Tak Ada Kompromi, Pengusaha Sawit Wajib Mendeklarasikan Nama Pemilik Manfaat/Beneficial Ownership Perusahaannya

11 Juli 2023

Kewajiban untuk mendeklarasikan pemilik manfaat/ beneficial ownership bagi pengusaha perkebunan kelapa sawit telah didorong sejak 2019. Kementerian Pertanian telah mendorong deklarasi pemilik manfaat/beneficial ownership sebagai persyaratan dalam Izin Usaha Perkebunan (IUP) serta kewajiban pelaporan ke Sistem Informasi Perizinan Perkebunan (siperibun). Untuk memperkuat hal tersebut, Kementerian Agraria dan Tata Ruang juga menerbitkan regulasi pada tahun 2021. Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 18 Tahun 2021, perusahaan wajib melaporkan pemilik manfaat sebagai syarat perpanjangan dan atau pembaharuan Hak Guna Usaha (HGU) baik yang berasal dari Tanah Negara maupun tanah pengelolaan. Data Pemilik Manfaat ini disampaikan melalui Surat Pernyataan atas perusahaannya. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya praktik korupsi di sektor perkebunan sawit.

Sebagai salah satu negara penghasil sawit terbesar di dunia, Indonesia memiliki banyak kawasan perkebunan sawit tersebut di berbagai daerah. Tak heran, banyak pengusaha yang tergiur untuk berkecimpung mendulang rupiah di sektor tersebut. Namun, buruknya sistem perizinan dan tata kelola perkebunan sawit mengakibatkan tumbuh suburnya praktik suap dan korupsi. Salah satu modus korupsi yang kerap terjadi di sektor perkebunan sawit diantaranya adalah praktik suap untuk pemberian izin perkebunan sawit kepada pemerintah daerah.

Untuk melakukan pembenahan terhadap tumpang tindih perizinan, Stranas PK sudah mengawal aksi pencegahan korupsi dengan menggunakan pendekatan Kebijakan Satu Peta/One Map Policy. Selain itu, kini Stranas PK juga secara sejalan mendorong aksi peningkatan kualitas data Pemilik Manfaat/Beneficial Ownership serta pemanfaatan untuk perizinan, pengadaan barang/jasa dan penanganan perkara pada periode tahun 2023-2024.

Pada Selasa (04/07) lalu, bertempat di kantor Kementerian ATR/BPN tenaga ahli Stranas PK Juhanah dan Muhammad Isro berkoordinasi dengan tim Kementerian ATR/BPN dan Kemenkumham terkait integrasi basis data BO di sektor perkebunan sawit. Per Juni 2023, tercatat sudah 862 pemohon Hak Guna Usaha Perkebunan Sawit mengajukan dan melampirkan data Beneficial Ownership (BO) ke Kementerian ATR/BPN untuk dipadankan dengan data di Kementerian Hukum dan HAM. Data pemilik manfaat dari berbagai kementerian dan lembaga, akan memperkaya basis data yang saat ini berada di Kementerian Hukum dan HAM untuk proses verifikasi dan analisis pemilik manfaat dari suatu korporasi.

Harapannya, melalui aksi ini akan meminimalisir praktik korupsi di sektor perkebunan sawit. Saat ini juga Kemenkumham tengah mengembangkan sistem verifikasi data penerima manfaat/beneficial ownership yang saat ini sifatnya masih self-declare.