Perbaikan Tata Kelola Pelabuhan, Ini Dampaknya!

14 Mei 2024

Selama 3 hari , mulai Selasa 14 - 16 Mei 2024 Stranas PK beserta stakeholder pemerintah yang terkait dengan digitalisasi layanan di pelabuhan melakukan in-depht interviews terhadap petugas pelaksana aksi Ssm Pengangkut dan Ssm Pabean karantina dan pengguna jasa dari Ssm pengangkur dan Ssm Pabean Karantina secara serentak di 4 pelabuhan utama , yaitu Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta, Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, Pelabuhan Tanjung Mas Semarang dan Pelabuhan Cilegon Banten. In-Depth Interview ini merupakan lanjutan dari kegiatan kuisioner yang telah dilakukan secara daring pada tanggal 3-7 mei 2024.

Hari pertama In-depth interview dilakukan terhadap petugas pemberi layanan. Wawancara dilakukan secara serentak di Kantor Pelindo di masing-masing pelabuhan. Sesi wawancara di masing-masing lokasi dilakukan terhadap 12 responden.

Kegiatan ini merupakan upaya dari Stranas PK untuk mengukur dampak perubahan perilaku terhadap penerapan digitalisasi Ekosistem Logistik Nasional (NLE) yang merupakan salah satu output dari aksi reformasi tata kelola pelabuhan yang merupakan satu dari 15 aksi pencegahan korupsi 2023-2024 , sekaligus pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2020, tentang penataan Ekosistem Logistik nasional.

Perbaikan tata kelola pelabuhan didorong oleh Stranas PK sejak periode 2021-2022 lalu, mengingat birokrasi di bidang pelabuhan masih rumit dan panjang serta melibatkan unit-unit layanan baik swasta dan pemerintah yang tidak terintegrasi. Melalui perbaikan tata kelola dengan membenahi Standarisasi Operasional, Standardisasi Teknologi informasi. Aksi reformasi tata kelola pelabuhan yang didorong Stranas PK diharap memberikan dampak yang dirasakan oleh Masyarakat, diantaranya menurunnya waktu dan biaya layanan baik perdagangan ekspor impor dan antar pulau di kawasan pelabuhan.