PJ Bupati Konawe: Kami Siap MOU dengan PLN Untuk Pengelolaan Sampah

Seperti kata pepatah, mendapat durian runtuh, yang dirasakan oleh PJ Bupati Konawe saat menghadiri undangan Stranas PK dalam acara Rapat Koordinasi pengelolaan sampah di kantor Gubernur Sulawesi Tenggara Rabu pagi, 10 Juli 2024. “Kami siap segera MOU dengan PLN untuk mengelola sampah, kami sediakan APBD untuk itu”, tegas PJ Bupati Konawe yang meghadiri rakor Rabu pagi. Hal serupa juga dilontarkan Kepala Dinas Ligkungan Hidup dan Kehutanan Kota Kendari yang mewakili Walikota Kendari yang berhalangan hadir; ”Kita seperti kejatuhan rejeki kalau apa yang diinisasi Stranas ini bisa kita realisasi. Kami sekaligus menyampaikan salam dari Pak Wali, dan meskipun beliau tidak hadir, beliau telah berpesan, untuk mendukung upaya Stranas dalam pengelolaan sampah untuk penguatan BUMN BUMD.” Diibaratkan sepeti durian runtuh karena selama ini sampah dikumpul, diangkut, dibuang ke TPA yang mengakibatkan TPA cepat penuh dan tidak memiliki nilai ekonomis, namun dengan inisiasi Stranas, sampah bisa diolah yang sudah lengkap dengan calon pembeli atau offtaker.

Pengolahan sampah memang masih menjadi isu krusial bagi sebagian besar daerah di Indonesia. Kondisi pengolahan sampah di berbagai Kabupaten/Kota di Indonesia belum tertangani secara keseluruhan dengan baik sehingga akan berakhir dengan pembakaran sampah terbuka, dikubur ataupun dibuang bebas yang akan bermuara ke laut. Pemerintah telah menerbitkan Perpres 35 Tahun 2018 tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan. Pemerintah juga telah memasukan proyek infrastruktur energi asal sampah dalam Perpres Nomor 56 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

Sesuai hasil kajian KPK Tahun 2019 implementasi kebijakan pengolahan sampah menjadi energi tidak berjalan dengan baik, proyek PLTSa dibeberapa daerah yang diamanatkan dalam Perpres 35 Tahun 2018 sangat lambat progres dan realisainya. KPK telah merekomendasikan untuk merevisi Perpres 35 Tahun 2018 serta membuka alternatif lain agar tidak terbatas pada PLTSa. Salah satu opsinya adalah pengolahan sampah menjadi briket atau pellet sebagai co-firing di PLTU ataupun jenis industri lainnya.

Berdasarkan kajian tersebut, Stranas PK mendorong pemanfaatan sampah sebagai bagian dari implementasi Aksi Pengawasan Badan Usaha Pemerintah (BUMN- BUMD) , yang merupakan aksi ke – 14 Pencegahan Korupsi 2023 -2024. Aksi ke-14 didasari karena belum optimalnya proses pengawasan terhadap badan usaha pemerintah baik BUMN maupun BUMD yang mengakibatkan banyaknya badan usaha pemerintah yang merugi dan menimbulkan celah praktik korupsi.

Salah satu daerah yang berpotensi menjadi pelaksana aksi adalah Sulawesi Tenggara. Oleh karena itu, Stranas yang dipimpin langsung koordinator harian Stranas yang sekaligus merupakan Direktur Anti Korupsi Badan Usaha KPK, Aminudin menggelar rapat koordinasi selama 2 hari di kantor Gubernur Sulawesi Tenggara, “Kami melihat potensi sampah bisa dimanfaatlkan untuk co firing PLTU, dan kami minta diberikan data terbaru update jumlah timbunan sampah di masing-masing daerah di Sulawesi Tenggara sehingga memudahkan kami dalam memetakan potensinya”, jelas Aminudin dalm paparannya.

Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, Asrun Lio, yang membuka acara mengapresiasi rakor yang digelar Stranas;”Terimakasih kepada Stranas yang menginisiasi pertemuan selama 2 hari ini yang bisa berdampak pada pembangunanan Sulawesi Tenggara dan masyarakat yang lebih sejahtera kedepan melalui pemberdayaan BUMD khususnya dalam pengelolaan sampah”, jelas Asrun Lio. Asrun juga berharap semua pihak yang diundang dan hadir untuk mengikuti rapat koordinasi selama 2 hari dengan sebaik-baiknya. Tidak hanya di hari pertama, yang membahas potensi pengelolaan sampah namun juga rakor hari kedua terkait upaya penguatan pengawasan Badan Usaha Milik Daerah melalui kerjasama dengan BUMN sektor pertambangan yang beroperasi di wilayah daerah, diantaranya PT Aneka Tambang Tbk, PT Bukit Asam Tbk dan PT INALUM.

Rakor hari pertama diharapkan agar bahan bakar PLTU Nii Tanasa Kendari yang menjadi bagian dari PLN agar dapat memanfaatkan hasil pengolahan sampah sebagai cofiring batubara di wilayah Kabupaten/Kota terdekat diantaranya Kabupaten Konawe, Konawe Selatan dan Kota Kendari. Direktur Pengembangan Biomassa PT Energi Primer Indonesia-Subholding PT PLN, Antonius Aris yang hadir juga mengapresiasi Stranas yang telah menginisiasi pengelolaan sampah karena sesuai dengan transformasi energi yang sedang didorong oleh PLN. “Aspek biomassa menjadi sangat krusial, salah satunya melalui pemanfaatan sampah”, jelas Antonius Aris. Sementara Manajer Product Development PT PLN Nusantara Power , Dwi Wahyu Pujiarto menambahkan dengan penjelasan teknis terkait upaya yang telah dilakukan oleh PLN Nusantara Power terkait penggunaaan biomassa dan sampah.

Rakor akan dilanjutkan Rabu 11 Juli dengan menghadirkan PT Aneka Tambang Tbk (ANTAM) merupakan salah satu BUMN yang menjadi bagian dari holding MIND ID dan beroperasi di Kabupaten Konawe Utara dan Kabupaten Kolaka. Sesuai dengan Keputusan Menteri ESDM Nomor 270.K/HK.02/MEM.S/2022 tentang perubahan ketiga atas Keputusan Menteri ESDM Nomor 77 K/90/MEM/2019 bahwa Unit Bisnis Pertambangan (UBP) nikel Konawe Utara telah ditetapkan sebagai obyek vital nasional bidang mineral dan batubara. Unit bisnis di Kabupaten Konawe utara ini memiliki area izin usaha pertambangan operasi produksi (IUP OP) seluas 23.133 ha. PT Aneka Tambang telah mempunyai kontrak kerjasama dengan Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) KONASARA Kabupaten Konawe Utara pada proyek jasa pekerjaan material removal tambang asaki site Tapunopaka, mulai dari land clearing, penggalian, pemindahan, penimbunan top soil dan lain sebagainya sesuai dengan ruang lingkup yang telah disepakati. Harapannya rapat koordinasi pada hari kedua , dapat menjadi penguatan kemandirian BUMD di wilayah Sulawesi Tenggara.

Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) diberi mandat oleh Peraturan Presiden Nomor 54/2018 yang memuat fokus dan sasaran pencegahan korupsi agar dapat dilaksanakan dengan lebih terfokus, terukur dan berdampak. Terdapat total 114 instansi pelaksana aksi yang terdiri dari 60 kementerian & Lembaga, 34 Pemerintah Provinsi dan 20 Pemerintah Kabupaten/Kota yang diberi mandat melaksanakan 3 Fokus seperti diamanatkan dalam Perpres 54 Tahun 2018 (Perizinan dan Tata Niaga, Keuangan Negara, Penegakan Hukum dan Reformasi Birokrasi) kedalam 15 Aksi Pencegahan Korupsi / Aksi PK 2023 – 2024.

Salah satu aksi yang didorong adalah Aksi Penguatan Pengawasan Badan Usaha Pemerintah (BUMN dan BUMD). Aksi ini dijabarkan kedalam 4 (empat) output yang terdiri dari: a) Pengembangan dan pemanfaatan e-BUMD; b) Penguatan pengawasan dan pengendalian internal BUMD oleh SPI; c) Menguatnya sistem Manajemen Risiko (MR) pada BUMN; d) Kolaborasi/Sinergisitas BUMN & BUMD.