Luhut: Peran Pencegahan Korupsi Lebih Krusial Untuk Indonesia

Luhut: Peran Pencegahan Korupsi Lebih Krusial Untuk Indonesia

22 Juli 2024

Senin pagi (22/07), Sistem Informasi Mineral dan Batu Bara (SIMBARA) memasuki babak baru dengan diluncurkannya SIMBARA untuk komoditas nikel dan timah. Peluncuran SIMBARA senin pagi adalah peluncuran lanjutan setelah diluncurkannya SIMBARA untuk batu bara tahun 2022 lalu. SIMBARA adalah sebuah ekosistem yang mampu memantau pergerakan komoditas mulai dari tahap produksi hingga mencapai ekspor. Sistem ini menyatukan dari sebelumnya 10 sistem dan 50 dokumen dari kementerian dan lembaga terkait, seperti Kementerian ESDM, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perhubungan ke dalam satu sistem. Dengan terintegrasinya sistem antar kementerian dan lembaga artinya pemerintah Indonesia menjadi semakin tegas dan berwibawa, ”Karena sistem sama, masing-masing kementerian tidak membuat aturan sendiri–sendiri tanpa melakukan sinergi. Karena pada akhirnya kita berhadapan dengan perusahaan yang sama komoditas yang sama, orang yang sama, aliran uang yang sama”, jelas Sri Mulyani.

Menteri Keuangan yang bertindak sebagai tuan rumah acara juga mengapresiasi Kemenko Marves dalam upayanya memperbaiki sistem dan tata kelola mineral dan batubara "Saya terima kasih ke seluruh pihak yang bekerja sama, terutama dalam hal ini Pak Menko, Luhut yang sangat berapi-api dan semangat sejak awal beliau dapat briefing dibangunnya Simbara”, tambah Sri Mulyani.

Sementara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, menegaskan kembali tentang pentingnya digitalisasi dalam pencegahan korupsi. Seperti digitalisasi dalam pengelolaan mineral dan batubara dengan diluncurkannya Sistem Informasi Mineral dan Batu Bara (SIMBARA) untuk komoditas nikel dan timah; “Sistem mendisiplinkan bangsa ini, harus bangun sistem yang bagus, semua digital akan membuat Indonesia baik di depan. Pencegahan Korupsi perannya sangat besar ke depan ini”, tegas Luhut dalam sambutannya Senin siang. Luhut juga berharap agar KPK terus mengawal pelaksanaan dan implementasi SIMBARA; ”Pencegahan Korupsi, Pak Pahala sudah menjadi counterpart dalam implementasi SIMBARA dan juga aksi pelabuhan”, jelas Luhut.

Hingga April 2024, SIMBARA yang didorong STRANAS PK telah menghasilkan potensi/tambahan penerimaan negara sebesar Rp7,71triliun. Implementasi SIMBARA di antaranya berdampak pada proses validasi terhadap penggunaan NTPN yang tidak valid/palsu, NTPN yang digunakan berkali-kali, dan NTPN yang digunakan lebih dari satu entitas, dan penggunaan NTPN Lokal menghasilkan penerimaan Negara sebesar sebesar Rp3,77 Triliun. Data Analitik SIMBARA untuk mendukung joint analisis dan joint audit telah menghasilkan penerimaan negara sebesar Rp2,8 T yang didominasi NTPN tidak dibayarnya royalti final. SIMBARA juga membantu peningkatan kepatuhan pelaku usaha dalam penyelesaian piutang negara melalui Automatic Blocking System (ABS) sebesar Rp1,14 triliun. Sehingga secara akumulasi, SIMBARA telah menghasilkan potensi/tambahan penerimaan negara sebesar Rp7,71triliun (s.d. April 2024).

Sampai dengan saat ini sudah diimplementasikan integrasi sistem layanan pengapalan dan perdagangan dengan sistem INSW. Validasi kuota NTPN dalam pengajuan laporan surveyor ekspor melalui sistem SISNW yang terhubung dengan sistem surveyor dan Inatrade secara mandatory. Validasi NTPN juga dilakukan pada sistem pengapalan untuk proses penerbitan Surat Peretujuan Berlayar pada aplikasi sistem Inaportnet. Inapornet dalam pengembangan terintegrasi dengan sistem SIMBARA untuk pengawasan pengapalan muatan Minerba. Dari 54 pelabuhan dengan komoditi minerba, 20 pelabuhan dengan muatan minerba tertinggi telah terintegrasi. Salah satu target Stranas PK hingga akhir 2024 adalah layanan digitalisasi Minerba satu siklus end-to- end melalui ekosistem SIMBARA, untuk seluruh komoditas Mineral dan Batubara.