Menunggu Kabar Baik ESDM Untuk Optimalisasi PNBP
21 Maret 2023
Selasa pagi (21/3) seharusnya sudah ada kabar baik dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mengenai integrasi sistem terkait pengelolaan mineral dan batubara agar terwujud optimalisasi pengelolaan penerimaan negara bukan pajak dari sektor mineral batu bara. Akan tetapi, hingga rapat koordinasi pada hari Selasa pagi tersebut, belum juga ada kabar baik dari Kementerian ESDM. Hal ini ditekankan oleh Koordinator Harian Stranas PK, Niken Ariati dalam Rapat Koordinasi Pembahasan Monitoring Penanganan Penyelesaian Aktivitas
Illegal Mining
dan
Illegal Drilling/Tapping
Minyak dan Gas yang digagas oleh Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Selasa pagi. Rakor ini merupakan rakor lanjutan yang telah digelar pada tanggal 9 Maret 2023 lalu.
Pada kesempatan ini, Niken juga mengapresiasi Kementerian Perhubungan dalam upayanya mengintegrasikan 19 pelabuhan dengan INAPORTNET. Seperti diketahui, terdapat 56 wilayah kerja unit penyelenggara pelabuhan (termasuk Tersus dan TUKS) yang melaksanakan aktivitas pengangkutan Mineral and Batubara dengan rincian: 37 pelabuhan telah menerapkan sistem INAPORTNET, dan sisanya 19 pelabuhan belum. Implementasi terhadap 19 pelabuhan ditargetkan rampung Semester I Tahun 2023. Sementara rencana sosialisasi untuk penerapan INAPORTNET pada 19 pelabuhan yang menjadi target percepatan akan dilaksanakan Minggu 1 dan 3 Bulan Mei 2023.
Penguatan Tata Kelola Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Pada Komoditas Mineral dan Batubara merupakan aksi ke-8 yang masuk dalam fokus 2 (Keuangan Negara) Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK). Belum optimalnya PNBP terkait masalah regulasi, metode perhitungan dan pemungutan hingga pelaporan, struktur tarif, serta pengawasan menjadi dasar pelaksanaan aksi yang telah dimulai di periode 2021 – 2022 lalu.
Di 2022-2023, aksi PNBP Minerba memiliki 3 output, yaitu legal basis pelaksanaan pengelolaan data komoditas minerba lintas kementerian dan lembaga dalam rangka integrasi data dari hulu ke hilir, penerapan proses bisnis end to end komoditas minerba lintas K/L di dalam SIMBARA dan menjadikan SIMBARA sebagai interface system, dan penerapan proses bisnis
back end system
komoditas minerba lintas K/L di dalam SIMBARA.
