Mengurai Drama Carut Marut Impor Bawang Putih
31 Mei 2023
Stranas PK masih menemukan potensi penyimpangan dalam proses impor bawang putih, khususnya dalam hal penetapan importir bawang putih.
Bawang putih merupakan komoditas penting di Indonesia karena menjadi salah satu bumbu wajib di berbagai menu masakan khas tanah air. Namun ironisnya ketersediaan stok bawang putih terus menjadi persoalan tiada akhir.
Saat ini, produksi bawang putih dalam negeri hanya mencapai 5% dari kebutuhan total nasional yang diprediksi mencapai 560 ribu ton di tahun 2023. Tak ayal lagi, impor pun jadi solusi.
Untuk tahun 2023, sekitar 170 perusahaan sudah mendapat Rekomendasi Impor Produk Hortikultura dari Kementerian Pertanian. Namun, baru sekitar 35 hingga 37 perusahaan yang sudah mengantongi surat perizinan impor (SPI) dari Kementerian Perdagangan untuk semester 1 tahun 2023. Hal ini menimbulkan kekisruhan di kalangan importir.
Menyikapi hal tersebut, Stranas PK meminta LNSW untuk menyempurnakan SINAS NK dengan menambahkan fitur notifikasi terkait informasi bahwa kuota semester terkait sudah terpenuhi dan sisanya akan diberikan pada semester berikutnya. Hal ini merupakan salah satu upaya transparansi dalam proses impor bawang putih.
Stranas PK mendorong penggunaan SINAS NK dalam salah satu aksi pencegahan korupsi tahun 2023-2024. Hasil kajian dan analisis Stranas PK, ditemukan bahwa impor bawang putih selama ini disinyalir dikuasai hanya oleh segelintir importir. Berdasarkan pemadanan data Beneficial Ownership Kementerian Hukum dan HAM, Stranas PK mensinyalir hanya sekitar 10 importir yang selalu mendapatkan kuota impor.
Selain itu, adanya praktik 1 rumah 7 kunci juga berhasil diidentifikasi Stranas PK dilakukan oleh sejumlah perusahaan yang mengklaim 1 kebun bawang putih yang sama sebagai pemenuhan syarat wajib tanam sebesar 25%.
Pemerintah sudah menerbitkan Perpres No 32 Tahun 2022 tentang Neraca Komoditas untuk memperbaiki tata kelola ekspor impor yang memuat data kebutuhan dan pasokan nasional serta transparansi perizinannya.
Stranas PK akan terus memantau perbaikan tata kelola komoditas melalui SINAS NK berkoordinasi dengan Lembaga Nasional Single Window Kementerian Keuangan beserta Kementerian/Lembaga terkait diantaranya Kementerian Perdagangan, Kementerian Koordinator bidang Perekonomian dan Kementerian Pertanian.
