Minta BUMD Berbenah, Stranas PK Buka Jalan Kerjasama Dengan BUMN

8 November 2023

BUMD masih seringkali dijadikan ‘alat’ untuk memuluskan praktik korupsi di berbagai daerah. Mengutip dari Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I 2022, BPK menyatakan kerugian negara/daerah yang terjadi di pemerintah daerah sebesar Rp3,33 triliun (73 persen) merupakan nilai yang terbesar dari total kerugian negara/daerah pada periode 2005-semester I 2022.

Untuk mencegah terjadinya praktik-praktik serupa, Stranas PK mendorong aksi penguatan pengawasan Badan Usaha Pemerintah (BUMN-BUMD) melalui sektor pengelolaan sampah dan sektor pertambangan. Pada Rabu pagi (08/11), tenaga ahli Stranas PK Juhanah berdiskusi dengan sejumlah kementerian/lembaga dan BUMN terkait pelaksanaan aksi tersebut. Hadir secara fisik di Ruang Rapat Stranas PK diantaranya Direktur BUMD, BLUD dan Barang Milik Daerah Kemendagri Yudia Ramli beserta tim, perwakilan dari PT Timah, perwakilan dari PT Bukit Asam, perwakilan dari PT Antam dan perwakilan dari Kementerian ESDM.

Sejumlah BUMN yang hadir mengeluhkan masih rendahnya kompetensi hingga lemahnya pendanaan BUMD berdasarkan pengalaman kerjasama BUMN-BUMD yang sudah pernah dijalankan sebelumnya. Bahkan, pernah terjadi kasus penyalahgunaan izin oleh BUMD yang bekerjasama dengan PT Bukit Asam.

Juhanah menegaskan urgensinya BUMD tidak menggunakan skema KSO karena berpotensi menimbulkan sejumlah permasalahan. Karena tak jarang, saat masa jabatan Kepala Daerah berakhir, hal ini juga sejalan dengan berakhirnya KSO antar BUMN-BUMD yang bersangkutan. Sehingga keberlanjutan kerjasama dan peningkatan pendapatan asli daerah tersebut tidak dapat tercapai.

Yudia Ramli menyatakan bahwa harapannya BUMD bisa bekerjasama di core bisnis BUMN terkait, karena selama ini BUMD hanya diberikan porsi untuk mendukung kegiatan-kegiatan atau sektor pendukung BUMN tersebut.

Stranas PK juga meminta BUMN holding MIND ID untuk memetakan potensi kerjasama dengan BUMD setempat. PT Timah Tbk menyatakan akan mencoba membuka perluasan peluang kerjasama pengangkutan biji timah, sementara yang sudah berlangsung saat ini adalah kerjasama dengan BUMD PT Agronesia (Perseroda) terkait dengan rubber sheet pengolahan karet sampai dengan November 2025. PT Antam Tbk menyatakan akan melakukan replikasi di unit bisnis lainnya terkait kerjasama dengan BUMD seperti yang sudah berjalan saat ini di Maluku Utara pada BUMD Perdana Cipta Mandiri terkait dengan jasa pekerjaan pengangkutan bijih nikel site pangkal dan material removal site pulau pakal yang kerjasamanya akan berakhir pada April 2024.

Perwakilan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan bahwa secara regulasi BUMD diperbolehkan terlibat dalam core bisnis pertambangan dengan BUMN sektor pertambangan selama memiliki izin usaha pertambangan.

Untuk meminimalisir praktik korupsi di tubuh BUMD, saat ini Kemendagri tengah melakukan pembahasan mengenai pemberian insentif kepada Kepala Daerah dalam pengelolaan BUMD. Selain itu, mengenai masalah pendanaan BUMD, Stranas PK mendorong adanya dukungan dari perbankan daerah.