Mau Jalan Mulus? SIPD RI Butuh Dukungan Lintas Kementerian dan Pemerintah Daerah

Mau Jalan Mulus? SIPD RI Butuh Dukungan Lintas Kementerian dan Pemerintah Daerah

16 Mei 2023

“Kami murni menggunakan SIPD sejak tahun 2021 meski terbata-bata karena harus belajar sendiri. Aplikasi lokal kita hentikan total. Untuk perencanaan dan penganggaran bisa kita ikuti namun ketika masuk ke modul penatausahaan dan akuntasi pelaporan, makin ruwet. Memang ada manual penggunaan aplikasi SIPD, tapi selama ini kami otodidak mempelajari sistem ini. Kita sangat membutuhkan sosialisasi dan bimtek terkait aplikasi ini,” jelas perwakilan Bappeda Bangkalan.

Semangat daerah untuk mengimplementasikan Sistem Informasi Pemeritah Daerah (SIPD) oleh pemerintah kota/kabupaten di Jawa Timur patut diacungi jempol. “Kami apresiasi komitmen dan semangat daerah dalam penggunaan aplikasi SIPD RI. Oleh karena itu, kami bermaksud melihat kondisi implementasi di lapangan sekaligus mendapatkan tanggapan dan masukan Pemerintah Daerah untuk perbaikan dan penyempurnaan aplikasi SIPD RI,” jelas Tenaga Ahli Stranas PK, Fridolin Berek dalam kunjungan ke Surabaya, Jawa Timur, Selasa (15/5/2023) pagi. Meski masih ada perbaikan yang harus terus-menerus dilakukan, pada akhir tahun lalu dilakukan soft launching SIPD RI dan ditargetkan pada tahun ini akan segera dilakukan Grand Launching, sehingga pada tahun 2024 yang akan datang, seluruh Pemerintah Daerah hanya akan menggunakan SIPD RI untuk seluruh tahapan proses, mulai dari perencanaan pembangunan, perencanaan anggaran, penatausahaan dan pengelolaan keuangan hingga pelaporan kinerja.

Menanggapi penjelasan Stranas PK, perwakilan Pemda Kabupaten/Kota yang diundang dalam pertemuan di Kantor Bappeda Jawa Timur ini menyatakan bahwa mereka sesungguhnya mendukung penggunaan satu sistem informasi yang terintegrasi ini. “Kami murni menggunakan SIPD sejak tahun 2021 meski terbata-bata karena harus belajar sendiri. Aplikasi lokal kita hentikan total. Untuk perencanaan dan penganggaran bisa kita ikuti namun ketika masuk ke modul penatausahaan dan akuntasi pelaporan, makin ruwet. Memang ada manual penggunaan aplikasi SIPD, tapi selama ini kami otodidak mempelajari sistem ini. Kita sangat membutuhkan sosialisasi dan bimtek terkait aplikasi ini,” jelas perwakilan Bappeda Bangkalan.

Senada dengan Pemkab Bangkalan, Kepala Bappeda Kota Surabaya mengatakan bahwa meski Pemkot Surabaya sudah memiliki aplikasi GRMS yang sudah mengintegrasikan proses penggajian, Pemkot Surabaya berkomitmen untuk menggunakan SIPD. Hal yang masih dikhawatirkan dari penerapan SIPD RI ke depan adalah stabilitas aplikasi, karena aplikasi ini akan digunakan secara serentak oleh lebih dari 540 Pemda di Indonesia.

Melengkapi tanggapan Kepala Bappeda Kota Surabaya, Bappeda Provinsi Jawa Timur mengatakan bahwa untuk tahap perencanaan juga masih ada yang perlu disempurnakan, “Data hasil Musrenbang belum bisa digunakan langsung ke tahap berikutnya. Masih harus diproses di luar, tetapi saat input ulang, mengenai mana yang diakomodir dan mana yang tidak diakomodir, kami tidak paham,” tambah Kepala Bidang Perencanaan Pemprov Jatim. Lebih lanjut, terkait kemampuan infrastruktur jaringan, Pemprov Jawa Timur mempertanyakan apakah Pemprov Jatim dapat menyediakan server sendiri untuk kelancaran penggunaan SIPD RI.

Terkait penyediaan server sendiri, tenaga ahli Stranas PK, Fridolin Berek mengatakan bahwa hal ini perlu disampaikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai kementerian yang bertanggungjawab dalam pengembangan kebijakan pada domain teknologi dan aplikasi.

