Perkembangan Terkini Penyelesaian Perkebunan Sawit Dalam Kawasan Hutan di Kalimantan Timur

16 Oktober 2023

Kalimantan Timur merupakan salah satu provinsi yang menjadi target pelaksanaan aksi Penyelesaian Tumpang Tindih Pemanfaatan Ruang melalui Pendekatan Kebijakan Satu Peta tahun 2023-2024. Dalam rangka percepatan penyelesaian masalah perizinan perkebunan sawit dalam kawasan hutan, tenaga ahli Stranas PK Muhammad Isro beserta tim bertolak ke Samarinda (11/10).

Tim Stranas PK langsung menuju Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat (DPUPR-PERA) Provinsi Kalimantan Timur yang berlokasi di Jl. Tengkawang Sungai Kunjang Samarinda. Ditemui langsung oleh Kabid DPUPR-PERA Prov. Kaltim Nurani Citra Adran, tim Stranas PK berdiskusi terkait progress Rencana Dasar Tata Ruang (RDTR) dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kaltim. Nurani menjelaskan bahwa Kalimantan Timur telah memiliki Perda RTRW per 8 April 2023 lalu.

Dinas PUPR-PERA Kaltim juga menyampaikan sejumlah usulan terkait perubahan kawasan hutan yang kondisinya saat ini digunakan untuk pemukiman, lahan garapan, kebutuhan jaringan jalan, pembangunan sarana air baku dan pengendalian banjir, lahan pertanian, perkebunan dan food estate energy serta fasilitas pelayanan publik.

Pada Kamis pagi (12/10), tim Stranas PK berdiskusi dengan sejumlah dinas terkait update penyelesaian masalah perizinan sawit dalam kawasan hutan, diantaranya dengan Dinas Perkebunan, Dinas Kehutanan, Dinas PUPR-PERA dan BPKH. Tenaga ahli Stranas PK, Isro menegaskan pentingnya konsolidasi data terkait masalah tumpang tindih perizinan sawit dalam kawasan hutan untuk segera ditetapkan penyelesaiannya apakah akan dikenakan pasal 110A maupun 110 B.

Kepala BPKH Samarinda Hengky Wijaya menyatakan bahwa saat ini pihaknya sudah memiliki data ada 230 perusahaan sawit dalam kawasan hutan dengan luasan total 340 ribu ha. Selain itu, BPKH Samarinda juga sudah mengklasifikasikan sebanyak 201 perusahaan yang dikenakan pasal 110 A dan 154 perusahaan yang dikenakan pasal 110 B.

Turut hadir dalam rapat koordinasi ini juga Kepala Dinas Kehutanan Prov. Kaltim Joko Istanto yang meminta seluruh dinas terkait untuk bersama-sama menyatukan komitmen untuk mempercepat penyelesaian masalah perkebunan sawit dalam kawasan hutan di Kalimantan Timur.

Salah satu keputusan rapat yang disepakati bersama adalah pihak BPKH, Dinas Kehutanan, Dinas PUPR-PERA dan Dinas Perkebunan akan melakukan konsinyasi data perizinan sawit dalam kawasan hutan sehingga bisa segera diberlakukan pasal 110 A maupun 110 B. Hal ini akan dipantau secara periodik oleh Stranas PK.