diberi mandat melaksanakan 3 Fokus seperti diamanatkan dalam Perpres 54 Tahun 2018 (Perizinan dan Tata Niaga, Keuangan Negara, Penegakan Hukum dan Reformasi Birokrasi) kedalam 15 Aksi Pencegahan Korupsi / Aksi PK 2023 – 2024.