Pentingnya Digitalisasi Sektor Minerba dan Terminal Khusus

15 Agustus 2023

Masih terasa sisa-sisa keindahan alam disepanjang jalan utama , dari pusat kota Kendari ke Konawe Utara, Sulawesi Tenggara. Jalur tersebut merupakan jalur utama menuju Trans Sulawesi yang menghubungkan Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Tengah. Meski jalan lintas propinsi ini tidak besar, namun lalu lalang angkutan berat seperti truk menjadi pemandangan biasa. Truk dan angkutan berat tersebut adalah bukti aktivitas penambangan nikel di Konawe Utara yang bergeliat dalam 5 tahun terakhir.

Tujuan tim Stranas PK kali ini adalah melihat dari dekat aktivitas di Terminal Khusus milik PT Bumi Konawe Abadi/ BKA. Seperti biasa dalam setiap kunjungan, Tim Stranas PK ditemani oleh seluruh stakeholder pelabuhan, seperti Kementerian Perhubungan, Kementerian Keuangan dalam hal ini Bea Cukai dan LNSW, dan Kementerian Perdagangan serta PT Pelabuhan Indonesia. Staf Ahli Kementerian Maritim dan Investasi pun ikut dalam rombongan kali ini. Tak hanya untuk evaluasi aksi Reformasi Tata Kelola Pelabuhan, namun juga untuk aksi Penguatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Untuk Komoditas Minerba.

Setelah sekitar 2 jam perjalanan dari pusat kota Kendari, sampailah tim di Terminal Khusus PT BKA di Konawe Utara. Tak Nampak aktivitas berarti di anak perusahaan PT Centra Omega Resources Tbk ini. PT BKA sudah mulai beroperasi di Konawe Utara sejak 2019 lalu. Namun 8 bulan belakangan tidak ada aktivitas berarti karena masih menunggu kepastian dari Kementerian ESDM terkait RKAB yang telah mereka ajukan;” Padahal sebelum-sebelumnya, kami telah memenuhi kebutuhan 200 hingga 300 ribu, meski dari lelang RKAB nilainya 500ribu. Tahun 2023 permintaan naik, tapi yang disetujui Cuma 60ribu. Kalau sekarang ini, RKAB belum juga dijawab ESDM, sehingga kami tidak bisa berbisnis. Ada karyawan disini, kita bertangungjawab sama mereka. Tapi karena belum ada kabar juga, kami tidak bisa apa-apa. Kami masih menunggu. Selain masalah karyawan juga tekanan dari warga sekitar karena aktivitas penambangan”, jelas personel PT BKA. RKAB (Rencana Kerja dan Anggaran Biaya) adalah dokumen yang wajib disusun oleh perusahaan pertambangan setiap tahunnya dan diajukan untuk disetujui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Dokumen RKAB yang disetujui sangat penting bagi pemilik Izin Usaha Pertambangan (IUP)/khusus (IUPK) karena merupakan pendukung legalitas dalam setiap aktivitas pertambangan mulai dari tahap eksplorasi, gali muat angkut, pengolahan-pemurnian hingga tahap pemasaran baik untuk domestik maupun tujuan ekspor.

Tenaga alhi Stranas pK untuk aksi Penguatan PNBP dan aksi Pelabuhan Febriyantoro, menyatakan akan menindaklanjuti temuan di PT BKA terkait RKAB yang belum juga mendapat tanggapan dari Kementerian ESDM. Selain itu juga diingatkan bahwa setiap pelaku usaha wajib mengakses SIMBARA, yaitu Sistem Informasi Mineral dan Batubara; “ Semuanya sekarang sudah digital, jadi tidak perlu tatap muka dan telpon-telpon atau WA. Yang penting pengurusan sudah sesuai prosedur, melalui SIMBARA, agar dari luar konsesi tidak bisa masuk”, jelas Febriyantoro. Sementara terkait Tersus PT BKA, Febriyantoro juga mengingatkan untuk masuk dalam sistem Inaportnet sehingga semua data mengalir dengan baik.

Staf Ahli Kemenko Marves menambahkan bahwa data yang konsisten dari hulu ke hilir sangat diperlukan agar tidak terjadi kebocoran pendapatan negara. Tujuan dari kunjungan ke Tersus pemilik tambang salah satunya adalah untuk memastikan digitalisasi dan implementasi dari sistem yang sudah disepakati;”Negara punya aturan dan tujuannya bukan untuk mempersulit tapi agar bisa berusaha dengan nyaman”, jelas Sahat Manaor Panggabean, Staf Ahli KemenkoMarves. Sahat juga meminta Perhubungan Laut dalam hal ini KSOP untuk membina pelaku usaha di daerah terkait regulasi dan sistem yang ada.

Kunjungan diakhiri dengan melihat dari dekat aktivitas di jeti PT BKA yang ternyata masih dalam proses pembangunan. Febriyantoro mengingatkan untuk segera masuk sistem sebagai syarat dari Tersus dan memastikan bahwa Tersus yang ada hanya digunakan khusus untuk kepentingan usaha milik sendiri bukan untuk melayani kepentingan lain atau kepentigan umum. Tersus yang dikelola oleh PT BKA akan melanggar aturan jika seperti yang disampaikan oleh salah satu pegawai PT BKA, jeti tersebut melayani barang umum bukan hanya kepentingannya sendiri.