Persetujuan Impor Belum Turun, Akankah Program Makan Siang dan Susu Gratis Terhambat?

22 Maret 2024

STRANAS PK - Program makan siang termasuk pembagian susu gratis akan segera dilaksanakan seiring dengan pengumuman hasil pemilu oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) kemarin (20/03/24) di Jakarta yang menetapkan Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2024-2029. Namun, berdasarkan rapat koordinasi antara Stranas PK, Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Lembaga Nasional Single Window, Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian yang digelar secara daring tadi pagi (21/03/24) ditemui sejumlah realita bahwa masih banyak perusahaan yang belum mendapatkan Persetujuan Impor (PI) produk olahan hewan.

Sebagai upaya pencegahan korupsi dalam sektor impor, Stranas PK meminta diterapkannya 1 Rekomendasi Impor untuk 1 Persetujuan Impor (PI) untuk masa periode 1 tahun. Jika pada praktiknya perusahaan melakukan beberapa kali kegiatan impor maka hal tersebut tinggal mengurangi jumlah kuota yang tertera dalam PI. Transparansi data ini diharapkan dapat menjadi solusi jitu untuk mencegah terjadinya praktik korupsi impor.

Pasalnya, terdapat perbedaan regulasi antara Kementan dengan Kemendag terkait kuota impor yang saat ini tengah menerapkan prinsip Neraca Komoditas yang didorong oleh Stranas PK. Kemendag baru saja menerbitkan Permendag 3/2024 tentang Perubahan Permendag No 36/2023 Terkait Kebijakan dan Pengaturan Impor yang telah memasukkan poin yang didorong Stranas PK terkait pemberian 1 PI untuk 1 rekomendasi. Sementara, Kementan masih menerapkan Permentan 15/2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian yang menyatakan bahwa pengusaha diperbolehkan mengajukan pengajuan rekomendasi impor berkali-kali sehingga PI-nya pun jumlahnya banyak. Hal ini dinilai kurang efektif dan memiliki celah potensi praktik korupsi.

Melalui Sistem Nasional Neraca Komoditas (SINAS NK), pemerintah bisa mengetahui supply dan demand untuk merumuskan kebijakan impor yang tepat. Faktanya, produksi susu sapi perah lokal hanya mampu mencukupi 20% dari total kebutuhan 4,4 juta ton susu dalam setahun. Dan satu lagi realitanya, produsen tanah air lebih banyak mengimpor produk susu bubuk yang persentasenya mencapai hingga 75% dengan alasan lebih ekonomis dan pengirimannya pun lebih mudah jika dibandingkan ekspor susu cair/segar.

Saat ini, atas dorongan Stranas PK sejumlah komoditas sudah masuk dalam SINAS NK diantaranya komoditas hortikultura, komoditas produk hewan (susu dan olahan daging), komoditas limbah non B3 dan komoditas sektor kesehatan. Sudah tidak ada lagi kompromi, Stranas PK minta semua komoditas yang wajib memiliki Persetujuan Impor/Ekspor wajib menerapkan dan masuk dalam SINAS NK.