Pasca Diluncurkan, Ini Sejumlah Masukan Untuk Pengembangan E-Audit Katalog Elektronik

28 Juni 2024

Pasca diluncurkan Maret lalu, fitur e-audit katalog elektronik kini sudah mulai digunakan oleh sejumlah Kementerian/Lembaga pelaksana aksi pencegahan korupsi periode tahun 2023-2024. Salah satunya adalah Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo). Pada Kamis (27/6), Stranas PK memberikan pendampingan dan berdiskusi dalam hal penggunaan e-audit di lingkup Kemenkominfo.

Tenaga ahli Stranas PK Karina Jonatan menyatakan bahwa fitur e-audit ini diharapkan menjadi pemantik untuk para auditor untuk memiliki inisiatif pengawasan terhadap aktivitas e-purchasing di setiap Kementerian. Mengingat, adanya perbedaan antar kementerian maka Stranas PK juga memberikan keleluasaan bagi Kementerian/Lembaga untuk menetapkan ambang batas nilai (threshold) atas setiap paket pengadaan sesuai dengan situasi dan kondisi pengadaaan barang/jasa di instansinya masing-masing.

Di lingkup Kemenkominfo, auditor dari sejumlah inspektorat menerangkan bahwa sistem e-audit ini sesungguhnya pada hakikatnya sangat berguna untuk membantu fungsi pengawasan terhadap proses pengadaan barang dan jasa (PBJ). Namun, masih terdapat sejumlah kekurangan yang diharapkan dapat segera ditambahkan sehingga lebih signifikan untuk fungsi pengawasan PBJ.

Salah satunya yang disampaikan oleh auditor dari inspektorat Kemenkominfo terkait penggunaan satuan ‘paket’ yang seharusnya sudah bisa dideteksi oleh sistem e-audit. Karena realitanya banyak kasus terjadi karena sudah ada ‘kesepakatan’ di luar sistem sehingga menggunakan satuan ‘paket’ pada beberapa paket pengadaan barang dan jasa. Seharusnya untuk pengadaan di e-purchasing menggunakan satuan sesuai barang/jasanya, misalnya dalam satuan meter, unit, dan sebagainya.

STRANAS PK menekankan bahwa pada prinsipnya fitur e-audit katalog elektronik yang sudah ada sekarang ini mulai digunakan untuk pengawasan proses PBJ di hulu. Melalui implementasi dan pengalaman penggunaannya setiap Kementerian/Lembaga diharapkan juga bisa memberikan masukan untuk pengembangan sistem E-Audit tersebut.

Bahkan, Karina menambahkan bahwa STRANAS PK ke depannya juga akan memberlakukan penggunaan E-Audit Tender sebagaimana pelaksanaan fitur E-Audit Katalog Elektronik sebagai upaya pencegahan korupsi.