Nawawi Pomolango : Pak Hoegeng, Teladan Dalam Mengelola Benturan Kepentingan

5 Desember 2023

Plt. ketua KPK Nawawi Pomolango mencontohkan sikap berintegritas mantan Kapolri, Hoegeng Imam Santoso sebagai teladan dalam pengelolaan konflik Kepentingan. “Sikap berintegritas Pak Hoegeng bisa dilihat saat meminta istrinya menutup toko bunganya yang sebenarnya sangat laris, sehari sebelum dilantik menjadi kepala Jawatan Imigrasi tahun 1960 lalu. Hoegeng tidak mau orang membeli bunga di toko istrinya karena jabatannya adalah contoh dari apa yang akan kita diskusikan kali ini”, jelas Nawawi dalam sambutannya pada acara pembukaan Program Pertukaran Pengatahuan (Sharing Knowledge) antara Mahkamah Agung Bersama Office of Overseas Prosecutorial Development, Assistance, and Training (USDOJ-OPDAT) tentang Pencegahan dan Pengelolaan Konflik Kepentingan.

Acara Sharing Knowledge dibuka oleh Dwiarso Budi Santiarto, Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung yang merupakan Ketua Kelompok Kerja Optimalisasi Pencegahan Konflik Kepentingan dalam Penanganan Perkara di Lingkungan Badan Peradilan . Kegiatan selama 3 hari ini dilakukan dalam rangka pelaksanaan aksi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) 2023 - 2024, dimana salah satu aksinya adalah aksi Penguatan Integritas Penanganan Perkara Pidana (Aksi 13) yang masuk dalam fokus III seperti amanah Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 , tentang Penegakan Hukum dan Reformasi Birokrasi.

Aksi 13 ini memiliki sub-aksi berupa “Penguatan Penerapan Pengelolaan Konflik Kepentingan (Conflict of Interest/ CoI) pada Kementerian/ Lembaga Prioritas”. Implementasi kebijakan penanganan konflik kepentingan memang masih menjadi persoalan dalam praktik penyelenggaraaan pemerintahan di Indonesia.

Permasalahan tersebut muncul di berbagai cabang kekuasaan, mulai dari eksekutif, legislatif, hingga yudikatif. Berkaitan dengan hal tersebut, salah satu lembaga yang diprioritaskan oleh Stranas PK terkait pembentukan regulasi untuk mengelola konflik kepentingan ialah Mahkamah Agung. Mahkamah Agung merupakan salah satu lembaga yang diberikan tanggung jawab oleh Stranas PK untuk membentuk sistem dan regulasi teknis terkait pengelolaan konflik kepentingan di lembaganya.

Guna mengejewantahkan pelaksaan sub-aksi tersebut, maka Stranas PK membuat Program Pertukaran Pengatahuan (Sharing Knowledge) antara Mahkamah Agung Bersama Office of Overseas Prosecutorial Development, Assistance, and Training (USDOJ-OPDAT) tentang Pencegahan dan Pengelolaan Konflik Kepentingan. Program Pertukaran Pengetahuan yang menghadirkan 3 hakim agung dari Amerika Serikat ini diperlukan mengingat Mahkamah Agung telah berkomitmen untuk membuat dan memperkuat sistem pengawasan serta pengelolaan konflik kepentingan guna menjaga marwah di lembaga yudikatif tersebut. Dengan adanya pelaksanaan Program Pertukaran Pengetahuan ini, maka MA bisa mendapatkan masukan dan referensi dari perbandingan negara lain (khususnya dari Amerika Serikat) terkait regulasi, mekanisme, dan pembentukan sistem pengelolaan konflik kepentingan yang ideal dan bersifat lebih ajeg.

Sementara perwakilan dari U.S. Department Of Justice, Office Of Overseas Prosecutorial Development, Assistance, and Training ( USDOJ OPDAT ) menyambut baik acara sharing knowledge ini karena apa yang terjadi di Indonesia juga akan berpengaruh pada kondisi global, “ Peradilan yang bersih dari intervensi merupakan pesan bagi warga negara Indonesia mengenai nilai dari rule of law”, ungkap Tomika Patterson dari USDOJ OPDAT.

Dalam pertemuan ini dibahas pula rencana MA untuk manfaatkan sistem teknologi informasi dalam penanganan perkara yang dapat mendeteksi adanya benturan kepentingan. Sehingga hakim secara dini terhindar dari benturan kepentingan dalam mendapatkan kasus yg ditangani. Sebagai contoh, hakim seharusnya menyidangkan kasus dimana yang berperkara pernah bersekolah di sekolah yang sama, sistem akan otomatis mendeteksi. Sehingga hakim yang bersangkutan tidak akan ditugaskan. Atau Hakim secara sistem tidak akan menangani perkara yang ditangani biro hukum anaknya