Mendorong Transparansi Pelayanan Kesehatan: Stranas PK Kawal Implementasi RME Berbasis NIK di Magelang dan Yogyakarta

Mendorong Transparansi Pelayanan Kesehatan: Stranas PK Kawal Implementasi RME Berbasis NIK di Magelang dan Yogyakarta

25 Juni 2025

Magelang & Yogyakarta, 25–26 Juni 2025 – Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) terus memperkuat komitmennya dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas layanan publik, termasuk di sektor kesehatan. Salah satu inisiatif prioritas Stranas PK saat ini adalah implementasi Rekam Medis Elektronik (RME) berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) untuk proses verifikasi klaim Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) oleh BPJS Kesehatan.

Sebagai bagian dari Aksi Pencegahan Korupsi 2025–2026, Tim Stranas PK melakukan kunjungan lapangan ke dua rumah sakit rujukan di Jawa Tengah dan DIY: RSUD Tidar Kota Magelang (25 Juni) dan RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta (26 Juni). Kunjungan ini bertujuan untuk melihat secara langsung progres implementasi RME, proses integrasi data dengan sistem verifikasi BPJS, serta mengidentifikasi tantangan dan peluang penguatan sistem ke depan.

Kegiatan ini dipimpin oleh Koordinator Harian Stranas PK, Sari Angraeni, bersama tenaga ahli Stranas PK, Fridolin Berek dan Faisal Surya. Stranas PK turut memfasilitasi diskusi teknis dan strategis dengan rumah sakit, BPJS Kesehatan, dan Dinas Kesehatan Provinsi DIY, serta menggali pembelajaran dari praktik baik maupun hambatan yang ditemukan di lapangan.

Mendorong Identifikasi Pasien yang Akurat

Dalam presentasinya, Direktur RSUD Tidar Magelang, dr. Junaedi Wibawa, menjelaskan bahwa rumah sakitnya telah menerapkan SIMRS Techno Medic yang terintegrasi dengan SATU SEHAT sejak awal 2024. RME di RSUD Tidar menggunakan NIK sebagai elemen wajib dalam pendaftaran pasien, yang diintegrasikan dengan biometrik seperti sidik jari (fingerprint) dan pengenalan wajah (face recognition). Langkah ini tidak hanya meningkatkan akurasi identifikasi pasien, tetapi juga menjadi kunci untuk menghindari klaim ganda dan phantom billing.

Meski demikian, tantangan masih dihadapi, terutama terkait pasien gawat darurat yang belum memiliki identitas lengkap, serta kebutuhan standardisasi sistem informasi rumah sakit (SIM RS) di berbagai faskes. Belum semua pasien memiliki satu NIK dan satu nomor rekam medis yang valid, yang sering kali disebabkan oleh perbedaan data atau integrasi SIMRS lama.

BPJS: Dari Dummy ke Data Nyata

Diskusi dengan BPJS Kesehatan Wilayah Yogyakarta menggarisbawahi bahwa proses klaim JKN saat ini sebagian besar masih menggunakan data dummy, meskipun uji coba berbasis data riil telah dimulai di beberapa rumah sakit, termasuk RS Muhammadiyah Solo. BPJS juga tengah mengembangkan pemanfaatan fingerprint dan face recognition sebagai bagian dari verifikasi berbasis biometrik.

Namun, belum semua rumah sakit siap mengadopsi RME sepenuhnya. Beragamnya vendor dan perbedaan struktur SIM RS antar rumah sakit menjadi kendala utama dalam integrasi dengan platform nasional seperti SATU SEHAT. Standarisasi dan penguatan kapasitas SDM di rumah sakit, terutama tenaga coder dan verifikator, menjadi kebutuhan mendesak.

Peran Dinas Kesehatan DIY: Dari Pembinaan ke Pembiayaan

Dalam dialog dengan Dinas Kesehatan Provinsi DIY, Kadinkes drg. Pembayun menyampaikan bahwa meskipun RSUD di DIY telah mulai menerapkan RME sesuai Permenkes No. 24/2022, masih terdapat hambatan signifikan di RS tipe C dan D. Salah satu kendala utama adalah biaya besar untuk bridging ke SATU SEHAT, bahkan bisa mencapai Rp300 juta per rumah sakit.

Dinas Kesehatan Provinsi saat ini membentuk Tim Pertimbangan Klinis (TPK) untuk menangani sengketa klaim JKN dan secara berkala memberi umpan balik ke Dinkes Kabupaten/Kota. Namun, dukungan anggaran dan kebijakan dari pusat dinilai masih belum optimal, termasuk perlindungan terhadap data pasien yang dikelola oleh vendor pihak ketiga.

Dari Temuan Fraud Menuju Sistem yang Terintegrasi

Latar belakang aksi ini tak lepas dari temuan fraud sebesar Rp34 miliar yang terjadi pada 2024 di tiga rumah sakit, mencakup praktik klaim fiktif dan manipulasi diagnosis. Untuk itu, integrasi RME dengan NIK diyakini sebagai salah satu solusi strategis guna mencegah penyimpangan, sekaligus mendorong efisiensi dan keadilan dalam pelayanan JKN.

Stranas PK mencatat bahwa koordinasi lintas institusi, dari Kemenkes, BPJS, hingga Dinas Kesehatan daerah, merupakan elemen penting dalam mendorong reformasi ini. Perlu adanya supervisi aktif atas kesiapan SIM RS di seluruh faskes dan konsolidasi regulasi untuk mempercepat transisi dari sistem manual ke elektronik.

Melalui aksi ini, Stranas PK ingin menegaskan bahwa upaya pencegahan korupsi tak hanya berkutat pada penindakan, tetapi juga melalui reformasi tata kelola dengan data yang akurat, sistem yang terintegrasi, dan pemanfaatan teknologi informasi secara cerdas. Kolaborasi semua pihak menjadi kunci agar pelayanan kesehatan publik benar-benar transparan, tepat sasaran, dan bebas dari praktik korup.