Mengadopsi Sistem Integritas Partai Politik Dalam Revisi UU Partai Politik

Mengadopsi Sistem Integritas Partai Politik Dalam Revisi UU Partai Politik

27 Januari 2023

"Daripada mengubah PP, lebih baik UU Parpol yang harus kita benahi dengan mencantumkan SIPP sebagai dasar hukum implementasinya," tegas Bahtiar.

Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK selaku Koordinator Pelaksana STRANAS PK Pahala Nainggolan berdiskusi dengan Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Ditjen Polpum) Kemendagri Bahtiar pada Jumat pagi (27/01/23) terkait implementasi aksi pencegahan korupsi di tubuh partai politik (parpol).

Sejak tahun 2022, Stranas PK mendorong disertakan dan diimplementasikannya Sistem Integritas Partai Politik (SIPP) sebagai satu kesatuan dengan pemberian bantuan keuangan bagi parpol yang bersumber dari negara sebagai upaya pencegahan korupsi politik jelang tahun Pemilu serentak.

Pada kesempatan ini, Stranas PK menindaklanjuti usulan untuk merevisi PP No 5 tahun 2009 jo PP No 1 tahun 2018 tentang bantuan keuangan partai politik kepada Ditjen Polpum Kemendagri. "Daripada mengubah PP, lebih baik UU Parpol yang harus kita benahi dengan mencantumkan SIPP sebagai dasar hukum implementasinya," tegas Bahtiar.

Jika memiliki dasar hukum yang jelas, harapannya SIPP dapat menjadi mandatory untuk dipenuhi oleh partai politik berkaitan dengan alokasi keuangan yang bersumber dari negara bagi partai politik. Dengan begitu, maka diharapkan akan mengubah mindset dan kebiasaan para politisi di tubuh parpol sebagai wujud komitmen upaya pencegahan korupsi. Dengan demikian, yang perlu segera ditindaklanjuti adalah desain sistem integritas menjadi bagian dalam penyusunan naskah akademik perubahan Undang-Undang partai politik.

Tim Stranas PK yang turut hadir pada rapat ini diantaranya Koordinator Harian Stranas PK Zil Irvan Rusli, Tenaga Ahli Stranas PK untuk Aksi Partai Politik Juhanah, serta Tenaga Ahli Stranas PK untuk Aksi Reformasi Hukum Leopold Sudaryono. (SA)