Proses Pembangunan PSEL Makassar Terhenti, Pemkot Curhat ke Stranas PK!

31 Januari 2024

Aksi 14 Penguatan Pengawasan Badan Usaha Pemerintah (BUMN-BUMD) menyasar buruknya tata kelola BUMD yang menimbulkan potensi praktik korupsi yang seringkali menjerat pemerintah daerah. Hingga akhir tahun 2023, terbukti masih terjadi kasus korupsi BUMD di sejumlah daerah. Oleh karena itulah, Stranas PK mendorong aksi pencegahan korupsi di daerah melalui penguatan BUMD dengan bersinergi dan berkolaborasi dengan BUMN.

Kini, ada peluang nyata sinergi BUMD-BUMN melalui pengelolaan sampah menjadi energi baru terbarukan (EBT). Ibarat kata pepatah, sekali mendayung dua tiga pulau terlampaui, tidak hanya sebagai upaya pencegahan korupsi di daerah, namun hal ini juga menjadi solusi atas permasalahan sampah di daerah. Sejumlah BUMN didapuk oleh Stranas PK sebagai offtaker hasil olahan sampah baik melalui Refuse Derifed Fuel (RDF) maupun Bahan Bakar Jumputan Padat (BBJP) sebagai cofiring batubara, diantaranya PT Semen Indonesia (SIG) dan PT PLN.

Makassar merupakan salah satu diantara 12 kota amanat Perpres 35 tahun 2018 tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan yang akan mengimplementasikan dan membangun Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL). Namun, perjalanan panjang yang telah dilalui praktik di lapangannya mengalami sejumlah kendala. Pada Senin siang (29/01), tim Stranas PK berdiskusi dengan pemerintah kota Makassar terkait pelaksanaan aksi pencegahan korupsi penguatan BUMD.

Walikota Makassar Danny Pomanto beserta jajarannya memaparkan sejumlah progres dan kendala yang dihadapi dalam mengimplementasikan pembangunan instalasi PSEL di kotanya. Kota Makassar sudah melakukan serangkaian pra feasibility study yang meliputi study aspek hukum, kelembagaan, pendanaan, sosial budaya dan teknologi dengan melibatkan sejumlah tenaga ahli akademisi dari sejumlah universitas.

Namun, Danny mengeluhkan sejumlah kendala dalam mengimplementasikan PSEL, diantaranya regulasi dan koordinasi dengan pemerintah pusat yang dinilai berbeda-beda antar satu kementerian/lembaga dengan lain. Pemkot Makassar juga telah mengirimkan surat permohonan kelanjutan PSEL ke Kemenkomarvest namun sampai saat ini, balasan dari surat tersebut masih belum ada. Pemkot Makassar merujuk kepada rekomendasi KPK yang memberikan warning terkait pembayaran ganda, pilihan teknologi yang digunakan serta adanya konflik kepentingan terkait penentuan lokasi PSEL. Pemkot Makassar telah melakukan tender bahkan telah mengumumkan pemenang tender pemilihan mitra Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI) pengolahan sampah menjadi energi listrik pada tanggal 7 Desember 2023, namun urung ditetapkan karena adanya temuan BPK terkait dengan clawback.

Tenaga ahli Stranas PK Juhanah dan Faisal Surya menegaskan kembali bahwa mekanisme pemilihan mitra KSPI harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan tetap memperhatikan rekomendasi KPK yang telah disampaikan terdahulu dengan tidak membebani keuangan daerah dan masalah sampah teratasi. Selain itu, pengelola PSEL perlu juga diperhatikan mengenai transfer knowledge untuk memastikan keberlanjutannya. Jangan sampai mangkrak di tengah jalan ke depannya.

Selain itu, Tim Ahli pra feasibility study Pemkot Makassar juga memberikan masukan terkait dengan revisi Perpres 35 tahun 2018 diantaranya; aspek keuangan disusun tidak secara generalis, sumber penghitungan BPLS dan perlu dilakukan clustering mengingat Stranas PK juga menjadi bagian dalam PAK revisi Perpres tersebut.