Penguatan APIP, Stranas PK Rakor Marathon

Penguatan APIP, Stranas PK Rakor Marathon

31 Maret 2023

Stranas PK mengakui bahwa tantangan terbesar adalah belum terintegrasinya sistem pengawasan pembangunan dan pemanfaatan program dan pembangunan desa

Aksi Penguatan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dalam Pengawasan Program Pembangunan melanjutkan rapat koordinasi bersama kementerian dan lembaga terkait secara marathon. Setelah Jumat pagi (31/3/2023) dibahas output ke-1, ke-2, dan ke-3, yang salah satu pembahasannya dalah pentingnya maturitas APIP untuk pencegahan fraud, rakor dilanjutkan membahas output ke-4 dari aksi ke-12 ini. Output ke-4 adalah "Meningkatnya Efektivitas Pengawasan keuangan Desa oleh APIP". Rapat yang dilakukan secara online ini dihadiri oleh 94 peserta dari 7 Kementerian Lembaga, yaitu Bappenas, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negri, KemenPanRB, Kemenko PMK , Kemendes, Kemenkominfo, dan BPKP.

Tenaga ahli Stranas PK, Fridolin Berek mengawali dengan pemaparan masalah dalam pengawasan desa yang menjadi pijakan pelaksanaan aksi, di antaranya ialah masalah transparansi pengelolaan keuangan desa, penataan asset dan infrastruktur desa, hingga pengelolaan bantuan sosial. Frido juga menambahkan penyebab korupsi dana desa, di antaranya ialah karena minimnya kompetensi aparat desa, tidak adanya transparansi, dan kurangnya pengawasan pemerintah dan masyarakat.

“Pengawasan desa secara terpadu tidak bisa terpisah dari pengelolaan keuangan desa, sehingga ada aksi ke-6 yaitu integrasi Perencanaan Penganggaran dan Pelaporan Untuk Sinergi Program Pengentasan Kemiskinan Ekstrem 2023 – 2024”, tambah Frido yang juga merupakan pengampu aksi ke-6 ini. Saran dari Stranas PK di antaranya ialah: optimalisasi pengawasan internal oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa, sehingga aksi ke-12 output-nya berhubungan dengan aksi ke-6.

Stranas PK mengakui bahwa tantangan terbesar adalah belum terintegrasinya sistem pengawasan pembangunan dan pemanfaatan program dan pembangunan desa. Frido juga menambahkan banyaknya aplikasi yang digunakan di tingkat desa. Setidaknya ada 30 aplikasi dari kementerian dan lembaga yang berbeda-beda yang mengakibatkan tidak efektifnya pengawasan.

Oleh karena itu, Koordinator Harian Stranas PK, Niken Ariati menambahkan, perlunya inisiatif dari kementerian dan lembaga untuk mengambil langkah sebagai inisiator, “Untuk milestone pertama, yaitu kebijakan pengawasan desa secara kolaboratif, Kemendagri bisa mengambil inisiatif awal untuk mempertemukan semua KL, sedangkan untuk penyempurnaan aplikasi SISKEUDES dan SISWASKEUDES, sudah pasti BPKP yang kita minta untuk mengkoordinasikan hal ini,” jelas Niken.

Sebagai penutup, Niken menambahkan agar semua KL bisa mengambil peran sesuai tusi utama mengkoordinasikan KL, “Aksi pelabuhan contohnya, kita bisa mencapai hasil yang baik karena Kemenko Maritim dan Investasi memimpin aksi ini secara langsung. Khusus untuk output 4 aksi ke-12, Kemenko PMK bisa menjadi inisiator utama dalam membangun interkoneksi antar aplikasi pengaduan desa. Kemenko PMK sudah memiliki Dashboard Desa, tinggal dilengkapi dengan fitur yang mengintegrasikan pengaduan desa," tegas Niken.