Potensi Menambah PAD dengan Kerjasama BUMN

Rapat Koordinasi aksi penguatan BUMN – BUMD di Sulawesi Tenggara, memasuki hari kedua kamis pagi. Setelah mendapat titik terang dalam pengelolaan sampah perkotaan sebagai salah satu bentuk Kerjasama BUMN BUMD, di rakor hari kedua Stranas PK kembali menginisiasi rapat koordinasi BUMD dan BUMN di sektor tambang. Rapat koordinasi pada hari kedua, diharapkan dapat menjadi penguatan kemandirian BUMD di wilayah Sulawesi Tenggara. Inspektur Provinsi Sultra yang mewakili pemprov menyampaikan apresiasi kepada Stranas PK sekaligus harapannya; ”Semoga dengan kolaborasi BUMD-BUMN bisa menambah PAD”, jelas Intan Nur Cahyani.

Koordinator harian Stranas PK, Aminudin, yang memimpin jalannya rakor menambahkan bahwa Stranas PK akan mengawal pelaksanaan Kerjasama BUMN-BUMD di Sulawesi Tenggara sebagai implementasi dari aksi penguatan badan usaha yang merupakan salah satu aksi pencegahan korupsi 2023 – 2024. Profil BUMD sangat diperlukan untuk memetakan potensinya bekerjasama dengan BUMN. Sehingga diharapkan seluruh BUMD untuk segera melakukan pengkinian data BUMD pada e-BUMD. ”Baru 2 BUMD Provinsi di Sulawesi Tenggara yang datanya sudah masuk di e-BUMD. Saya harap Kabupaten/Kota juga segera untuk melakukan pengkinian profil dan datanya”. Amin juga mengharapkan agar BUMD harus mandiri dan profesional dan bukan semata didirikan untuk balas budi kepada kepala daerah.

Pernyataan Koordinator Stranas PK diamini oleh Dirut PT ANTAM Tbk, Nico yang hadir sebagai narasumber. Sebagai daerah yang kaya hasil tambang, kesempatan sangat terbuka untuk bekerjasama dengan BUMD, namun Sulawesi Tenggara harus mempersiapkan pondasi yang benar,”Kami membutuhkan mitra dengan itikad yang baik”, jelas Nico. Nico juga meminta agar BUMD bisa belajar dari proyek sebelumnya. Nico mencontohkan virtue dragon milik Cina yang bisa beroperasi dengan cepat dan mampu produksi dengan jumlah yang besar; “Bandingkan, Antam dan vale paling hanya bisa produksi 60 hingga 70 ribu ton. Sementara mereka bisa hingga 400 ribu ton”, jelas Nico. Meskipun tidak harus bekerjasama di bisnis utama, namun ke bisnis support tambang seperti transportasi atau pengangkutan, namun peran supporting bisnis ini bisa berdampak signifikan pada PAD.

Seperti yang dilaporkan oleh Dirut Perusda Aneka Usaha, salah satu BUMD di Kabupaten Kolala, yang mengaku telah menyetor deviden PAD Kolaka hampir 20 M dalam 3 tahun terakhir ;”Sejak berdiri tahun 70an lalu, memang baru 5 tahun terakhir memperlihatkan trend yang bagus, 3 tahun lalu penyetoran dividen PAD sebesar 5 M, kemudian tahun berikutnya 6 M, dan kemudian 7M tahun lalu. Sehingga kami berharap agar bisa mendapat kesempatan bekerjasama dengan PT Antam untuk pengangkutan dan perumahan.

PT Aneka Tambang Tbk (ANTAM) merupakan salah satu BUMN yang menjadi bagian dari holding MIND ID dan beroperasi di Kabupaten Konawe Utara dan Kabupaten Kolaka. Sesuai dengan Keputusan Menteri ESDM Nomor 270.K/HK.02/MEM.S/2022 tentang perubahan ketiga atas Keputusan Menteri ESDM Nomor 77 K/90/MEM/2019 bahwa Unit Bisnis Pertambangan (UBP) nikel Konawe Utara telah ditetapkan sebagai obyek vital nasional bidang mineral dan batubara. Unit bisnis di Kabupaten Konawe utara ini memiliki area izin usaha pertambangan operasi produksi (IUP OP) seluas 23.133 ha. PT Aneka Tambang telah mempunyai kontrak kerjasama dengan Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) KONASARA Kabupaten Konawe Utara pada proyek jasa pekerjaan material removal tambang asaki site Tapunopaka, mulai dari land clearing, penggalian, pemindahan, penimbunan top soil dan lain sebagainya sesuai dengan ruang lingkup yang telah disepakati.

Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) diberi mandat oleh Peraturan Presiden Nomor 54/2018 yang memuat fokus dan sasaran pencegahan korupsi agar dapat dilaksanakan dengan lebih terfokus, terukur dan berdampak. Terdapat total 114 instansi pelaksana aksi yang terdiri dari 60 kementerian & Lembaga, 34 Pemerintah Provinsi dan 20 Pemerintah Kabupaten/Kota yang diberi mandat melaksanakan 3 Fokus seperti diamanatkan dalam Perpres 54 Tahun 2018 (Perizinan dan Tata Niaga, Keuangan Negara, Penegakan Hukum dan Reformasi Birokrasi) kedalam 15 Aksi Pencegahan Korupsi / Aksi PK 2023 – 2024.

Salah satu aksi yang didorong adalah Aksi Penguatan Pengawasan Badan Usaha Pemerintah (BUMN dan BUMD). Aksi ini dijabarkan kedalam 4 (empat) output yang terdiri dari: a) Pengembangan dan pemanfaatan e-BUMD; b) Penguatan pengawasan dan pengendalian internal BUMD oleh SPI; c) Menguatnya sistem Manajemen Risiko (MR) pada BUMN; d) Kolaborasi/Sinergisitas BUMN & BUMD.