Pimpinan KPK Sampaikan Capaian 6 Tahun Pelaksanaan Stranas PK di Harkordia 2024

Pimpinan KPK Sampaikan Capaian 6 Tahun Pelaksanaan Stranas PK di Harkordia 2024

12 Desember 2024

Stranas PK akan memasuki babak baru pelaksanaan aksi pencegahan korupsi pada periode ke-4 tahun 2025-2026 yang dijalankan setiap 2 tahun sekali. Bertepatan dengan peringatan puncak Hari Antikorupsi Sedunia (HAKORDIA) 2024 yang diadakan di Gedung Juang KPK (09/12), Ketua KPK Nawawi Pomolango menyampaikan capaian 6 tahun pelaksanaan Stranas PK sejak tahun 2019.

Pembenahan Tata Kelola Minerba

Sudah didorong sejak tahun 2021, sektor mineral dan batubara (minerba) menjadi salah satu fokus perhatian Stranas PK karena menjadi salah satu kasus korupsi yang menimbulkan kerugian terbesar di Indonesia. Stranas PK mendorong penggunaan SIMBARA untuk membenahi tata kelola minerba melalui gambaran siklus transaksi niaga komoditas minerba dari hulu ke hilir.

Menekankan pada upaya digitalisasi untuk pencegahan korupsi, Nawawi membeberkan fakta bahwa hingga April 2024, Stranas PK berhasil menyumbangkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dengan total nilai Rp7,71 triliun melalui pembenahan tata kelola niaga komoditas mineral dan batubara (minerba) melalui SIMBARA (sistem informasi mineral dan batubara). Tidak hanya batubara, sejumlah komoditas seperti nikel dan timah juga sudah masuk dan terpantau melalui SIMBARA.

Pembenahan Tumpang Tindih Perizinan di Kawasan Hutan

Dikawal sejak tahun 2018 melalui pendekatan Kebijakan Satu Peta, Stranas PK mendorong pembenahan tata ruang dan penyelesaian tumpang tindih perizinan usaha dalam kawasan hutan di 5 provinsi pilot, yaitu Riau, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Barat dan Papua. Hasilnya, pada tahun 2019 sebanyak 88,2 juta ha kawasan hutan berhasil ditetapkan secara legal.

Karena buruknya manajemen arsip di daerah, pada tahun 2020 Stranas PK hanya berhasil mendorong penetapan kawasan hutan menjadi 88,5 juta ha. Dilanjutkan pada tahun 2021 dengan peningkatan penetapan kawasan hutan menjadi 89,4 juta ha. Pada periode ini, baru sekitar 8 kabupaten/kota yang sudah memiliki regulasi peraturan daerah terkait tata ruang di wilayahnya.

Pada tahun 2022, proses identifikasi perizinan sawit di 4 provinsi belum mencapai hasil yang optimal. Barulah pada tahun 2024, Stranas PK berhasil memetakan potensi penerimaan negara melalui denda sawit dalam kawasan hutan sebesar 30,2 triliun rupiah dan denda tambang dalam kawasan hutan sebesar 1,1 triliun rupiah. Hal ini merujuk pada UU Cipta Kerja pasal 110 A dan 110 B. Selain itu, Nawawi juga mengapresiasi kerja keras Stranas PK atas total kawasan hutan yang sudah berhasil memiliki penetapan secara hukum meningkat drastis mencapai 106 juta ha atau sekitar 85% dari total kawasan hutan di Indonesia.

Pembenahan Kawasan Pelabuhan

Stranas PK mulai merambah pembenahan kawasan pelabuhan sejak tahun 2021 di 10 lokasi piloting pelabuhan. Hingga kini meluas hingga ke 264 pelabuhan, 1200 terminal khusus/terminal untuk kepentingan sendiri dan 6 bandara. Penerapan digitalisasi pelayanan kepelabuhan sudah mulai didorong pada periode ini.

Pada tahun 2022, upaya digitalisasi dan reformasi birokrasi kepelabuhan mulai membuahkan hasil dengan berhasilnya Indonesia menempati posisi 20 besar pelabuhan terbaik dunia berdasarkan United Nation Conference on Trade and Development (UNCTAD).

Untuk pelaksanaan 2023, Stranas PK berhasil mendorong penyederhanaan lembaga karantina dengan meleburkan Badan Karantina Pertanian Kementerian Pertanian dan Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan menjadi Badan Karantina Indonesia.

Hingga akhir tahun 2024, port stay di pelabuhan Indonesia secara signifikan meningkat dari 14 hari menjadi 2 hari saja, tegas Nawawi. Hal ini berpengaruh terhadap efisiensi biaya kargo yang meningkat menjadi 46,1%.

Pembenahan Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa (PBJ)

Karena masih menjadi kasus korupsi terbesar kedua di Indonesia, sektor pengadaan barang dan jasa (PBJ) terus dibenahi melalui berbagai upaya digitalisasi sejak tahun 2018. Sampai dengan akhir tahun 2024, setidaknya ada 3 capaian penting dalam aksi ini. Pertama, penggunaan SIPASTI untuk menekan praktik mark up harga pengadaan barang/jasa di sektor konstruksi. Capaian kedua berupa peningkatan signifikan belanja pemerintah melalui katalog elektronik sebanyak 1,8 juta transaksi dengan total nilai transaksi yang mencapai 218 triliun rupiah. Ketiga, fitur pengawasan/audit katalog elektronik sudah digunakan oleh APIP di 31 provinsi dan 10 kementerian/lembaga.

Pengawasan Program Pemerintah berbasis Data Kependudukan (NIK)

Sejak tahun 2019, Stranas PK sudah mendorong penggunaan data kependudukan untuk mengawasi penyaluran bansos dan pembenahan sistem distribusinya agar menjadi lebih tepat sasaran. Pada periode pelaksanaan 2021-2022, Stranas PK secara berkala berhasil mengurangi jumlah penerima bansos yang tidak tepat berdasarkan data orang miskin (DTKS Kementerian Sosial).

Sampai dengan tahun 2024, Stranas PK berhasil mengidentifikasi potensi kerugian negara akibat penyaluran subsidi listrik sebesar 1,2 triliun rupiah kepada 10 juta penerima subsidi yang tidak tepat sasaran. Serta mencegah kerugian negara dalam penebusan subsidi pupuk dengan mengintegrasikan sistem verifikasi dan validasi manual dengan kartu tani.

Selain itu, Stranas PK juga mendorong penggunaan rekam medis elektronik di 1070 rumah sakit rujukan untuk mencegah fraud klaim jaminan kesehatan nasional. Serta penggunaan data kependudukan (NIK) untuk verifikasi penerbitan surat tanah elektronik di 236 kantor pertanahan.

“Selama lima tahun terakhir, Stranas PK berhasil mendorong perbaikan di berbagai sektor, seperti reformasi pelabuhan, pengawasan impor, hingga optimalisasi penerimaan negara melalui digitalisasi,” jelas Nawawi.

Untuk pelaksanaan 2025-2026, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron bersama 4 perwakilan pimpinan lembaga yang tergabung dalam Tim Nasional Pencegahan Korupsi diantaranya Menteri PAN RB Rini Widyantini, Wakastaf M. Qodary, Menteri Bappenas Rachmat Pambudy, dan Wamendagri Bima Arya Sugiarto meluncurkan 15 aksi Stranas PK yang akan dijalankan mulai dari Januari 2025 mendatang.