"Nyanyi Sunyi Dalam Rantang": Pemanfaatan Film sebagai Media Sosialisasi Aksi Pencegahan Korupsi

"Nyanyi Sunyi Dalam Rantang": Pemanfaatan Film sebagai Media Sosialisasi Aksi Pencegahan Korupsi

31 Juli 2025

Dalam perjalanannya melakukan sosialisasi ke berbagai kalangan, Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) memanfaatkan pendekatan baru dalam komunikasi publik. Salah satunya adalah melalui film Nyanyi Sunyi Dalam Rantang, yang diputar dan dikaji dalam forum diskusi publik di Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) kamis pagi. Film ini bukan sekadar tontonan, melainkan media reflektif yang dijadikan bagian dari edukasi sipil dan penguatan pemahaman masyarakat atas berbagai aksi pencegahan korupsi yang selama ini dijalankan Stranas PK.

Stranas PK memandang bahwa pendekatan teknokratik dalam pencegahan korupsi perlu dijembatani dengan komunikasi yang lebih membumi. Melalui narasi sinematik, data dan kebijakan bisa dibawa masuk ke ruang publik secara lebih inklusif. Pemutaran film ini di BRIN menjadi bagian dari rangkaian roadshow dan bentuk kolaborasi awal dalam menjajaki pendekatan riset berbasis karya seni, sebuah metode yang makin relevan untuk memperluas jangkauan isu tata kelola publik.

Sutradara Garin Nugroho, yang hadir sebagai narasumber diskusi, menegaskan bahwa film ini bukan bentuk propaganda. “Stranas PK menunjukkan kedewasaan dalam membuat film. Ini bukan untuk sekadar viral di media sosial, bukan untuk warganet, tapi untuk memberikan nilai bagi warga negara,” ujarnya. Garin menambahkan bahwa dalam era media baru yang serba cepat dan dangkal, upaya membangun trust dan kesadaran publik harus kembali ke nilai, bukan hanya trend.

Melalui kerja kolaboratif ini, Stranas PK menegaskan bahwa pencegahan korupsi bukan hanya soal regulasi dan kelembagaan, tetapi juga komunikasi. Bukan semata soal data, tetapi tentang bagaimana publik merasakan keadilan sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. “Strategi Stranas PK itu teknis. Tidak semua orang paham soal impor, tata niaga, atau peta tunggal. Tapi ketika kita sampaikan lewat film, publik bisa ikut merasakan dampaknya. Tapi itu hanya mungkin jika ada trust,” ujar Sari Angraeni, Koordinator Harian Stranas PK.

Stranas PK saat ini mengoordinasikan pelaksanaan 15 Aksi Pencegahan Korupsi tahun 2025–2026 yang mencakup isu-isu strategis seperti perizinan dan tata niaga, keuangan negara, serta reformasi birokrasi dan penegakan hukum. Namun, tantangan terbesarnya adalah bagaimana membawa isu-isu teknis ini ke ruang publik secara inklusif dan bermakna. Film menjadi salah satu alat untuk menjembatani hal tersebut, bukan hanya sebagai media penyadaran, tetapi juga sebagai sarana partisipasi sosial. Di tengah dominasi komunikasi yang serba cepat dan berbasis algoritma, film ini menjadi ruang kontemplasi, sebuah ruang yang menawarkan pemahaman, bukan sekadar reaksi.

Pemutaran film Nyanyi Sunyi Dalam Rantang di BRIN tidak hanya menjadi ruang apresiasi, tetapi juga membuka babak baru kolaborasi antara lembaga riset dan lembaga lintas sektoral seperti Stranas PK. Kegiatan ini dihadiri oleh jajaran pimpinan BRIN, di antaranya Dr. Herry Jogaswara, Kepala Organisasi Riset Arkeologi, Bahasa dan Sastra, Dr. Yan Rianto, Kepala Organisasi Riset Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora, Nawawi, Ph.D, Kepala Pusat Riset Hukum, Ade Mulyanah, Kepala Pusat Riset Bahasa, Sastra dan Komunitas, DAN Sastri Sunarti, Kepala Pusat Riset Manuskrip, Literatur dan Tradisi Lisan.

Dalam sambutannya, ketua penyelenggara acara dari Pusat Riset Hukum, menyampaikan bahwa pemutaran film ini menjadi penanda awal sinergi antara BRIN dan Stranas PK dalam memperkuat kajian-kajian interdisipliner tentang pencegahan korupsi. Ia mengapresiasi Stranas PK yang telah meminjamkan film ini sebagai materi perdana dalam rangkaian diskusi bulanan BRIN.

“Lewat pendekatan ini, kita ingin membuka ruang bagi para peneliti untuk menyusun artikel, jurnal, dan publikasi ilmiah yang berangkat dari narasi dan pengalaman sosial masyarakat. Film ini menjadi pintu masuk,” ujar Nawawi.

Pendekatan riset berbasis film dinilai relevan untuk memperkaya perspektif tentang pencegahan korupsi. Dengan mengangkat tema kriminalisasi terhadap warga karena keterbatasan akses terhadap hukum, film ini membuka ruang refleksi dan menyoroti dimensi keadilan substantif yang kerap luput dari perhatian publik.

Melalui pendekatan sinematik ini, Stranas PK mengajak publik untuk tidak lagi melihat pencegahan korupsi sebagai isu elit atau urusan teknokrat. Film ini adalah undangan terbuka untuk bersama-sama memahami bahwa hukum, kebijakan, dan sistem hanya akan bermakna bila ia berpihak pada nilai keadilan.

Sebagaimana disampaikan Garin, kita perlu berpindah dari validasi warganet menuju validasi warga negara. “Empati, nilai, dan karakter adalah inti dari perubahan. Film ini membawa itu semua tanpa perlu teriak. Ia bekerja lewat rasa, lewat kejujuran.”

Di tengah tantangan polarisasi dan ketidakpercayaan publik terhadap lembaga, upaya seperti ini menjadi penting. Bukan untuk menggantikan kerja teknis yang sedang dilakukan, melainkan untuk menyertainya, agar setiap langkah pencegahan korupsi terasa relevan, nyata, dan manusiawi.