Rapat Kerja Stranas dan Inspektorat se Provinsi Jatim Untuk Aksi Penguatan APIP

Rapat Kerja Stranas dan Inspektorat se Provinsi Jatim Untuk Aksi Penguatan APIP

13 Juni 2024

Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) diberi mandat oleh Peraturan Presiden Nomor 54/2018 yang memuat fokus dan sasaran sehingga pencegahan korupsi dapat dilaksanakan dengan lebih terfokus, terukur dan berdampak. Terdapat total 114 instansi pelaksana aksi yang terdiri dari 60 kementerian & Lembaga, 34 Pemerintah Provinsi , dan 20 Pemerintah Kabupaten/Kota yang diberi mandat melaksanakan 3 Fokus seperti diamanatkan dalam Perpres 54 Tahun 2018 (Perizinan dan Tata Niaga, Keuangan Negara, Penegakan Hukum dan Reformasi Birokrasi) kedalam 15 Aksi Pencegahan Korupsi / Aksi PK 2023 – 2024.

Salah satu aksi yang jalan ditempat sejak digulirkan di periode sebelumnya (2021-2022) adalah aksi penguatan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP). Sementara data dari KPK menyebutkan bahwa kasus korupsi yang melibatkan pejabat pemerintah daerah masih relatif tinggi. Peran APIP dinilai belum berkontribusi terhadap perbaikan tata kelola pemerintah, terutama peran dalam pemberantasan korupsi. Hampir seluruh kasus korupsi di K/L/Pemda tidak terdeteksi oleh APIP. Selain karena independensi dan kompetensi APIP, hal yang juga menjadi penyebab adalah Jumlah SDM Pengawas tidak memadai dibandingkan dengan jumlah kegiatan/program yang diawasi. Salah satu daerah yang memiliki kasus korupsi tertinggi di Indonesia adalah Provinsi Jawa Timur.

Stranas PK dalam Aksi nomor 12 tentang Penguatan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam Program Pengawasan Pembangunan secara khusus memiliki target Peningkatan kompetensi APIP (PPUPD) melalui metode pembelajaran jarak jauh dan terpenuhinya Jumlah Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (JF-PPUPD) dan Jabatan Fungsional Auditor (JFA) Secara Proporsional, di Pemerintah Daerah Prioritas, salah satunya Kota Surabaya.

Prosentase pemenuhan PPUPD Provinsi Jawa Timur hingga 2024 hanya 20%. Dari total 38 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur, hanya 2 Daerah yang persentase pemenuhan diatas 50% yaitu Kab.Bangkalan (86%) dan Kab. Jember (87%) sementara 8 daerah tidak memiliki PPUPD sama sekali (0%). Total kebutuhan PPUPD Provinsi Jawa Timur adalah 1293, namun jumlah PPUPD saat ini adalah 260. Sehingga kekurangan PPUPD di Provinsi Jawa Timur adalah sekitar 1033.

Sementara untuk prosentase pemenuhan Auditor Provinsi Jawa Timur adalah 36%. 7 daerah prosentase pemenuhannya kurang dari 20% dan hanya 8 daerah yang memiliki pemenuhan diatas 50 persen. Jumlah kebutuhan auditor berdasarkan rekomendasi dari BPKP adalah 2470, namun jumlah auditor saat ini hanya sekitar 877. Total kekurangan auditor Provinsi Jawa Timur berada dikisaran 1593.

Bukan tidak mungkin jika salah satu akar penyebab kurangnya peran inspektorat untuk mengawasi kinerja pemerintah daerah karena angka pemenuhan SDM untuk Auditor maupun PPUPD tersebut sangat kecil sehingga inspektorat tidak dapat melakukan pengawasan secara maksimal sesuai dengan tupoksinya. Hal ini juga sejalan dengan data bahwa penganggaran Inspektorat Se-Jawa Timur sebagian besar masih belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Didapatkan bahwa hanya sekitar 4 daerah yang sesuai penganggarannya.

Tim Stranas mengumpulkan masukan dan unek-unek dari inspektorat daerah se-Jawa Timur yang hadir dalam rakor Rabu siang 12 Juni 2024. Beberapa masukan didapati kesimpulan bahwa KemenpanRB, Kemendagri, dan BPKP selaku instansi pembina dan pemegang regulasi memegang peran penting dalam hal pengisian formasi khususnya untuk mendorong agar pemda dapat segera mengisi kekosongan APIP-nya. Selain itu diperlukan pula perhatian khusus guna mengakomodir penuh usulan pemerintah daerah terkait usulan formasi APIP.

Salah satu masukan juga didapatkan bahwa, jika SDM APIP cukup, maka penganggaran juga dapat mengikuti sesuai dengan kekuatan SDM yang dimiliki, sehingga peran kecukupan SDM utamanya untuk Auditor dan PPUPD sangat penting bagi penguatan APIP di daerah.