Penyusunan Rencana Tata Ruang, Kunci Penyelesaian Tumpang Tindih Pemanfaatan Ruang

Penyusunan Rencana Tata Ruang
Kunci Penyelesaian Tumpang Tindih Pemanfaatan Ruang

14 Februari 2023

"Masih banyak terjadi tumpang tindih antar tata ruang, kawasan hutan, hak atas tanah maupun perizinan yg berpotensi terjadinya korupsi. Harapannya, penyusunan rencana tata ruang laut dan darat dapat menyelesaikan permasalahan tumpang tindih", jelas Isro.

Aksi Penyelesaian Tumpang Tindih dan Pemanfaatan Ruang Melalui Kebijakan Satu Peta (One Map Policy) merupakan salah satu dari 15 aksi pencegahan korupsi yang didorong Stranas PK pada fokus perizinan dan tata niaga tahun 2023-2024. Aksi ini didorong karena permasalahan tumpang tindih tata ruang dan perizinan berpotensi menimbulkan celah-celah tindakan koruptif yang tentunya merugikan negara.

Sejak 2019, penyelesaian tata ruang menjadi salah satu prioritas Stranas PK. Tercapainya satu peta Indonesia akan menjamin akuntabilitas pemanfaatan ruang sehingga dapat menutup celah korupsi dan mencegah potensi kehilangan penerimaan negara. Satu peta juga menjamin kepastian dan keadilan atas ruang untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pada Selasa (14/02/23) Tenaga Ahli Stranas PK Muhammad Isro menjadi salah satu narasumber dalam Rapat Kerja Teknis Nasional Materi Teknis Perairan Pesisir/RZWP3K (Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil) yang diselenggarakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan bertempat di Hotel Melia Bali. "Masih banyak terjadi tumpang tindih antar tata ruang, kawasan hutan, hak atas tanah maupun perizinan yg berpotensi terjadinya korupsi. Harapannya, penyusunan rencana tata ruang laut dan darat dapat menyelesaikan permasalahan tumpang tindih", jelas Isro.

Selain Stranas PK, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dan Perwakilan Provinsi Jawa Barat turut menjadi narasumber di hadapan 34 provinsi pada kegiatan yang diagendakan berlangsung selama 2 hari ini. Adapun salah satu target dari kegiatan ini adalah adanya percepatan proses penyusunan dan penetapan Perda RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) Provinsi.

"Transparansi dan partisipasi dalam proses penyusunan menjadi hal yg wajib. Data dan informasi terkait ruang2 yg akan diatur, harus dapat diihat dan diakses publik", tegas Isro Tenaga Ahli Stranas PK. (SA)