Pelabuhan di Indonesia Berbenah, Presiden akan Buktikan
9 Februari 2023
Presiden Jokowi akan mengunjungi salah satu pelabuhan di Indonesia untuk membuktikan membaiknya pelayanan di pelabuhan.
Aksi reformasi tata kelola pelabuhan di Indonesia akan memasuki babak baru di tahun yang baru. Seperti diketahui, aksi yang juga digelar 2021-2022 lalu ini capaiannya sangat membanggakan. Pelayanan pelabuhan kini telah melalui satu sistem
Indonesia Nasional Single Window
(INSW), artinya pengguna jasa layanan pelabuhan cukup melakukan satu kali input. Dengan digitalisasi, biaya logistik yang sebelumnya mahal, bisa dipangkas setidaknya di 14 pelabuhan yang menjadi pilot aksi Stranas PK. Bahkan menurut
United Nations Conference on Trade and Development
(UNCTAD), layanan pelabuhan di Indonesia termasuk ke dalam 20 besar terbaik di dunia.
Capaian positif aksi pelabuhan yang melibatkan setidaknya 16 kementerian dan lembaga di periode 2021 – 2022 ini patut diapresiasi. Oleh karena itu, Presiden Jokowi akan mengunjungi salah satu pelabuhan di Indonesia untuk membuktikan membaiknya pelayanan di pelabuhan.
Kamis siang, bertempat di kantor kementerian koordinator maritim dan investasi , tim Stranas PK yang diwakili oleh Koordinator Harian Stranas PK – Niken Ariati dan Tenaga ahli Aksi Reformasi Pelabuhan – Febriyantoro aktif berpartisipasi dalam mengawal rencana kunjungan Presiden ke salah satu pelabuhan di Indonesia. Rapat terbatas ini juga dihadiri stakeholder pelabuhan, seperti Lembaga Negara
Single Window
(LNSW), Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, dan Pelindo. Masing-masing
stakeholder
memberikan laporan kesiapan masing-masing pelabuhan yang layak dipilih untuk kunjungan Presiden. Dari 14 pelabuhan yang menjadi pilot aksi, pilihan mengerucut pada 3 pelabuhan yang nantinya akan dipilih menjadi 1 pelabuhan. Dasar pemilihan tersebut di antaranya adalah implementasi dari
National Logistic Ecosystem
(NLE) pada pelabuhan tersebut.
Aksi Reformasi Pelabuhan pada periode 2021 -2022 lalu masuk dalam fokus III pencegahan korupsi, yaitu Penegakan Hukum dan Reformasi Birokrasi. Akan tetapi, pada Stranas PK 2023 -2024 mendatang, aksi ini dimasukkan ke dalam fokus I, yaitu Perizinan and Tata Niaga.
Bila di tahun 2021 -2022, aksi ini melibatkan 16 kementerian dan lembaga, pada periode 2023-2024, akan ada lebih banyak kementerian dan lembaga yang dilibatkan. Totalnya, ada 18 kementerian dan lembaga yang akan terlibat dalam aksi reformasi tata Kelola pelabuhan. Selain itu, pada aksi 2023- 2024, bukan hanya pelabuhan laut yang dilibatkan, namun juga pelabuhan udara.
