Pembenahan Tata Kelola e-catalogue dalam Ketersediaan Obat

Pembenahan Tata Kelola e-catalogue dalam Ketersediaan Obat
05 June 2022

Kesehatan adalah hak asasi manusia yang menjadi unsur penting kesejahteraan. Guna menjamin itu, pemerintah telah memberlakukan sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Januari 2014 hingga sekarang. Dengan adanya JKN masyarakat dapat mengakses fasilitas kesehatan dan mendapat pengobatan.

Mengingat pentingnya fungsi obat tersebut, negara harus bisa menjamin ketersediaannya untuk seluruh warga. Bukan hanya tersedia namun juga merata, sehingga obat ada ketika dibutuhkan.

Salah satu penunjang dalam implementasi program JKN adalah penggunaan e-catalogue dalam pengadaan obat. Dengan sistem ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas, efisiensi transparansi pengadaan obat, serta untuk mendukung pengadaan barang dan jasa dalam lingkungan pemerintah secara elektronik sehingga memudahkan pengawasan.

Langkah ini pula yang didukung oleh Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) dengan menjadikan pengadaan barang dan jasa masuk ke dalam rencana aksi. Targetnya, aksi ini dapat menciptakan mekanisme pengadaan secara digital dalam proses pengadaan barang dan jasa berbasis harga terbaik yang tayang dari banyak penyedia (marketplace). Dengan begitu, praktik korupsi dapat dicegah karena minimnya pertemuan antara penyedia dan pengguna barang/jasa karena sistemnya sudah menggunakan katalog elektronik.

Hal ini menjadi penting untuk dilakukan karena pengadaan barang dan jasa menjadi lahan subur terjadinya praktik korupsi di Indonesia. Di tahun 2021 saja, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat setidaknya ada 30 kasus tindak pidana korupsi perkara pengadaan barang dan jasa. Perkara ini menempati urutan kedua sebagai jenis perkara yang paling banyak ditangani KPK.

Namun kembali lagi, dalam perjalanannya tata kelola e-catalogue pengadaan barang dan jasa dalam hal ini terkait obat yang dibeli faskes pemerintah, masih perlu dilakukan pembenahan. Kendala teknis, skema harga obat generik serta jaminan ketersediaan barang dalam hal ini obat, justru sekarang ternyata menyisakan masalah. Misalnya, pemesanan tidak dapat dilakukan karena barangnya kosong padahal dalam katalog obat jenis tertentu tertera disitu. Ini yang patut diwaspadai bisa menjadi celah lagi terjadinya praktik korupsi, karena ketika barang kosong sementara obat tetap dibutuhkan maka sistem pembelian secara manual bisa dimungkinkan kembali. Hal lainnya, tidak adanya menu keluhan di dalam katalog elektronik tersebut sehingga tidak adanya penyampaian keluhan serta tindak lanjutnya. Hal ini terkuak dalam audiensi antara Stranas PK dengan PT. Merck selaku penyedia layanan obat untuk fasilitas kesehatan di Gedung Merah Putih KPK, Jumat (3/6).

Sebagai komitmennya dalam mengimplementasikan pengadaan barang dan jasa berbasis elektronik, Koordinator Pelaksana Stranas PK yang sekaligus Deputi Pencegahan dan Monitoring Stranas PK Pahala Nainggolan, akan mengkoordinasikan permasalahan tersebut ke kementerian kesehatan sebagai pengembangan e-catalogue. Langkah ini perlu dilakukan sebagai wujud nyata dukungan pengadaan barang secara digital dan transparan, sebagai bentuk pencegahan korupsi.