Menelusuri Status Rumah Negara di Lingkungan Universitas Hasanuddin

Menelusuri Status Rumah Negara di Lingkungan Universitas Hasanuddin

16 Mei 2023

Mulai periode tahun 2023-2024, Stranas PK mendorong aksi penataan aset (tetap) negara sebagai aksi pencegahan korupsi. Berdasarkan hasil audit BPK, hingga akhir 2021 nilai aset negara yang tercatat mencapai Rp5.947 triliun. Namun, realitanya masih ditemui sejumlah permasalahan terkait pemeliharaan aset negara, mulai dari aset negara yang dikuasai pihak lain, aset yang tidak memiliki bukti kepemilikan yang memadai, aset yang kondisinya rusak sebelum masa manfaatnya habis, aset yang statusnya menganggur dan belum dimanfaatkan, dan sejumlah permasalahan lainnya yang tentunya menimbulkan potensi kerugian negara.

Bicara mengenai permasalahan tanah sebagai aset negara ibarat mencari jarum di dalam tumpukan jerami. Adapun beberapa permasalahan tanah negara yang dapat kita klasifikasikan diantaranya adalah sebagai berikut:

Tanah negara yang telah tercatat sebagai aset tetap dalam laporan keuangan pemerintah, namun tidak memiliki bukti kepemilikan yang memadai.
Tanah negara yang diperoleh penjajah di masa lalu yang ternyata dikuasai secara tanpa hak oleh masyarakat.
Tanah negara yang bersertifikat, namun dikuasai secara fisik oleh masyarakat yang juga memiliki sertifikat atas tanah tersebut.
Tanah negara yang dicatat ganda sebagai aset tetap oleh sesama instansi Kementerian/Lembaga, pemerintah daerah dan badan usaha milik negara/daerah.
Tanah negara yang telah bersertifikat dan dikuasai oleh pemerintah tetapi diklaim masyarakat sebagai tanah adat.

Pada 15-16 Mei 2023, tim Stranas PK dipimpin oleh Koordinator Harian Zil Irvan Rusli bersama tenaga ahli M. Zainal Abidin melakukan diskusi dan kunjungan lapangan terhadap aset rumah dinas di lingkup Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar. Selain, berdiskusi dengan rektor Unhas Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc., beserta jajarannya tim Stranas juga membahas permasalahan terkait dengan Kepala Kantor Wilayah BPN Sulawesi Selatan Tri Wibisono dan Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Makassar Marliana serta tim dari Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi.

Berdasarkan hasil identifikasi dan pendataan oleh pihak Univ. Hasanuddin, ditemukan bahwa sejumlah rumah dinas statusnya saat ini sebagian besar telah beralih kepemilikan kepada pihak ketiga maupun diwariskan kepada anak cucu dosen Unhas. Serta hampir sebagian besar telah memiliki sertifikat kepemilikan. Selain itu, ditemukan juga potensi sengketa atas kepemilikan aset berupa rumah dinas rektor Unhas (rumah negara golongan 1) yang telah dihuni sejak tahun 1956 namun sertifikatnya dimiliki oleh Bank Indonesia.

“Permasalahan aset tanah ini merupakan masalah nasional, fokusnya bukan untuk mencari pihak yang salah namun mencari solusi bersama. Serta memperbaiki tata kelola aset beserta regulasinya. Bahkan ke depannya, Stranas akan mendorong agar identifikasi kepemilikan sertifikat tanah akan dipadankan dengan nomor induk kependudukan (NIK).” tegas Zil Irvan, Koordinator Harian Stranas PK.

Untuk menindaklanjuti hasil peninjauan lapangan terhadap sejumlah rumah dinas di lingkungan Univ. Hasanuddin yang sebagian besar telah berubah status kepemilikannya, maka Stranas PK akan mendalami dan menelusuri administrasi dan regulasinya terkait kepemilikan dan perubahan status rumah dinas Golongan 1, 2 dan 3.