Menghitung Hari Laporan ke Presiden

27 Juli 2023

Sesuai amanat dalam Perpres 54 Tahun 2018, Strategi Nasional Pencegahan Korupsi/ Stranas PK harus lapor ke Presiden setiap 6 bulan/ semester. Pelaporan semester pertama/ 6 bulan pertama pelaksanaan aksi 2023-2024 sedang disusun, namun belum semua kementerian dan lembaga pelaksana aksi memberikan laporan capaiannya. Hal tersebut diungkapkan Koordinator Harian Stranas PK dalam Rapat Kerja yang dihadiri tim pengarah dan tim teknis Tim Nasional Pencegahan Korupsi/ Timnas PK.

Sementara peran dan capaian Kementerian Dalam Negri dalam Aksi Pencegahan Korupsi/ Aksi PK 2023 – 2024 menjadi salah satu bahasan penting dalam Rapat Kerja Setnas PK selama 3 hari. Pasalnya, dari 15 aksi PK , 10 aksi diampu oleh Kementerian Dalam Negri. Untuk 58 output, 23 diantaranya diharapkan dari Kemendagri. Sementara 164 dari 596 milestone adalah milik Kemendagri. “Peran kemendagri sangat besar untuk capaian hasil secara total sebagai pengampu aksi terbanyak dibanding kementerian dan lembaga lain. Jadi tolong, setiap capaian harus segera dilaporkan dan dikoordinasikan,” Jelas Niken Ariati , Koordinator Harian Stranas PK dalam Raker yang dilaksanakan di Bandung ini. Capaian Kemendagri jadi salah satu bahasan karena hingga akhir semester pertama/ 6 bulan aksi, dari total 164 milestone, baru 5 milestone yang sudah dilaporkan progress capaiannya.

Peran Kemendagri lainnya yang diharapkan oleh Stranas PK adalah revisi PP terkait bantuan keuangan partai politik dan implementasi Sistem Integritas Partai Politik. Poin ini menjadi salah satu permohonan Tim Nasional Pencegahan Korupsi/ Timnas PK dalam penyusunan laporan kepada presiden. Selain permohonan dukungan Presiden lainnya terkait percepatan aksi PK, diantaranya untuk aksi kebijakan satu peta dalam hal penyelesaian penyusunan Rencana Detil Tata Ruang / RDTR seluruh pemda dan Penyediaan Pusat Data Nasional / PDN sebagai integrated server bagi aplikasi umum pemerintah dalam mendukung OSS. Stranas juga memohon dukungan presiden untuk aksi integrasi perencanaan , penganggaran, dan pelaopran untuk sinergi program pengentasan kemiskinan ekstrem 2023 dan 2024 dalam hal PDN sebagai integrated server bagi aplikasi umum pemerintah khususnya dalam mendukung SIPD dengan target Desember 2023.

Keberlangsungan Perpres 32/2022 tentang Neraca Komoditas juga menjadi permohonan penting Stranas untuk Presiden. Hal lain yang menjadi perhatian adalah keberlangsungan implementasi National Logoctic Ecosystem / NLE untuk memastikan penurunan biaya logistik secara nasional sesuai dengan Inpres NLE yang akan segera berakhir 2024 mendatang.

Rapat kerja mengundang tim pengarah dan tim teknis setnas PK dengan agenda utama adalah penyususan laporan semester kepada Presiden. Tujuan dari pelaksanaan raker yaitu pembahasan isu-isu penting yang akan disampaikan dalam surat laporan semester kepada Presiden , baik itu secara khusus terkait progres dan tantangan pelaksanaan aksi PK maupun secara umum terkait implementasi Stranas PK. Tujuan lain adalah menetapkan mekanisme dan tata kerja Timnas PK serta penetapan pedoman/SOP terkait penyusunan aksi, pelaksanaan aksi, monitoring dan evaluasi serta pelaporan dan publikasi.

Sesuai dengan arahan Presiden pada Februari 2023 kepada seluruh jajaran kabinet untuk melakukan penguatan sistem pencegahan korupsi, Tim Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) melakukan reformulasi dalam aksi pencegahan korupsi di bidang perizinan dan tata niaga, keuangan negara, dan penegakan hukum dengan mengedepankan digitalisasi sebagai instrumen percepatan pencegahan korupsi di Indonesia.

Digitalisasi menjadi bahasan penting dalam laporan semester kepada presiden. Pasalnya, digitalissi yang didorong Stranas PK sejak tahun 2019 terbukti mengurangi kebocoran dan meningkatkan penerimaan negara. Untuk menekan risiko korupsi dalam penerimaan negara, Stranas PK telah melakukan langkah-langkah percepatan dalam beberapa aksinya. Diantaranya aksi reformasi tata Kelola pelabuhan dan aksi penguatan tata Kelola penerimaan negara bukan pajak / PNBP pada komoditas mineral dan batubara. Apa saja capaian aksi PK dalam 6 bulan pertama pelaksanaannya? Simak dalam artikel berikutnya.