Frido juga menambahkan bahwa berbagai keluhan Pemda terkait permasalahan implementasi SIPD telah dicatat oleh Stranas PK sejak tahun 2021 lalu dan Stranas PK terus menggelar serangkaian pertemuan dengan kementerian terkait untuk penyempurnaan SIPD. Terkait kendala anggaran misalnya, disampaikan bahwa Stranas PK terus memfasilitasi pertemuan Kementerian Dalam Negeri dengan Dirjen Anggaran, Kementerian Keuangan dalam rangka memastikan penambahan anggaran untuk penyempurnaan aplikasi SIPD RI maupun penguatan Satuan Kerja Pengelola SIPD RI. “Saat ini, Kemendagri telah mulai melakukan proses pembentukan Satuan Kerja Pengelola SIPR DI. Harapannya, melalui Satker khusus ini, sosialisasi, bimtek, pelatihan, dan pendampingan bagi Pemerintah Daerah bisa lebih efektif," tambah Frido.

Sementara itu, terkait data kemiskinan untuk aksi ke-6 Stranas, peserta juga menanyakan data kemiskinan mana yang dipakai, mengingat saat ini ada 3 data kemiskinan, yaitu DTKS dari Kementerian Sosial, dari data dukcapil, dan dari data dari BKKBN. “Perlu proses sinkronisasi data kemiskinan ekstrem, termasuk proses bisnis pendataan dan penetapan,” tambah perwakilan Bappeda Bangkalan. “Sebaiknya data kemiskinan yang digunakan satu saja,” tambah perwakilan Bappeda Sidoarjo.

Mengenai masalah data kemiskinan ekstrem ini, Stranas PK menyampaikan bahwa telah dilakukan beberapa kali pertemuan koordinasi yang melibatkan Kementerian/Lembaga terkait. “Stranas PK telah meminta kepada Kemenko PMK yang secara khusus ditugaskan oleh Presiden dalam Inpres 4/2022 membentuk Satgas Data Kemiskinan Ekstrim agar memastikan penyediaan data yang valid, sehingga tidak menyulitkan pemanfaatannya oleh Kementerian/Lembaga maupun Pemerintah Daerah,” terang Frido.

Masih berkenaan dengan Kemiskinan, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi Jawa Timur secara tegas menyatakan agar jangan terlalu banyak dokumen yang dimintakan oleh Kementerian/Lembaga kepada Pemda. “Saat ini ada lagi Reformasi Birokrasi Tematik yang dimnta Kemempan RB. Untuk tema Kemiskinan diminta lagi membuat lagi road map dan rencana aksi terkait pengentasan kemiskinan padahal sudah ada pedoman dari Kemendagri. Mengapa Kementerian PAN/RB tidak tidak berkoordinasi saja dengan Kemendagri dan Bappenas misalnya, sehingga tidak terlalu banyak dokumen lagi yang harus kami buat. Kenapa daerah terus yang ditanya, padahal kami di daerah ini sudah direpotkan dengan banyaknya aplikasi yang harus kami input,” tegas anggota TKPK Prov Jatim.

Menutup pertemuan ini, Koordinator Harian Stranas PK, Niken Ariati, menyampaikan bahwa keputusan Stranas PK untuk terus mengawal penerapan SIPD bukan tanpa alasan. “Pertama, kita ingin agar ada integrasi perencanaan penganggaran dari tingkat desa sampai pusat. Khusus di tingkat daerah, setelah kita mempertemukan Kemendagri dan BPKP pada tahun 2022 lalu, akhirnya dengan bantuan assessment dari Pusilkom UI, kita akhirnya memutuskan untuk mengawal penyiapan hingga penetapan SIPD menjadi aplikasi umum dan penerapannya. Ini agar sejalan dengan prinsip-prinsip SPBE bahwasanya suatu proses bisnis harus dikembangkan oleh Kementerian/Lembaga yang memang memiliki tusi di bidang itu. Tusi BPKP lebih kepada pengawasan, karena itu kita meminta agar BPKP lebih memperkuat aplikasi pengawasan, bukan aplikasi yang keluar dari kewenangan. Selanjutnya, karena sudah soft launching pada tanggal 10 Desember 2022 lalu, maka terus-menerus dikawal agar memenuhi standar-standar SPBE, baik standar proses bisnis dan data, standar aplikasi dan teknologi maupun standar keamanan. Alasan lain, adalah dengan penerapan satu aplikasi umum yang sama di seluruh daerah, kita bisa mendapatkan data dan informasi yang sama secara serta-merta dalam waktu yang cepat. Misalnya, jika presiden ingin melihat berapa total anggaran untuk pembangunan jembatan di seluruh wilayah Indonesia, bisa secara cepat ditelusuri di aplikasi SIPD RI karena kodefikasinya sama di seluruh daerah,” tegas Niken Ariati.