Pemanfaatan NIK Untuk Pemberian Subsidi Pupuk

Pemanfaatan NIK Untuk Pemberian Subsidi Pupuk

19 Januari 2023

Sayangnya, dalam kurun waktu 3 tahun terakhir, hanya sekitar 20-30% penerima subsidi pupuk yang menebus dengan kartu tani, sedangkan yang lainnya menebus dengan mekanisme verifikasi yang dikembangkan Kementerian Pertanian tahun 2021.

Pada Rabu pagi (18/01/23), tim Stranas PK mendatangi PT Pupuk Indonesia untuk meninjau pengembangan aplikasi REKAN untuk penebusan pupuk. Diskusi ini dilakukan dalam rangka pendalaman aksi pemanfaatan NIK untuk penyaluran subsidi pupuk sebagai salah satu aksi pencegahan korupsi yang didorong pada tahun 2023-2024. Dalam kesempatan ini, Koordinator Harian Stranas PK Niken Ariati juga menjajaki kemungkinan pemberian subsidi pupuk berbasis lahan yang beririsan aksi dengan Kebijakan Satu Peta (One Map Policy) khususnya data spasial lahan pertanian.

Kebijakan subsidi pupuk merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan produktivitas dan ketersediaan pangan di Indonesia. Subsidi pupuk diharapkan dapat membantu petani mengurangi biaya produksi sehingga lebih terjangkau khususnya bagi petani pemilik atau penggarap lahan tani dibawah 2 hektar. Pada tahun 2023, pemerintah menyiapkan 9 juta ton untuk program subsidi pupuk. Sayangnya, sistem penebusan subsidi pupuk dan ketersediaan pupuk kerap menjadi sorotan oleh DPR.

Berbagai kebijakan telah dikembangkan, mulai dari sistem penebusan menggunakan kartu tani, pembatasan komoditas tanam yang berhak mendapat subsidi pupuk, sampai perubahan pendekatan dari berbasis kebutuhan menjadi berbasis alokasi. Kebijakan-kebijakan tersebut telah dicoba untuk meningkatkan efektivitas program kartu tani.

Stranas PK mendorong akuntabilitas penebusan subsidi pupuk dengan penerapan mekanisme penebusan kartu tani pada tahun 2020 setelah mengidentifikasi kualitas data calon penerima subsidi pupuk yang 99% akurat ketika dipadankan dengan data kependudukan. Sayangnya, dalam kurun waktu 3 tahun terakhir, hanya sekitar 20-30% penerima subsidi pupuk yang menebus dengan kartu tani, sedangkan yang lainnya menebus dengan mekanisme verifikasi yang dikembangkan Kementerian Pertanian tahun 2021.

Tim Stranas PK diterima oleh Eric J. Rachman selaku SVP Perencanaan dan Manajemen PSO beserta jajarannya. PT Pupuk Indonesia mengembangkan aplikasi REKAN untuk tata kelola subsidi pupuk dengan piloting uji coba di Provinsi Bali yang telah tertanam 153 kios. Pada tahun 2023 aplikasi ini akan diperluas implementasinya di Aceh, Sumatera Utara, Jawa Timur dan Sulawesi Selatan.

Berdasarkan hasil evaluasi lapangan, PT Pupuk Indonesia berharap agar Stranas PK mendorong validasi data petani penerima subsidi oleh Kementerian Pertanian sehingga pada saat penebusan tidak lagi ada kewajiban untuk melakukan validasi ulang terkait kebenaran data penerima pupuk di tingkat kios. Perbaikan kebijakan mekanisme penebusan subsidi pupuk dengan memperhitungkan budaya yang tidak seragam di seluruh indonesia juga perlu dipertimbangkan, khususnya terkait kelembagaan kelompok tani.