Penuhi Kuantitas dan Kualitas APIP, Stranas PK bersama Kemendagri Akan Kumpulkan Kepala Daerah Se-Indonesia September Mendatang

16 Agustus 2023

Menjadi garda terdepan dalam pencegahan korupsi di struktur pemerintahan pusat hingga daerah, APIP (Aparat Pengawas Intern Pemerintah) memiliki peran yang sangat signifikan. Namun, realitanya masih terdapat sejumlah aspek yang membuat kurang optimalnya peran APIP, mulai dari masalah kelembagaan, sumber daya manusia, tata kelola serta anggaran yang masih terbilang jauh dari ideal.

Stranas PK sudah mendorong aksi penguatan APIP sejak tahun 2019, sayangnya progressnya masih jauh dari yang ditargetkan. Pada Senin (14/08) lalu, Stranas PK kedatangan Kepala BPSDM Kemendagri Sugeng Hariyono beserta jajarannya untuk membahas sejumlah agenda terkait penguatan APIP dan BUMD yang menjadi aksi Stranas PK 2023-2024.

Diterima langsung oleh Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK selaku Koordinator Pelaksana Stranas PK Pahala Nainggolan menegaskan bahwa penyelesaian masalah perbedaan P2UPD (pengawas penyelenggaraan urusan pemerintah daerah) dan JFA (jabatan fungsional auditor) harus segera diatasi melalui model pelatihan yang lebih efisien dan efektif. Selain itu, APIP pun akan segera diberikan akses pengawasan melalui e-audit untuk mengawasi sistem pengadaan barang/jasa berbasis e-purchasing.

Pada kesempatan ini, Kepala BPSDM Kemendagri menyampaikan update dari 98 kabupaten/kota yang belum memiliki P2UPD, kini tersisa menjadi 87 kabupaten/kota. Sementara, untuk kebutuhan target peningkatan kompetensi APIP, Sugeng menyatakan bahwa Kemendagri memiliki Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri yang bisa dimanfaatkan untuk memenuhi sertifikasi yang dibutuhkan. Pada September-Oktober 2023 akan dilakukan workshop piloting oleh BPSDM Kemendagri.

Koordinator Pelaksana Stranas PK menyampaikan juga bahwa jelang ditetapkannya SIPD menjadi aplikasi umum, APIP bisa mengambil peran signifikan pengawasan terhadap digitalisasi penganggaran melalui SIPD. Selain itu, pada rapat ini juga dibahas mengenai agenda penguatan BUMD dan dorongan untuk berkolaborasi dengan BUMN agar produktivitasnya meningkat.

Oleh karena itulah, Stranas PK bersama Kemendagri bersepakat untuk mengumpulkan seluruh Kepala Daerah untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan P2UPD dan APIP yang rencananya akan dijadwalkan pada September 2023 mendatang!