Penguatan Pengelolaan Konflik Kepentingan: Langkah Strategis Pencegahan Korupsi di Instansi Pemerintah

Penguatan Pengelolaan Konflik Kepentingan: Langkah Strategis Pencegahan Korupsi di Instansi Pemerintah

14 Juli 2025

Jakarta, 14 Juli 2025 — Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) kembali memperkuat komitmennya dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel melalui penyelenggaraan Rapat Koordinasi Pemetaan Risiko Konflik Kepentingan di Auditorium Gedung ACLC KPK, Jakarta.

Kegiatan ini merupakan bagian dari Aksi Pencegahan Korupsi 2025–2026, khususnya Aksi 14: Penguatan Sistem Penanganan Perkara Pidana dan Benturan Kepentingan. Fokus utama dari aksi ini adalah mendorong seluruh Kementerian dan Lembaga (K/L) untuk menetapkan dan menerapkan pedoman pengelolaan konflik kepentingan (Conflict of Interest/CoI) yang sejalan dengan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 17 Tahun 2024.

“Konflik kepentingan adalah sumber utama berbagai bentuk penyalahgunaan wewenang. Oleh karena itu, pengelolaan CoI menjadi fondasi penting dalam pencegahan korupsi,” ungkap Frida Rustiani, Tenaga Ahli Stranas PK, saat membuka sesi workshop.

Acara ini juga menghadirkan Drs. Agus Uji Hantara, M.E., Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Penerapan Reformasi Birokrasi Kementerian PAN-RB, yang juga mewakili MenPANRB sebagai anggauta Tim Nasional Pencegahan Korupsi. Kehadiran beliau mempertegas pentingnya sinergi antara upaya reformasi birokrasi dan pengelolaan konflik kepentingan secara sistemik.

Rangkaian diskusi dan lokakarya dalam rapat koordinasi ini turut dipandu oleh Rifqi Sjarief Assegaf PhD, tenaga ahli Stranas PK untuk isu konflik kepentingan, yang memfasilitasi proses identifikasi dan pemetaan risiko CoI secara teknis dan aplikatif kepada perwakilan K/L peserta.

Peserta juga diberikan latihan berupa analisis kasus-kasus konkret, diantaranya studi kasus dalam pengadaan barang dan jasa (PBJ) hingga panitia seleksi. Dalam contoh kasus tersebut, peserta diminta menilai potensi konflik kepentingan berdasarkan kemungkinan terjadinya (frekuensi), dampak terhadap organisasi, dan langkah penanganan yang perlu diambil. Latihan ini dirancang untuk memperkuat pemahaman praktis serta meningkatkan kapasitas instansi dalam mendeteksi dan merespons potensi konflik kepentingan secara sistematis.

Hasil Monitoring: Tantangan dan Capaian

Berdasarkan monitoring pada Mei 2025 terhadap 13 K/L pelaksana aksi CoI:

9 K/L telah mengisi lembar monitoring, namun hanya 1 K/L (Kemenkeu) yang telah memenuhi ketentuan secara penuh.
Tantangan utama yang ditemukan mencakup ketidaksesuaian terminologi, belum adanya sistem deklarasi CoI, serta tidak tersedianya pejabat pelaksana pengelola CoI (P3K2).
Hanya 3 K/L (KemenESDM, KemenPU, dan KKP) yang telah menerapkan pedoman CoI di seluruh unit kerja.
Dalam aspek deklarasi sewaktu-waktu, hanya Kemenkeu dan Kemenhub yang menerima laporan, dengan Kemenkeu menjadi satu-satunya yang memberikan respons penuh terhadap seluruh deklarasi.

Menuju Sistem yang Terintegrasi dan Responsif

Dalam rapat koordinasi ini, peserta juga difasilitasi untuk menyusun pemetaan risiko CoI di unit kerja masing-masing dengan menggunakan template berbasis risiko yang mempertimbangkan:

Unit kerja paling rentan,
Jenis risiko yang muncul,
Frekuensi dan dampak,
Serta opsi tindakan/penanganan atau mitigasi.

Selain itu, dibahas pula pentingnya mengembangkan sistem deklarasi profiling pegawai secara elektronik, menyusun pedoman teknis, menetapkan pejabat pelaksana pengelola CoI, hingga menyelenggarakan edukasi khusus CoI yang berdiri sendiri, tidak hanya sebagai bagian dari pelatihan integritas umum.

Dalam sesi diskusi teknis, peserta juga diajak untuk memahami pentingnya sistem deklarasi konflik kepentingan yang berbasis profiling pegawai. Stranas PK memberikan contoh sistem profiling yang digunakan KPK, yang dapat dijadikan referensi oleh Kementerian dan Lembaga. Sistem ini memungkinkan identifikasi lebih dini terhadap potensi benturan kepentingan berdasarkan riwayat jabatan, hubungan keluarga, hingga keterkaitan kepemilikan atau afiliasi dengan pihak eksternal.

Contoh tersebut menjadi rujukan penting dalam mengembangkan pendekatan yang lebih responsif dan berbasis risiko. Diharapkan, dengan adanya sistem profiling yang kuat, mekanisme deklarasi tidak hanya menjadi formalitas, tetapi benar-benar menjadi alat kendali dalam mencegah penyalahgunaan wewenang di berbagai lini birokrasi.

Peserta dan Kolaborasi K/L

Acara ini dihadiri oleh para Inspektur dari Inspektorat Jenderal dari 13 Kementerian dan Lembaga pelaksana aksi ini, termasuk Mahkamah Agung, KemenPAN-RB, Sekretariat MPR dan DPR RI, serta Kementerian teknis seperti ESDM, Pertanian, Perdagangan, dan lainnya.

Rapat koordinasi ini menandai langkah awal menuju standarisasi sistem pengelolaan konflik kepentingan di lingkungan birokrasi Indonesia, serta membuka ruang pembelajaran antar instansi menuju tata kelola yang lebih transparan dan bebas konflik kepentingan.

Sebagai bagian dari mekanisme pemantauan aksi, setiap Kementerian/Lembaga pelaksana diwajibkan menyampaikan laporan capaian secara triwulanan kepada Stranas PK. Saat ini, pelaksanaan aksi telah memasuki semester pertama atau enam bulan sejak dimulai. Tenaga Ahli Stranas PK, Frida Rustiani menutup acara dengan harapannya, agar laporan B09 mendatang diharapkan mencerminkan progres yang lebih signifikan, baik dari sisi penerapan pedoman CoI, sistem deklarasi, maupun penunjukan pejabat pelaksana. Momentum ini menjadi krusial untuk mengukur efektivitas aksi dan kesiapan kelembagaan dalam membangun sistem pengelolaan konflik kepentingan yang berkelanjutan.