Neraca Komoditas, Jurus Atasi Sengkarut Ekspor Impor
31 May 2022
Tata kelola ekspor dan impor masih menyisakan permasalahan tersendiri di Indonesia. Mulai dari perizinan ekspor dan impor yang tidak transparan sehingga menimbulkan celah terjadinya praktik korupsi, sampai kebijakan yang tidak tepat berbuntut merugikan pelaku usaha. Untuk mengatasi karut marut tata kelola ekspor dan impor tersebut, perlu pembenahan yang dilakukan seluruh kementerian dan lembaga terkait.
Sejalan dengan semangat perbaikan tata kelola ekspor dan impor, Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) fokus pada neraca komoditas sebagai bentuk perbaikan integrasi data komoditas ekspor dan impor melalui sistem database yang akurat dan mutakhir, serta mekanisme pengawasan melekat di sektor pangan strategis dan kesehatan pada khususnya. Karenanya pembenahan itu, masuk ke dalam rencana aksi Stranas PK sebagai upaya menutup celah korupsi sektor ekspor impor.
Semangat serta komitmen pembenahan tata kelola ekspor dan impor juga ditunjukkan Stranas PK dengan menghadiri kegiatan Talkshow Neraca Komoditas LNSW Festival 2022 pada Senin (30/5) yang dihelat secara hibrid. Dalam acara ini, dipaparkan seluruh informasi mengenai Neraca Komoditas agar publik mengetahui komitmen bersama segenap elemen pemerintah dalam menutup praktik korupsi di sektor ekspor dan impor.
Acara tersebut dibuka secara daring oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron juga hadir sebagai keynote speaker. Selain itu ada sejumlah narasumber dari kementerian dan Lembaga terkait seperti Susiwijono Moegiarso Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Dody Widodo Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian, Pahala Nainggolan Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK, M. Agus Rofiudin Kepala LNSW, Suryadi Sasmita Wakil Ketua Umum Bidang Kebijakan Fiskal & Publik Kadin Indonesia serta Agus Pambagio, Pengamat Kebijakan Publik.
Deputi Pencegahan dan Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi sekaligus Koordinator Pelaksana Stranas PK Pahala Nainggolan membeberkan tata niaga di Indonesia yang berantakan dan rawan korupsi. Terutama dalam persoalan impor. Bahkan, KPK selama ini telah membongkar beberapa kasus impor di tanah air dengan modus yang hampir sama. Semua diawali dengan data yang tidak transparan. Misalnya pada komoditas beras.
"Pokok masalahnya adalah data yang enggak transparan, data gak jelas, tiba-tiba perlu impor beras 1 juta. Padahal sekarang gak diimpor baik-baik saja," ungkap Pahala.
Penyusunan kebijakan ekspor yang tidak berbasis data yang akurat dan terintegrasi juga menjadi permasalahan lainnya. Maka dari itu Pahala menekankan pentingnya neraca komoditas. Menurutnya kebijakan tersebut membuat semua menjadi lebih transparan, baik persoalan ketersediaan barang hingga kebutuhan impor.
"Perizinan musuhnya cuma satu, bikin transparan selesai semua korupsi. Ruangan gelap isi 100 disuruh berbaris itu chaos. Kita bilang ini neraca komoditas, nyalain lampu," jelas Pahala.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang membuka Talkshow ini secara daring juga berharap neraca komoditas dapat membuat kegiatan pelaku usaha lebih efisien, terutama dalam perencanaan melakukan ekspor dan impor komoditas. Pemerintah juga akan terus melakukan perbaikan implementasi neraca komoditas seiring dengan jalannya reformasi birokrasi.
“Terkait dengan perbaikan pelaksanaan neraca komoditas, tentu kita perlu terus meningkatkan cakupannya tidak hanya bersifat nasional tapi juga diharap bisa capture sisi regional. Dan dengan makin luas cakupan neraca komoditas, manfaatnya juga makin terasa termasuk dalam mengintegrasikan global supply chain information,” kata Menteri Keuangan.
Sebagai informasi, neraca komoditas disediakan dalam suatu sistem interface tunggal terintegrasi dengan Sistem Nasional Neraca Komoditas (SNANK) yang merupakan subsistem dari Sistem Indonesia National Single Window (INSW). Sistem ini memudahkan perizinan ekspor dan impor, pelayanannya sudah terintegrasi sehingga menghilangkan redudansi dan duplikasi data.
