Minim Pengawasan, Barang Ilegal Keluar Masuk Sejumlah Pelabuhan di Kepulauan Riau

19 September 2023

Pada tanggal 4 hingga 8 September lalu, tenaga ahli Stranas PK Febriyantoro beserta tim Stranas PK beserta sejumlah kementerian/lembaga pelaksana meninjau pelaksanaan aksi reformasi tata kelola pelabuhan di wilayah Kepri dan Batam. Adapun perwakilan dari kementerian/lembaga yang ikut dalam kegiatan peninjauan kali ini diantaranya Kementerian koordinator bidang Maritim dan Investasi, Lembaga Nasional Single Window, dan Kementerian Perekonomian.

Menjadi destinasi pertama tinjauan lapangan adalah pelabuhan kelas II Tanjung Pinang, tim Stranas PK (04/09) diterima oleh Kepala KSOP Kelas II Tanjung Pinang Ridwan Chaniago dan jajarannya beserta stakeholders pelabuhan diantaranya Bea Cukai Tanjung Pinang, Karantina Kesehatan Tanjung Pinang, Karantina Perikanan Tanjung Pinang, Karantina Pertanian, pemerintah daerah setempat dan sejumlah pelaku usaha di kawasan pelabuhan Tanjung Pinang.

Salah satu permasalahan di Tanjung Pinang adalah faktor alam dimana seringkali terjadi kondisi surut sehingga membutuhkan waktu lama untuk proses bongkar muat kapal karena menunggu kondisi air pasang kembali di pelabuhan. Pelaku usaha mengeluhkan adanya sejumlah pelabuhan-pelabuhan ‘tikus’ yang merugikan dan menambah beban biaya logistik. “Tidak jelas juga, yang mana Bea Cukainya, yang mana Imigrasinya, yang mana Karantinanya.”

Dari hasil diskusi dengan pelaku usaha, didapati fakta bahwa masih terdapat alur komunikasi melalui aplikasi Whatsapp (WA) dengan sejumlah stakeholder pelabuhan terkait alur pemrosesan dokumen di Inaportnet. Tenaga ahli Stranas PK Febriyantoro menegaskan, “Tidak boleh ada lagi jalur komunikasi via WA, karena semua seharusnya sudah terdigitalisasi melalui sistem!“.

Peninjauan Lapangan ke Pelabuhan Kijang

Tim Stranas PK melakukan peninjauan lapangan didampingi Kepala KSOP Kelas III Kijang beserta para stakeholder pelabuhan terkait ke Pelabuhan Kijang. Dari 8 indikator penilaian pelaksanaan aksi reformasi tata kelola pelabuhan, masih ada sejumlah indikator yang belum diterapkan di pelabuhan Sei Kolak Kijang. Menurut tenaga ahli Stranas PK Febriyantoro indikator DO Online dan SP2 Online seharusnya sudah bisa diterapkan karena Auto Gate Systemnya sudah dilaksanakan dan ditargetkan bulan November nanti sudah harus diimplementasikan.

Sementara, penerapan SIPT (Sistem Informasi Perizinan Terpadu) masih akan dikoordinasikan dengan pihak pemda setempat tepatnya Dinas Perdagangan dan Perindustrian. Tujuannya agar para pelaku usaha melaporkan daftar muatan kapalnya sehingga pemerintah memiliki basis data pelayaran domestik (manifest domestik). Stranas PK menerapkan hal ini untuk mencegah terjadinya penyelundupan barang melalui jalur pelayaran domestik antar pulau.

Selain itu, peran pemerintah daerah dalam aksi ini juga didorong melalui pembenahan di area pergudangan di Tanjung Pinang. Sehingga, pemerintah akan memiliki gambaran alur barang dari pelabuhan hingga alur keluar masuknya di area pergudangan.

Tim Stranas PK juga membahas mengenai hambatan terkait dengan trayek tol laut yang melalui pelabuhan Sri Bayintan Kijang, dimana ada biaya sekitar 3-4 Juta karena trayek dari pelabuhan Tanjung Priok melewati Patimban terlebih dahulu dan tidak ke pelabuhan Kijang, melainkan ke Tanjung Uban. Dan sebaliknya, trayek dari pelabuhan Tanjung Uban tidak langsung ke Tanjung Priok, tetapi melewati pelabuhan Patimban terlebih dahulu sehingga menyebabkan biaya yang tinggi dan ini menjadi keberatan dari para pelaku usaha.

Peninjauan TUKS PT Bintan Alumina Indonesia

Pada Selasa (05/09), tim Stranas PK melanjutkan peninjauan lapangan terhadap tata kelola Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) PT Bintan Alumina Indonesia (BAI). Namun, saat tim melakukan kunjungan ke kantornya, tidak ada satu pun pihak manajemen perusahaan yang berada di tempat untuk diajak berkoordinasi. Pihak perusahaan mewakilkannya kepada penyedia jasa keagenan untuk menemui dan memfasilitasi kegiatan peninjauan lapangan.

PT BAI merupakan eksportir alumina dengan frekuensi ekspor yang cukup besar, sekitar 6-8 kapal/bulan dengan volume 30 ribu ton per kapalnya. Kawasan TUKS PT BAI pun terlihat tertata rapi dan memiliki fasilitas yang cukup lengkap.

Peninjauan Lapangan ke Pelabuhan Tanjung Uban

Masih berlokasi di Tanjung Pinang, tim Stranas PK juga turut melakukan peninjauan ke Pelabuhan Tanjung Uban. Dan mendapati kondisi adanya potensi kerugian negara akibat minimnya pengawasan atas aktivitas bongkar muat barang melalui jalur pelayaran domestik. Proses pemeriksaan di pos Bea Cukai pun terkesan formalitas semata. Selain itu, ada 2 BUP yang mengelola wilayah kerja UPP Kelas I Tanjung Uban, yaitu Pelindo dan PT Petaka Karya Samudra.

Mengenai gambaran jalur ilegal penyelundupan barang dari wilayah Batam yang sudah diidentifikasi oleh tim Stranas PK adalah sebagai berikut:

Barang diselundupkan dari kawasan Free Trade Zone (FTZ) melalui pelabuhan Kapal Roro Telaga Punggur Tanjung menuju Tanjung Uban. Lanjut bergerak menuju Tanjung Pinang ke Pelabuhan Pak Udin untuk proses bongkar muat dan diangkut memakai kapal kayu menuju Tembilahan.
Barang selundupan dari batam diturunkan di pelabuhan roro Tanjung Uban menuju gudang untuk proses bongkar muat dan melanjutkan perjalanan menuju Pelabuhan Pelantar 2 Tanjungpinang dan diangkut ke Pekanbaru dan Medan menggunakan kapal kayu.

Tenaga ahli Stranas PK Febriyantoro pun menyikapi hal ini dengan menyatakan akan segera melaporkan hasil peninjauan lapangan tersebut di tingkat pusat dan membahas untuk melakukan rencana tindak lanjut pembenahannya.