Pemerintah Daerah Diminta Memperbaiki Data Penerima Bansos Dalam Satu Bulan!

6 September 2023

Dalam rangka pelaksanaan aksi utilisasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan optimalisasi interoperabilitas data untuk program pemerintah, telah dilakukan perbaikan data penerima bantuan sosial. Karakteristik unik yang terdapat dalam NIK membuat data penerima bansos dapat dipastikan validitasnya dan dipadankan dengan basis data berbasis NIK pada Kementerian/Lembaga lain untuk meningkatkan akurasi ketepatan pemberian bansos pada masyarakat.

Untuk meningkatkan akurasi penyaluran bansos, Stranas PK melakukan koordinasi dengan Kementerian Sosial, Kementerian Dalam Negri, Kementerian Hukum dan HAM, Badan Kepegawaian Negara, dan BPJS Ketenagakerjaan untuk mendorong komitmen berbagi pakai data dalam proses bisnis penentuan penerima bantuan.” Stranas berterimakasih kepada Kementerian Sosial yang secara berkala melakukan perbaikan DTKS”, ucap Pahala Nainggolan. Dari perbaikan DTKS yang dilakukan Kemensos dengan memastikan akurasi data padan NIK dan integrasi tiga basis data di Kemensos, didapati angka 523milyar per bulan yang dapat diselamatkan untuk penyaluran bansos kepada lebih banyak masyarakat yang membutuhkan. Setelah itu, pemadanan data yang dilakukan dengan basis data ASN, penerima upah, dan pengurus atau pemilik badan hukum juga dapat mencegah potensi kerugian negara sebesar 140 M per bulan. Pahala juga menjelaskan bahwa jumlah keuangan negara yang dapat terselamatkan tersebut bisa diberdayakan untuk kegiatan lain yang lebih tepat sasaran,”Angka itu bisa digunakan untuk kegiatan pemberdayaan yang diberi nama PENA (Pahlawan Ekonomi Nusantara) misalnya. Oleh karena itu kita juga memberi arahan ke Pemerintah Daerah agar tidak lagi mengajukan ASN, penerima upah diatas UMK, atau mungkin orannya sudah meninggal sebagai penerima bansos.”, tambah Pahala.

Menanggapi hal tersebut Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil yang hadir mewakili Kementerian Dalam Negri menyatakan akan mengirimkan data transaksi administrasi seperti lahir, mati, pindah dan datang atas DTKS secara berkala; “Kami akan lakukan setiap 1 bulan sekali sesuai permintaan Kemensos, karena 3 bulan sekali terlalu lama”. Kemenkumham dan BPJS TK juga akan mendukung berbagi pakai data untuk ketepatan penyaluran bansos.

Rapat koordinasi diakhiri dengan sosialisasi kepada seluruh pemerintah daerah di seluruh Indonesia,”Kami kembalikan data ini kepada pemda untuk diperbaiki dalam sebulan kedepan”, jelas Koordinator Pelaksana Stranas PK. Pimpinan KPK, Alexander Marwata yang juga menegaskan bahwa integritas pemerintah daerah sangat diperlukan dalam pemutahiran DTKS,”Jangan sampai memasukkan nama kerabat saudara sebagai penerima DTKS”, tegas Alexander Marwata.