Pelabuhan Samarinda Jadi Agenda Perdana Aksi Reformasi Pelabuhan Stranas PK Awal Tahun 2023

Pelabuhan Samarinda Jadi Agenda Perdana Aksi Reformasi Pelabuhan Stranas PK Awal Tahun 2023

8 Februari 2023

Reformasi Pelabuhan: Digitalisasi dan Standarisasi Pelayanan menjadi salah satu aksi Stranas PK pada tahun 2023-2024 yang akan menyasar 260 pelabuhan. Aksi ini merupakan lanjutan dan perluasan dari aksi serupa pada tahun 2021-2022 dengan piloting di 14 pelabuhan.

Pada Jumat, 3 Februari 2023 Stranas PK mengunjungi Pelabuhan Samarinda sebagai salah satu kawasan pelabuhan yang disasar dalam aksi Reformasi Pelabuhan. Tenaga Ahli Stranas PK Febriyantoro beserta tim berdiskusi dengan Kepala KSOP Pelabuhan Samarinda beserta seluruh stakeholders mulai dari Badan Karantina Pertanian, Bea Cukai, Karantina Kesehatan, dan asosiasi kepelabuhan yang terlibat dalam pengelolaan Pelabuhan Samarinda.

"Stranas PK itu analoginya seperti obat untuk kawasan pelabuhan yang 'sakit'. Walaupun tidak semua orang suka obat, namun Stranas PK itu sifatnya bukan menyembuhkan melainkan meredakan dan meminimalisir penyakitnya. Tujuannya memang untuk menutup dan mencegah tindakan-tindakan koruptif di kawasan pelabuhan.", tegas Febriyantoro.

Kepala KSOP Pelabuhan Samarinda meminta seluruh stakeholders untuk mengesampingkan ego kelembagaan dan berkolaborasi untuk mempertahankan status rapor pelabuhan Samarinda yang terakhir mendapatkan level hijau. Selain itu, Samarinda pun akan dijadikan piloting untuk pengawasan Tersus (Terminal Khusus) dan TUKS (Terminal Untuk Kepentingan Sendiri) sehingga bisa menjadi percontohan untuk daerah lainnya.

"Ini tanggung jawab kita bersama. Kita akan menjadikan Pelabuhan Samarinda menjadi pelabuhan yang sehat, baik untuk investasi maupun bisnis di Samarinda. Saya berharap ke depannya progress aksi Stranas PK di Samarinda tidak boleh mundur hanya karena pergantian PIC (person in charge)!", jelas Trianto Kepala KSOP Pelabuhan Samarinda.

SSm pengangkut di Pelabuhan Samarinda sudah diimplementasikan namun baru sebatas kedatangan luar negeri saja. Selain itu, kendalanya ada pada rute langsung dari luar negeri yang juga merupakan rute kapal batu bara. Sayangnya sistem belum mengakomodasi komoditas batubara. Faktor geografis juga berpengaruh, yaitu kedalaman sungai Palaran yang tidak terlalu dalam, sehingga hanya kapal domestik yang bisa diakomodasi.

Tenaga Ahli Stranas PK Febriyantoro juga meminta kepada bea cukai untuk mempercepat implementasi satu siklus dan satu billing, termasuk di dalamnya implementasi SSm pengangkut domestik.

Pelaksanaan SSm QC akan difasilitasi oleh Pelindo yang akan menyediakan area dan infrastruktur penunjang untuk kegiatan joint inspection di dalam Pelabuhan Palaran. Pada prakteknya selama ini pelaksanaan SSm QC masih dilakukan di lokasi pelaku usaha yang dinilai kurang efektif dan efisien.

Selain itu, di Pelabuhan Samarinda juga tengah terjadi permasalahan hukum terkait dengan tata kelola tenaga kerja bongkar muat (TKBM) yang berpotensi mengganggu dan menghambat implementasi aksi Stranas PK untuk periode 2023-2024.